Berita

Anggota Komisi V DPR RI, Mulyadi/RMOLJabar

Nusantara

Kesal Tol Cisumdawu Tak Kunjung Tuntas, Mulyadi: Bakal jadi Beban Negara

SABTU, 10 JUNI 2023 | 02:40 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Jalan Tol Cisumdawu terbagai dalam 6 seksi dengan panjang sekitar 60 KM. Pembangunannya sudah dimulai sejak akhir 2011, sempat disebut akan selesai 2016.

Pemerintah menjanjikan akan selesai tahun 2017, molor lagi. Pemerintah kembali menjanjikan akan tuntas di tahun 2019. Tak juga selesai. Pemerintah janji lagi selesai tahun 2021.

Pertengahan tahun 2022, Kementerian PUPR kembali kasih angin surga. Mereka menjanjikan bahwa jalan tol tersebut akan selesai di akhir tahun 2022. Tahun 2022 lewat sudah, jalan tol Cisumdawu belum juga selesai.


Sampai saat ini, pertengahan tahun 2023, pekerjaan masih berkutat di penyelesaian Seksi 5A.

Kesal dengan janji-janji pemerintah dan pelaksana proyek, anggota Komisi V DPR RI, Mulyadi, memuntahkan kekesalannya saat melakukan rapat evaluasi dengan Kementerian PUPR dan Badan Pengelola Jalan Tol beberapa waktu lalu.

Delay-nya project ini luar biasa konsekuensinya,” kata Mulyadi kepada Kantor Berita RMOLJabar, Jumat (9/6).

Dia menjelaskan, konsekuensi terus molornya penyelesaian jalan tol Cisumdawu tidak hanya dalam konteks fungsinya saja. Lebih jauh, Mulyadi mengungkapkan, molornya penyelesaian proyek berkonsekuensi terhadap cost of fund.

“Apalagi ada pembengkakan nilai proyek. Ke depan ini akan jadi beban negara,” cetus anggota Banggar DPR RI itu.

Legislator Partai Gerindra ini meminta semua pejabat yang bertanggung jawab atas pembangunan proyek jalan Tol Cisumdawu tak main-main dengan amanah yang diberikan masyarakat dan sadar bila kelalaian mereka telah banyak merugikan negara.

“Negara banyak dirugikan jika tol ini tidak segera selesai. Itu harus jadi kosern baik bagi kontraktornya maupun Badan Usaha Jalan Tol (BUJT),” tandasnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

DJP Blokir Rekening 57 Penunggak Pajak, Nilainya Tembus Rp80 Miliar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 12:08

Rakernas Haji Bahas Dua PR Besar: Kesehatan Jemaah dan Layanan Mina

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:58

MUI: LGBT dan Koruptor Itu Pelanggar HAM Berat!

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:51

Komisi XIII DPR Dukung Prabowo Terbitkan Perpres Tata Kelola Koperasi Merah Putih

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:32

Kondisi Korban Penyekapan Mau Print Membaik, Namun Trauma Masih Membekas

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:13

Komisi XIII DPR Soroti Dugaan Tambang Tanpa AMDAL: Ini Negara Apa?

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:57

Harga Emas Antam Terbang Rp19.000 di Akhir Pekan, Satu Gram Jadi Rp2,67 Juta

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:35

IHSG Sepekan Melemah, Nilai Transaksi Anjlok Hampir 36 Persen

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:33

Skema Modal BPR Lebih Fleksibel, OJK Tegaskan Sanksi bagi Pelanggar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 09:57

Kapolda Metro Jaya Bentuk Tim Terpadu Tangani Kasus Penyekapan Karyawan Mau Print

Sabtu, 04 Juli 2026 | 09:42

Selengkapnya