Berita

Mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump/Net

Dunia

Hadapi Total 37 Dakwaan, Donald Trump: Konyol

MINGGU, 11 JUNI 2023 | 09:43 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyebut puluhan dakwaan yang ditujukan pada dirinya sebagai hal konyol dan tidak berdasar. Ia menilai hal itu hanya campur tangan pemilu.

Sejauh ini, Trump telah dituduh dengan total 37 dakwaan, termasuk 31 di antaranya terkait dengan penyimpanan informasi dan dokumen pertahanan nasional yang disengaja.

"Ini adalah pekerjaan politik yang sukses. Partai Republik diperlakukan jauh berbeda di Departemen Kehakiman daripada Demokrat," kata Trump dalam pidato di konvensi Partai Republik di Georgia, seperti dimuat CNN pada Minggu (11/6).


Saat berbicara kepada orang-orang di Georgia, Trump mengatakan bahwa setiap politikus Republik lainnya yang berada di puncak tiket partai 2024 akan menghadapi pengawasan dan tantangan hukum yang sama.

"Dakwaan konyol dan tidak berdasar terhadap saya oleh departemen ketidakadilan yang dipersenjatai oleh pemerintahan Biden akan dianggap sebagai salah satu penyalahgunaan kekuasaan yang paling mengerikan dalam sejarah negara kita," tambah Trump.

Menurut laporan CNN, Trump telah menghindari kesalahan hukum dalam kehidupan pribadi, profesional, dan politiknya. Dia telah menyelesaikan sejumlah kasus hukum perdata swasta selama bertahun-tahun dan membayar jalan keluar dari perselisihan mengenai Organisasi Trump.

Setelah meninggalkan jabatannya, penyelidikan kriminal Departemen Kehakiman AS atas dugaan penyimpanan informasi rahasia di resor Mar-a-Lago dan upayanya untuk membatalkan pemilu 2020 menjadi bayangan gelap untuk Trump.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya