Berita

Mantan Perdana Menteri Malaysia, Muhyiddin Yassin/Net

Dunia

Malaysia Dinilai Kompromi Soal Perbatasan dengan Indonesia, Muhyiddin Minta PM Anwar Ibrahim Beri Penjelasan

MINGGU, 11 JUNI 2023 | 08:56 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Mantan Perdana Menteri Malaysia sekaligus Ketua Perikatan Nasional, Muhyiddin Yassin kembali mengkritik Perdana Menteri saat ini, Anwar Ibrahim. Hal ini terkait dengan perjanjian perbatasan yang disepakati oleh pemerintahannya dengan Indonesia.

Selama rapat umum koalisi di Negeri Sembilan pada Sabtu malam (10/6), Muhyiddin mendesak Anwar untuk menjelaskan mengapa ia menandatangani perjanjian yang mengarah pada penetapan batas laut teritorial. Lantaran menurutnya, lewat perjanjian tersebut, Anwar telah berkompromi pada kedaulatan nasional dan perbatasan internasional.

Komentar Muhyiddin sendiri merujuk pada enam perjanjian yang ditandatangani oleh Anwar dan Presiden RI Joko Widodo pada Kamis (8/6), terkait penyeberangan perbatasan, perdagangan,  kerja sama promosi halal, saling pengakuan sertifikasi halal, serta dua perjanjian yang berkaitan dengan penetapan batas laut teritorial.


Perjanjian laut teritorial melibatkan Laut Sulawesi dan bagian paling selatan Selat Melaka. Perjanjian ini disebut Jokowi membutuhkan waktu 18 tahun untuk diselesaikan.

Dalam pidatonya, Muhyiddin mengatakan dia merasa tidak nyaman ketika mengetahui perjanjian tersebut.

“Ketika saya menjadi perdana menteri (Malaysia), ini adalah salah satu masalah (bilateral) yang tidak dapat kami selesaikan. Kami berdiskusi dan berdiskusi tetapi tidak pernah bisa mencapai resolusi. Ini melibatkan hal-hal sensitif yang berkaitan dengan perbatasan Johor dan Sabah,” jelasnya, seperti dimuat Channel News Asia.

Muhyiddin menyebut, selama masa jabatannya sebagai perdana menteri Malaysia, ia disarankan oleh ahli maritim untuk tidak menandatangani perjanjian tersebut.

“Indonesia sahabat kita, tapi soal kedaulatan negara, kita tidak bisa berkompromi. Kita tidak boleh menyerah bahkan satu inci pun. Ketika menyangkut perbatasan internasional, kita harus mempertahankan hak dan kedaulatan nasional kita," tegasnya.

Menurut Muhyiddin, Anwar perlu memberikan penjelasan dan pernyataan kepada rakyat Malaysia mengapa ia menandatangani kesepakatan tersebut dan apa saja isi kesepakatan tersebut.

“Saya berharap (Anwar) menjelaskan masalah ini kepada masyarakat dan transparan. Saya tidak membuat tuduhan apa pun, tetapi saya ingin dia memberikan penjelasan," pungkas Muhyiddin.

Populer

Bobby dan Raja Juli Paling Bertanggung Jawab terhadap Bencana di Sumut

Senin, 01 Desember 2025 | 02:29

NU dan Muhammadiyah Dikutuk Tambang

Minggu, 30 November 2025 | 02:12

Padang Diterjang Banjir Bandang

Jumat, 28 November 2025 | 00:32

Sergap Kapal Nikel

Kamis, 27 November 2025 | 05:59

Peluncuran Tiga Pusat Studi Baru

Jumat, 28 November 2025 | 02:08

Bersihkan Sisa Bencana

Jumat, 28 November 2025 | 04:14

Evakuasi Banjir Tapsel

Kamis, 27 November 2025 | 03:45

UPDATE

Tragedi Nasional dari Sumatra dan Suara yang Terlambat Kita Dengarkan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:44

Produktivitas Masih di Bawah ASEAN, Pemerintah Susun Langkah Percepatan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:41

Lewat Pantun Cak Imin Serukan Perbaiki Alam Bukan Cari Keributan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:38

Bank Mandiri Sabet 5 Penghargaan BI

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:27

Liga Muslim Dunia Siap Lobi MBS untuk Permudah Pembangunan Kampung Haji Indonesia

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:18

Banjir Rob di Pesisir Jakarta Berangsur Surut

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:13

RI–Timor Leste Sepakat Majukan Koperasi

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:08

Revisi UU Cipta Kerja Mendesak di Tengah Kerusakan Hutan Sumatera

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:57

Bahlil Telusuri Dugaan Keterkaitan Tambang Martabe dengan Banjir Sumut

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:48

BI: Cadangan Devisa RI Rp2.499 Triliun per Akhir November 2025

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:39

Selengkapnya