Berita

Rizal Ramli/RMOL

Politik

Rizal Ramli: Atasi Ketimpangan Ekonomi Kok Pindah Ibukota, Kalau Saja Mas Jokowo Cerdasan Dikit...

MINGGU, 11 JUNI 2023 | 09:05 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pemindahan Ibukota dengan alasan mengurangi ketimpangan dengan daerah dianggap berlebihan. Padahal ada cara lain agar terjadi pemerataan ekonomi.

Ekonom senior, Rizal Ramli, mengatakan, biaya proyek IKN senilai Rp450 triliun bisa membengkak dua kali lipat, jika sesuai rancangan, bahkan bisa bengkak lebih dari Rp1.000 triliun.

"Pada dasarnya ini proyek mercusuar, yang manfaatnya sangat kecil bagi pengurangan ketimpangan di daerah-daerah dan mendorong kemajuan ekonomi, karena sifatnya bangunan fisik," papar Rizal, kepada wartawan, Sabtu (10/6).

Dia juga menyorot alasan Jokowi yang menyatakan bahwa IKN dapat mengurangi ketimpangan, karena mengalihkan pusat kegiatan ekonomi ke daerah.

"Sebenarnya ada cara lain. Misalnya, di era Pak Habibie jadi Presiden, ia mengeluarkan UU terkait desentralisasi, agar semua perekonomian tidak terpusat di Jakarta," kata Rizal.

Namun Habibie tak punya waktu untuk merumuskan pelaksanaan UU itu. Akhirnya dilanjutkan di pemerintahan Gus Dur, dengan cara memindahkan ratusan ribu ASN dari pusat ke daerah, agar daerah-daerah punya human resources.

Selain itu, pemerintah Gus Dur juga membuat UU yang mengatur dana alokasi umum (DAU), agar subsidi dari pusat ke daerah jelas.

"Saya berharap UU yang dibuat pada 2000 hingga 2001 itu diperbaiki, tapi sampai hari ini belum juga diperbaiki, mosok harus menunggu Rizal Ramli jadi presiden," sergahnya.

Tak hanya itu, sambung dia, pemerintah Gus Dur juga membuat UU terkait Dana Alokasi Khusus (DAK). Sehingga daerah penghasil minyak dan gas bisa dapat persentase dari ekspor Migas.

"Itulah kenapa Riau maju, Balikpapan maju, karena banyak dapat uang dari ekspor Migas. Jadi, kalau kita mau daerah-daerah maju, harus diperbaiki UU terkait DAK itu, agar daerah yang punya resources seperti batubara bisa dapat 10 persen dari ekspor. Kebayang gak Kalimantan majunya seperti apa? Lalu daerah penghasil tambang mineral, seperti nikel, timah, emas, dapat 10 persen dari ekspor, kebayang nggak majunya seperti apa?" urainya lagi.

Tak hanya sektor tambang mineral dan batubara saja, kata Rizal, UU DAK juga memberi peluang bagi daerah-daerah yang memiliki resources kelautan, seperti Natuna dan Indonesia bagian timur.

"Solusi lain untuk pemerataan ekonomi di daerah adalah ubah pajaknya. Hari ini nilai pajak seragam di seluruh daerah, yang benar saja. Kalau Mas Jokowi dan tim ekonominya cerdasan dikit, kurangin tuh pajak di Indonesia bagian timur, agar ada business activity," pungkas Rizal.

Populer

Mahfud MD: Jangan Lempar Batu ke Unair, Tapi Sembunyi Tangan

Minggu, 07 Juli 2024 | 10:21

Krakatau Steel Terancam Kolaps, Erick Thohir Dituntut Tanggung Jawab

Minggu, 07 Juli 2024 | 15:56

Diduga Tak Laporkan Rumah Mewah dan Kendaraan ke LHPKN, Radiapoh Sinaga Dilaporkan ke KPK

Jumat, 05 Juli 2024 | 22:35

Otoriter Dilarang Pimpin Perguruan Tinggi

Minggu, 07 Juli 2024 | 12:05

Pejabat PLN Resmi Ditahan KPK

Selasa, 09 Juli 2024 | 18:23

KPK Perlu Selidiki Program KKP Ekspor BBL Berkedok Budidaya

Selasa, 09 Juli 2024 | 18:28

Apindo: Wajar Ada Restrukturisasi TikTok-Tokopedia Pascamerger

Kamis, 04 Juli 2024 | 03:59

UPDATE

Pembalap Rasakan Akselerasi Mantap Pertamax Turbo

Minggu, 14 Juli 2024 | 20:02

Meutya Hafid: Penembakan Trump Jadi Pengingat Perbedaan Pendapat Harus Dihormati

Minggu, 14 Juli 2024 | 19:52

Zulhas: Karena Papua, Dunia Tak Adil terhadap Indonesia

Minggu, 14 Juli 2024 | 19:23

JK sebut Penembakan Trump Peringatan Keras Bagi AS

Minggu, 14 Juli 2024 | 19:11

Amanah Youth Top Models: Jangan Belajar Etika Karena Mau jadi Model

Minggu, 14 Juli 2024 | 19:08

Zulhas Harap Obral HGU 190 Tahun Tarik Minat Investor

Minggu, 14 Juli 2024 | 19:01

Perkokoh Ketahanan Nasional dengan Kemandirian Pangan

Minggu, 14 Juli 2024 | 18:47

Elektabilitas Anwar Hafid Unggul dengan Dukungan Basis Loyalis

Minggu, 14 Juli 2024 | 18:46

Wali Kota Surabaya Tahu Parkir Liar Lewat Media Sosial

Minggu, 14 Juli 2024 | 18:29

HGU IKN Ugal-ugalan, DPR Harus Panggil Jokowi

Minggu, 14 Juli 2024 | 18:00

Selengkapnya