Berita

Mantan Perdana Menteri Malaysia, Muhyiddin Yassin/Net

Dunia

Malaysia Dinilai Kompromi Soal Perbatasan dengan Indonesia, Muhyiddin Minta PM Anwar Ibrahim Beri Penjelasan

MINGGU, 11 JUNI 2023 | 08:56 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Mantan Perdana Menteri Malaysia sekaligus Ketua Perikatan Nasional, Muhyiddin Yassin kembali mengkritik Perdana Menteri saat ini, Anwar Ibrahim. Hal ini terkait dengan perjanjian perbatasan yang disepakati oleh pemerintahannya dengan Indonesia.

Selama rapat umum koalisi di Negeri Sembilan pada Sabtu malam (10/6), Muhyiddin mendesak Anwar untuk menjelaskan mengapa ia menandatangani perjanjian yang mengarah pada penetapan batas laut teritorial. Lantaran menurutnya, lewat perjanjian tersebut, Anwar telah berkompromi pada kedaulatan nasional dan perbatasan internasional.

Komentar Muhyiddin sendiri merujuk pada enam perjanjian yang ditandatangani oleh Anwar dan Presiden RI Joko Widodo pada Kamis (8/6), terkait penyeberangan perbatasan, perdagangan,  kerja sama promosi halal, saling pengakuan sertifikasi halal, serta dua perjanjian yang berkaitan dengan penetapan batas laut teritorial.


Perjanjian laut teritorial melibatkan Laut Sulawesi dan bagian paling selatan Selat Melaka. Perjanjian ini disebut Jokowi membutuhkan waktu 18 tahun untuk diselesaikan.

Dalam pidatonya, Muhyiddin mengatakan dia merasa tidak nyaman ketika mengetahui perjanjian tersebut.

“Ketika saya menjadi perdana menteri (Malaysia), ini adalah salah satu masalah (bilateral) yang tidak dapat kami selesaikan. Kami berdiskusi dan berdiskusi tetapi tidak pernah bisa mencapai resolusi. Ini melibatkan hal-hal sensitif yang berkaitan dengan perbatasan Johor dan Sabah,” jelasnya, seperti dimuat Channel News Asia.

Muhyiddin menyebut, selama masa jabatannya sebagai perdana menteri Malaysia, ia disarankan oleh ahli maritim untuk tidak menandatangani perjanjian tersebut.

“Indonesia sahabat kita, tapi soal kedaulatan negara, kita tidak bisa berkompromi. Kita tidak boleh menyerah bahkan satu inci pun. Ketika menyangkut perbatasan internasional, kita harus mempertahankan hak dan kedaulatan nasional kita," tegasnya.

Menurut Muhyiddin, Anwar perlu memberikan penjelasan dan pernyataan kepada rakyat Malaysia mengapa ia menandatangani kesepakatan tersebut dan apa saja isi kesepakatan tersebut.

“Saya berharap (Anwar) menjelaskan masalah ini kepada masyarakat dan transparan. Saya tidak membuat tuduhan apa pun, tetapi saya ingin dia memberikan penjelasan," pungkas Muhyiddin.

Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

Lima BPD Berebut Jadi Tuan Rumah Munas BPP HIPMI XVIII

Minggu, 15 Februari 2026 | 12:17

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Aneh Sekali! Legalisir Ijazah Jokowi Tanpa Tanggal, Bulan, dan Tahun

Jumat, 13 Februari 2026 | 02:07

UPDATE

Polisi Gagalkan Penjualan Bayi Umur Tiga Hari

Selasa, 24 Februari 2026 | 02:17

Impor Mobil Pikap India Ancam Industri Lokal

Selasa, 24 Februari 2026 | 02:05

Bebek Amerika

Selasa, 24 Februari 2026 | 01:43

Ijazah Jokowi seperti Noktah Hitam Pemerintahan Prabowo

Selasa, 24 Februari 2026 | 01:27

Upaya Menghabisi Donald Trump Gagal Lagi

Selasa, 24 Februari 2026 | 01:03

Impor 105 Ribu Pikap India Melemahkan Industri Nasional

Selasa, 24 Februari 2026 | 00:36

Pengawasan Digital Mendesak Diperkuat Buntut Bus Transjakarta ‘Adu Banteng’

Selasa, 24 Februari 2026 | 00:20

Pramono Jamin 3.100 Sapi Impor Australia Bebas PMK

Selasa, 24 Februari 2026 | 00:11

Bukan cuma Salah Tukang Ojek di Pandeglang

Senin, 23 Februari 2026 | 23:50

Vendor Tempuh Jalur Hukum Imbas Proyek Bali Subway Mangkrak

Senin, 23 Februari 2026 | 23:43

Selengkapnya