Berita

Deklarasi Koalisi Perubahan di Sekretariat Perubahan, Jakarta Selatan, Jumat (24/3)/RMOL

Politik

Jamiluddin Ritonga: KPP Berpeluang Bubar Jika Demokrat Menarik Diri dari Koalisi

MINGGU, 11 JUNI 2023 | 16:42 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Apabila Partai Demokrat memilih menarik diri, Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) berpeluang bubar. Dampak politiknya, Anies Baswesan akan gagal maju menjadi calon presiden (capres) di perhelatan pemilihan umum (Pemilu) tahun 2024 mendatang.

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga berpendapat, bubarkan KPP bisa terjadi bila Nasdem, Demokrat, dan PKS tetap tidak sepakat pendamping Anies Baswedan. Sebab, sampai saat ini tiga partai ini tampaknya tetap berharap pendamping Anies dari partainya.

"Nasdem menginginkan Khofifah sebagai pendamping Anies. Demokrat mencalonkan Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Sementara PKS ingin menjadikan kadernya Aher sebagai cawapres,"demikian kata Jamiluddin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (11/6).


Analisa Jamiluddin, belum sepakatnya ketiga partai itu dalam menentukan cawapres Anies karena perolehan kursi tiga partai itu pada Pileg 2019 relatif seimbang. Dampak politiknya, tiga partai itu merasa sama-sama punya hak untuk menjadikan kandidatnya sebagai pendampung Anies.

Padahal, jelas Jamiluddin, realitas kekuatan tiga partai itu belakangan ini mulai berubah. Indikatornya, dapat dilihat dari elektabilitas ketiga partai itu yang dirilis Lembaga Survei yang kredibel. Elektabilitas Partai Demokrat lebih tinggi daripada Nasdem dan PKS.

Lebih lanjut, Jamiluddin melihat, dari aspek elektabilitas, elektabilitas AHY lebih tinggi ketimbang Khofifah dan Aher.

"Jadi, dilihat dari dua sisi itu, masuk akal kalau Demokrat menginginkan AHY yang menjadi pendamping Anies. Logika politik tentu membenarkan hal itu,"pungkas Jamiluddin.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Bawaslu Minta Masukan Insan Pers Maksimalkan Kinerja Pengawasan Pemilu

Jumat, 04 September 2026 | 04:41

Dihadiri Kapolri, Apel Kebangsaan dan Kemah Nasional PUI 2026 Bidik Kaderisasi Pemuda

Jumat, 04 September 2026 | 04:14

Jangan Sampai Indonesia jadi Jalur Lalu Lintas Narkoba Internasional!

Jumat, 04 September 2026 | 03:59

PTUN Jakarta Kukuhkan PERKAPI sebagai Organisasi Kurator yang Sah

Jumat, 04 September 2026 | 03:39

PBB Perkuat Regenerasi dan Siapkan Kader Muda Rebut Kursi Parlemen 2029

Jumat, 04 September 2026 | 03:19

TNI Perkuat Pendidikan Siswa SMP di Papua Selatan

Jumat, 04 September 2026 | 02:52

Kasus Keracunan MBG Marak Lagi, Kepala BGN Mengaku Terpukul dan Drop

Jumat, 04 September 2026 | 02:26

Harga Pertamax Tidak Naik, Daya Beli Masyarakat Terjaga

Jumat, 04 September 2026 | 01:48

Kuasa Hukum Bantah Febrie Terima Rp40 Miliar dari Pengusaha Tan Kian

Jumat, 04 September 2026 | 01:20

Penjelasan Kepala BGN soal Kasus Keracunan MBG Berulang Bikin Syok

Jumat, 04 September 2026 | 00:59

Selengkapnya