Berita

Deklarasi Koalisi Perubahan di Sekretariat Perubahan, Jakarta Selatan, Jumat (24/3)/RMOL

Politik

Jamiluddin Ritonga: KPP Berpeluang Bubar Jika Demokrat Menarik Diri dari Koalisi

MINGGU, 11 JUNI 2023 | 16:42 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Apabila Partai Demokrat memilih menarik diri, Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) berpeluang bubar. Dampak politiknya, Anies Baswesan akan gagal maju menjadi calon presiden (capres) di perhelatan pemilihan umum (Pemilu) tahun 2024 mendatang.

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga berpendapat, bubarkan KPP bisa terjadi bila Nasdem, Demokrat, dan PKS tetap tidak sepakat pendamping Anies Baswedan. Sebab, sampai saat ini tiga partai ini tampaknya tetap berharap pendamping Anies dari partainya.

"Nasdem menginginkan Khofifah sebagai pendamping Anies. Demokrat mencalonkan Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Sementara PKS ingin menjadikan kadernya Aher sebagai cawapres,"demikian kata Jamiluddin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (11/6).


Analisa Jamiluddin, belum sepakatnya ketiga partai itu dalam menentukan cawapres Anies karena perolehan kursi tiga partai itu pada Pileg 2019 relatif seimbang. Dampak politiknya, tiga partai itu merasa sama-sama punya hak untuk menjadikan kandidatnya sebagai pendampung Anies.

Padahal, jelas Jamiluddin, realitas kekuatan tiga partai itu belakangan ini mulai berubah. Indikatornya, dapat dilihat dari elektabilitas ketiga partai itu yang dirilis Lembaga Survei yang kredibel. Elektabilitas Partai Demokrat lebih tinggi daripada Nasdem dan PKS.

Lebih lanjut, Jamiluddin melihat, dari aspek elektabilitas, elektabilitas AHY lebih tinggi ketimbang Khofifah dan Aher.

"Jadi, dilihat dari dua sisi itu, masuk akal kalau Demokrat menginginkan AHY yang menjadi pendamping Anies. Logika politik tentu membenarkan hal itu,"pungkas Jamiluddin.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Jokowi Jadikan PSI Kendaraan Politik demi Melanggengkan Dinasti

Senin, 02 Februari 2026 | 10:15

IHSG "Kebakaran", Sempat Anjlok Hingga 5 Persen

Senin, 02 Februari 2026 | 09:49

Ketegangan Iran-AS Reda, Harga Minyak Turun Hampir 3 Persen

Senin, 02 Februari 2026 | 09:47

Tekanan Pasar Modal Berlanjut, IHSG Dibuka Anjlok Pagi Ini

Senin, 02 Februari 2026 | 09:37

Serang Pengungsi Gaza, Israel Harus Dikeluarkan dari Board of Peace

Senin, 02 Februari 2026 | 09:27

BPKN Soroti Risiko Goreng Saham di Tengah Lonjakan Jumlah Emiten dan Investor

Senin, 02 Februari 2026 | 09:25

Komitmen Prabowo di Sektor Pendidikan Tak Perlu Diragukan

Senin, 02 Februari 2026 | 09:14

Menjaga Polri di Bawah Presiden: Ikhtiar Kapolri Merawat Demokrasi

Senin, 02 Februari 2026 | 09:13

Emas Melandai Saat Sosok Kevin Warsh Mulai Bayangi Kebijakan The Fed

Senin, 02 Februari 2026 | 09:07

Nikkei Positif Saat Bursa Asia Dibuka Melemah

Senin, 02 Februari 2026 | 08:49

Selengkapnya