Berita

Perwakilan khusus PBB di Sudan, Volker Perthes/Net

Dunia

Sudan Tetapkan Perwakilan Khusus PBB Sebagai Persona Non Grata

JUMAT, 09 JUNI 2023 | 14:41 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Pemerintah Sudan mengusir Volker Perthes yang menjabat sebagai perwakilan khusus PBB di Sudan dengan menetapkannya sebagai persona non grata, atau orang yang tidak diinginkan pada Kamis (8/6).

Hal tersebut diumumkan oleh Kementerian Luar Negeri Sudan, dengan mengatakan pihaknya telah memberitahu PBB terkait masalah tersebut.

"Pemerintah Republik Sudan telah memberi tahu Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Antonio Guterres) bahwa pihaknya telah menyatakan Volker Perthes sebagai persona non grata mulai hari ini," kata kementerian itu, dimuat Al Jazeera, Jumat (9/6).


Pernyataan itu datang dua minggu setelah panglima militer Sudan, Abdel Fattah al-Burhan, dilaporkan telah meminta penggantian Perthes dalam sebuah surat yang mengejutkan Sekjen PBB, Antonio Guterres.

Dalam sepucuk surat kepada PBB, Jenderal itu menyalahkan utusan tersebut karena memperburuk pertempuran antara tentaranya dan paramiliter Pasukan Dukungan Cepat (RSF) yang dipimpin oleh komandan Mohamed Hamdan Daglo.

Namun, Guterres secara tegas menyatakan dukungannya terhadap Perthes dan pekerjaannya, dengan mengatakan bahwa ia memiliki kepercayaan penuh pada perwakilan khusus tersebut.

Akan tetapi, pihak Sudan tetap menginginkan utusan khusus PBB, sekaligus yang menjabat sebagai ketua Misi Bantuan Transisi Terpadu PBB di Sudan (UNITAMS) di negaranya itu diganti dan meninggalkan negaranya.

Sejak akhir tahun lalu, Perthes dan misi PBB yang dipimpinnya di negara yang dilanda perang itu telah menjadi sasaran dengan mencelanya sebagai campur tangan asing.

Kesinisan itu meningkat setelah Dewan Keamanan memilih untuk memperpanjang misi UNITAMS selama enam bulan, untuk mendukung transisi demokrasi di Sudan.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Turbulensi Kepercayaan dalam Teropong Nobel Ekonomi

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 22:16

Jadi Tersangka KPK, Bupati Klaten Didepak PDIP

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:45

Kapolri Rangkul Ulama Jatim untuk Jaga Kamtibmas

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:32

Ilham Habibie hingga Chappy Hakim Dianugerahi Golden PIN INACA

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:02

DPR: Kehadiran Kapolri di BEI Sinyal Negara Serius Menegakkan Hukum

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 20:33

Ketua Gappura Minta DPR Turun Tangan Mediasi PHK dan GHS di Krakatau Steel

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 19:35

Walhi Soroti Tanggung Jawab Lintas Sektor dalam Penanganan Karhutla

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 19:28

Kementerian UMKM Pulihkan 908 Usaha Terdampak Bencana di Sumatera

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 18:51

Komjak Diminta Turun Tangan Teliti JPU di Kasus Febrie

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 18:30

Surati Presiden Prabowo, YLKI Minta Menteri Bahlil Dicopot

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 17:49

Selengkapnya