Berita

Mantan Perdana Menteri Malaysia, Muhyiddin Yassin/Net

Dunia

Malaysia Dinilai Kompromi Soal Perbatasan dengan Indonesia, Muhyiddin Minta PM Anwar Ibrahim Beri Penjelasan

MINGGU, 11 JUNI 2023 | 08:56 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Mantan Perdana Menteri Malaysia sekaligus Ketua Perikatan Nasional, Muhyiddin Yassin kembali mengkritik Perdana Menteri saat ini, Anwar Ibrahim. Hal ini terkait dengan perjanjian perbatasan yang disepakati oleh pemerintahannya dengan Indonesia.

Selama rapat umum koalisi di Negeri Sembilan pada Sabtu malam (10/6), Muhyiddin mendesak Anwar untuk menjelaskan mengapa ia menandatangani perjanjian yang mengarah pada penetapan batas laut teritorial. Lantaran menurutnya, lewat perjanjian tersebut, Anwar telah berkompromi pada kedaulatan nasional dan perbatasan internasional.

Komentar Muhyiddin sendiri merujuk pada enam perjanjian yang ditandatangani oleh Anwar dan Presiden RI Joko Widodo pada Kamis (8/6), terkait penyeberangan perbatasan, perdagangan,  kerja sama promosi halal, saling pengakuan sertifikasi halal, serta dua perjanjian yang berkaitan dengan penetapan batas laut teritorial.


Perjanjian laut teritorial melibatkan Laut Sulawesi dan bagian paling selatan Selat Melaka. Perjanjian ini disebut Jokowi membutuhkan waktu 18 tahun untuk diselesaikan.

Dalam pidatonya, Muhyiddin mengatakan dia merasa tidak nyaman ketika mengetahui perjanjian tersebut.

“Ketika saya menjadi perdana menteri (Malaysia), ini adalah salah satu masalah (bilateral) yang tidak dapat kami selesaikan. Kami berdiskusi dan berdiskusi tetapi tidak pernah bisa mencapai resolusi. Ini melibatkan hal-hal sensitif yang berkaitan dengan perbatasan Johor dan Sabah,” jelasnya, seperti dimuat Channel News Asia.

Muhyiddin menyebut, selama masa jabatannya sebagai perdana menteri Malaysia, ia disarankan oleh ahli maritim untuk tidak menandatangani perjanjian tersebut.

“Indonesia sahabat kita, tapi soal kedaulatan negara, kita tidak bisa berkompromi. Kita tidak boleh menyerah bahkan satu inci pun. Ketika menyangkut perbatasan internasional, kita harus mempertahankan hak dan kedaulatan nasional kita," tegasnya.

Menurut Muhyiddin, Anwar perlu memberikan penjelasan dan pernyataan kepada rakyat Malaysia mengapa ia menandatangani kesepakatan tersebut dan apa saja isi kesepakatan tersebut.

“Saya berharap (Anwar) menjelaskan masalah ini kepada masyarakat dan transparan. Saya tidak membuat tuduhan apa pun, tetapi saya ingin dia memberikan penjelasan," pungkas Muhyiddin.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Manusia Nusantara dan Karakteristiknya

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:59

Diduga Terlibat Korupsi, Wali Kota Pematangsiantar Dilaporkan ke KPK

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:40

Telkom Bidik Peluang AI di Berbagai Sektor Industri Lewat Alcosystem

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:20

Bahlil: Bagi Golkar, Kosgoro ‘Seng Ada Lawan’

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:57

Film Pesta Babi Dianggap jadi Instrumen Kampanye Disintegrasi Papua

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:33

Banyak Orang Cemas dengan Ekonomi Indonesia, Chatib Basri jadi Solusi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:15

Membongkar Jaringan Korupsi Terstruktur Keimigrasian

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:55

Penangkapan 320 WNA Jaringan Judol jadi Kado Manis Hari Bhayangkara

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:30

Kasus Silmy Karim Harus jadi Momentum Reformasi Total Keimigrasian

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:10

Purbaya Bantah Isu Mundur dari Menkeu: Saya Lebih Suka Maju!

Sabtu, 06 Juni 2026 | 00:53

Selengkapnya