Berita

Gedung Kejaksaan Agung/Net

Politik

Alasan Kejagung Masukan Point Jaga Netralitas di Program Prioritas

SABTU, 10 JUNI 2023 | 16:03 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Kejaksaan Agung RI memberikan penjelasan terkait point jaga netralitas yang sengaja dimasukan dalam program prioritas kinerja tahun 2023.

Dimana program itu berbunyi, jaga netralitas personel dalam menyongsong tahun politik serta jaga stabilitas politik dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan.

Penjelasan itu disampaikan Wakil Jaksa Agung Sunarta dalam rapat bersama Komisi III DPR RI dengan agenda Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga dan Rencana Kerja Pemerintah Kementerian/Lembaga Tahun 2024, Jumat petang (9/6).


"Kenapa kita cantumkan netralitas ini, ini ingin menunjukkan bahwa netralitas ini kami tunjukkan ke publik bahwa kami sebagai aparat penegak hukum (APH) tidak akan condong kemanapun kami tegak lurus kepada NKRI dalam pengertian tidak ada miring ke warna manapun penegakan hukum murni yuridis," kata Sunarta dalam keterangan tertulis yang diterima, Sabtu (10/6).

Apalagi, lanjut Sunarta memasuki tahun politik, point netralitas di seluruh jajaran Kejaksaan dirasa perlu dan mutlak.

"Kami adalah APH murni sehingga dalam program prioritas kami cantumkan netralitas. Dalam tahun politik ini diwanti-wanti Pak Jaksa Agung selalu jaga netralitas itu," kata Sunarta.

Paparan Sunarta sendiri menjawab pertanyaan dan masukan yang diajukan Anggota Komisi III DPR-RI Johan Budi.

"Saya ingin bertanya program prioritas nomor 1 kenapa mesti ada jaga netralitas personel dalam menyongsong tahun politik serta stabilitas politik dalam pelaksanaan tugas dan wewenang? Apakah selama ini kejaksaan kurang netral sehingga perlu ada program prioritas, netralitas personel?" Kata Johan Budi.

Johan Budi pun menyebut bahwa seharusnya Kejagung bersikap netral. Justru dengan adanya program itu, Johan Budi khawatir bila tahun-tahun sebelumnya Kejagung diduga tidak netral atau berpihak.

"Namanya kejaksaan itu harus netral tanpa harus dimasukkan dalam program ini. Saya agak kok, netralitas dalam program prioritas karena netralitas diperlukan bagi Kejaksaan nomor 1 pula apa periode sebelumnya tidak netral? Mungkin," kata Johan Budi.

Populer

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Silfester Matutina Diduga Masuk List Saksi Sidang Ijazah Jokowi

Minggu, 25 Oktober 2026 | 04:00

Pencopotan Agus Suparmanto dan Taj Yasin Bukan Keinginan Ketum PPP

Kamis, 29 Oktober 2026 | 11:16

Ketua KPK Bakal Babak Belur Gara-gara Nusron

Senin, 26 Oktober 2026 | 13:02

UPDATE

Hashim Bantah Janjikan HP Gratis, Ngaku Dipelintir Media

Jumat, 30 Oktober 2026 | 00:13

Hemat Biaya Operasional, Drone Pertanian Frogs Bidik Program Cetak Sawah

Kamis, 29 Oktober 2026 | 23:45

28 Jam Pemuda Bicara di Malang Usung Deklarasi ‘Sumpah Promptmuda’

Kamis, 29 Oktober 2026 | 23:24

Kemenkop dan Pertamina Patra Niaga Luncurkan Model Pengumpulan Minyak Jelantah

Kamis, 29 Oktober 2026 | 22:59

Asap dan Sengsara

Kamis, 29 Oktober 2026 | 22:52

Sempat Ditahan, 19 Demonstran Sumpah Pemuda Dibebaskan

Kamis, 29 Oktober 2026 | 22:38

32,7 Juta Investor Kecewa Nilai Saham Anjlok Imbas MSCI, Hashim: Saya Juga

Kamis, 29 Oktober 2026 | 22:12

PLN Siap Pasok Daya Andal untuk Jaringan Usaha Telkom Group

Kamis, 29 Oktober 2026 | 21:47

Tim Yaqut Hadirkan Saksi Meringankan dalam Sidang Kuota Haji

Kamis, 29 Oktober 2026 | 21:36

Singapura Panggil 10 Perusahaan RI soal Karhutla, Rosan: Investasi Tetap Terbuka

Kamis, 29 Oktober 2026 | 21:21

Selengkapnya