Berita

Gedung Kejaksaan Agung/Net

Politik

Alasan Kejagung Masukan Point Jaga Netralitas di Program Prioritas

SABTU, 10 JUNI 2023 | 16:03 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Kejaksaan Agung RI memberikan penjelasan terkait point jaga netralitas yang sengaja dimasukan dalam program prioritas kinerja tahun 2023.

Dimana program itu berbunyi, jaga netralitas personel dalam menyongsong tahun politik serta jaga stabilitas politik dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan.

Penjelasan itu disampaikan Wakil Jaksa Agung Sunarta dalam rapat bersama Komisi III DPR RI dengan agenda Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga dan Rencana Kerja Pemerintah Kementerian/Lembaga Tahun 2024, Jumat petang (9/6).

"Kenapa kita cantumkan netralitas ini, ini ingin menunjukkan bahwa netralitas ini kami tunjukkan ke publik bahwa kami sebagai aparat penegak hukum (APH) tidak akan condong kemanapun kami tegak lurus kepada NKRI dalam pengertian tidak ada miring ke warna manapun penegakan hukum murni yuridis," kata Sunarta dalam keterangan tertulis yang diterima, Sabtu (10/6).

Apalagi, lanjut Sunarta memasuki tahun politik, point netralitas di seluruh jajaran Kejaksaan dirasa perlu dan mutlak.

"Kami adalah APH murni sehingga dalam program prioritas kami cantumkan netralitas. Dalam tahun politik ini diwanti-wanti Pak Jaksa Agung selalu jaga netralitas itu," kata Sunarta.

Paparan Sunarta sendiri menjawab pertanyaan dan masukan yang diajukan Anggota Komisi III DPR-RI Johan Budi.

"Saya ingin bertanya program prioritas nomor 1 kenapa mesti ada jaga netralitas personel dalam menyongsong tahun politik serta stabilitas politik dalam pelaksanaan tugas dan wewenang? Apakah selama ini kejaksaan kurang netral sehingga perlu ada program prioritas, netralitas personel?" Kata Johan Budi.

Johan Budi pun menyebut bahwa seharusnya Kejagung bersikap netral. Justru dengan adanya program itu, Johan Budi khawatir bila tahun-tahun sebelumnya Kejagung diduga tidak netral atau berpihak.

"Namanya kejaksaan itu harus netral tanpa harus dimasukkan dalam program ini. Saya agak kok, netralitas dalam program prioritas karena netralitas diperlukan bagi Kejaksaan nomor 1 pula apa periode sebelumnya tidak netral? Mungkin," kata Johan Budi.

Populer

Jaksa Agung Tidak Jujur, Jam Tangan Breitling Limited Edition Tidak Masuk LHKPN

Kamis, 21 November 2024 | 08:14

MUI Imbau Umat Islam Tak Pilih Pemimpin Pendukung Dinasti Politik

Jumat, 22 November 2024 | 09:27

Kejagung Periksa OC Kaligis serta Anak-Istri Zarof Ricar

Selasa, 26 November 2024 | 00:21

Rusia Siap Bombardir Ukraina dengan Rudal Hipersonik Oreshnik, Harga Minyak Langsung Naik

Sabtu, 23 November 2024 | 07:41

Ini Identitas 8 Orang yang Terjaring OTT KPK di Bengkulu

Minggu, 24 November 2024 | 16:14

Sikap Jokowi Munculkan Potensi konflik di Pilkada Jateng dan Jakarta

Senin, 25 November 2024 | 18:57

Legislator PKS Soroti Deindustrialisasi Jadi Mimpi Buruk Industri

Rabu, 20 November 2024 | 13:30

UPDATE

Jokowi Tak Serius Dukung RK-Suswono

Jumat, 29 November 2024 | 08:08

Ferdian Dwi Purwoko Tetap jadi Kesatria

Jumat, 29 November 2024 | 06:52

Pergantian Manajer Bikin Kantong Man United Terkuras Rp430 Miliar

Jumat, 29 November 2024 | 06:36

Perolehan Suara Tak Sesuai Harapan, Andika-Hendi: Kami Mohon Maaf

Jumat, 29 November 2024 | 06:18

Kita Bangsa Dermawan

Jumat, 29 November 2024 | 06:12

Pemerintah Beri Sinyal Lanjutkan Subsidi, Harga EV Diprediksi Tetap Kompetitif

Jumat, 29 November 2024 | 05:59

PDIP Akan Gugat Hasil Pilgub Banten, Tim Andra Soni: Enggak Masalah

Jumat, 29 November 2024 | 05:46

Sejumlah Petahana Tumbang di Pilkada Lampung, Pengamat: Masyarakat Ingin Perubahan

Jumat, 29 November 2024 | 05:31

Tim Hukum Mualem-Dek Fadh Tak Gentar dengan Gugatan Paslon 01

Jumat, 29 November 2024 | 05:15

Partisipasi Pemilih Hanya 55 Persen, KPU Kota Bekasi Dinilai Gagal

Jumat, 29 November 2024 | 04:56

Selengkapnya