Berita

Gedung Kejaksaan Agung/Net

Politik

Alasan Kejagung Masukan Point Jaga Netralitas di Program Prioritas

SABTU, 10 JUNI 2023 | 16:03 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Kejaksaan Agung RI memberikan penjelasan terkait point jaga netralitas yang sengaja dimasukan dalam program prioritas kinerja tahun 2023.

Dimana program itu berbunyi, jaga netralitas personel dalam menyongsong tahun politik serta jaga stabilitas politik dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan.

Penjelasan itu disampaikan Wakil Jaksa Agung Sunarta dalam rapat bersama Komisi III DPR RI dengan agenda Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga dan Rencana Kerja Pemerintah Kementerian/Lembaga Tahun 2024, Jumat petang (9/6).


"Kenapa kita cantumkan netralitas ini, ini ingin menunjukkan bahwa netralitas ini kami tunjukkan ke publik bahwa kami sebagai aparat penegak hukum (APH) tidak akan condong kemanapun kami tegak lurus kepada NKRI dalam pengertian tidak ada miring ke warna manapun penegakan hukum murni yuridis," kata Sunarta dalam keterangan tertulis yang diterima, Sabtu (10/6).

Apalagi, lanjut Sunarta memasuki tahun politik, point netralitas di seluruh jajaran Kejaksaan dirasa perlu dan mutlak.

"Kami adalah APH murni sehingga dalam program prioritas kami cantumkan netralitas. Dalam tahun politik ini diwanti-wanti Pak Jaksa Agung selalu jaga netralitas itu," kata Sunarta.

Paparan Sunarta sendiri menjawab pertanyaan dan masukan yang diajukan Anggota Komisi III DPR-RI Johan Budi.

"Saya ingin bertanya program prioritas nomor 1 kenapa mesti ada jaga netralitas personel dalam menyongsong tahun politik serta stabilitas politik dalam pelaksanaan tugas dan wewenang? Apakah selama ini kejaksaan kurang netral sehingga perlu ada program prioritas, netralitas personel?" Kata Johan Budi.

Johan Budi pun menyebut bahwa seharusnya Kejagung bersikap netral. Justru dengan adanya program itu, Johan Budi khawatir bila tahun-tahun sebelumnya Kejagung diduga tidak netral atau berpihak.

"Namanya kejaksaan itu harus netral tanpa harus dimasukkan dalam program ini. Saya agak kok, netralitas dalam program prioritas karena netralitas diperlukan bagi Kejaksaan nomor 1 pula apa periode sebelumnya tidak netral? Mungkin," kata Johan Budi.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

UPDATE

KPK: Capres hingga Kepala Daerah Idealnya Tidak Karbitan

Minggu, 26 April 2026 | 17:35

Victor Orban Angkat Kaki dari Parlemen Hongaria, Fokus Benahi Partai

Minggu, 26 April 2026 | 17:18

Menlu Iran Temui Sultan Oman setelah Mediasi di Pakistan Gagal

Minggu, 26 April 2026 | 16:38

Respons Dedi Mulyadi Disindir "Shut Up KDM"

Minggu, 26 April 2026 | 16:37

PAD Retribusi Sampah Bocor Rp20 Miliar, Baunya di Saku Birokrat?

Minggu, 26 April 2026 | 16:01

Beyond Nostalgia ALJIRO Dorong Alumni Berperan untuk SDM

Minggu, 26 April 2026 | 15:50

Tersangka Penembakan Gala Dinner Wartawan Incar Pejabat Trump

Minggu, 26 April 2026 | 15:50

Comeback Sempurna di Bawah Keteduhan Trembesi

Minggu, 26 April 2026 | 15:42

Dua Laksamana Masuk Bursa Kuat KSAL

Minggu, 26 April 2026 | 15:40

Daycare Lakukan Kekerasan Harus Dicabut Izin dan Pelaku Dipenjara

Minggu, 26 April 2026 | 14:57

Selengkapnya