Berita

Presiden Tunisia Kais Saied/Net

Dunia

Tunisia Tolak Lindungi Eropa dari Lonjakan Migran

MINGGU, 11 JUNI 2023 | 10:36 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Bantuan dana pinjaman dari Uni Eropa akan ditolak mentah-mentah oleh Tunisia jika kesepakatannya berkaitan dengan pengelolaan jumlah migran yang melintasi Mediterania.

Dengan tegas, Presiden Tunisia Kais Saied mengatakan negaranya tidak akan menjadi penjaga perbatasan yang diinginkan Eropa untuk melindungi kawasan mereka dari lonjakan migran.

Hal itu diungkapkanya saat mengunjungi kota pelabuhan Sfax, titik keberangkatan utama bagi para migran yang ingin mencapai Italia dengan perahu, pada Sabtu (10/6).


"Solusinya tidak dengan mengorbankan Tunisia. Kami tidak bisa menjaga negara mereka," ujar Saied seperti dimuat Swiss Info.

Pernyataan itu dikeluarkan Saied menjelang kunjungan Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni, Perdana Menteri Belanda Mark Rutte dan Ketua Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen pada Minggu (11/6).

Kunjungan ini berkaitan dengan bantuan keuangan yang ditawarkan Uni Eropa kepada Tunisa yang tengah menghadapi krisis keuangan.

Lembaga pemeringkat kredit Fitch pada Jumat (9/6) menurunkan peringkat utang Tunisia dan memperkirakan negara itu akan gagal membayar pinjamannya hingga berakhir dengan krisis ekonomi dan politik negara.

Paket bantuan IMF telah terhenti selama berbulan-bulan karena Saied menolak reformasi ekonomi yang diperlukan untuk membuka pinjaman.

Negara-negara donor telah mendorongnya untuk mengubah taktik dan Italia telah mendesak IMF untuk menyelesaikan pinjaman tersebut.

Sebagai gantinya, Tunisia harus bersedia membantu Eropa menangani krisis pengungsi.

Sementara Presiden Saied mengambil sikap untuk tidak menerima lonjakan pengungsi dari sub-Sahara karena dinilai membahayakan keamanan nasional Tunisia.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya