Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto/Net
Komisi III DPR RI memahami kerisauan mantan Wamenkumham Denny Indrayana yang meminta DPR RI bersikap untuk menindaklanjuti proses pemakzulan atau impeachment kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena dinilai cawe-cawe proses pemilu 2024.
“Tidak mungkin ada asap, jika tidak ada api. Itulah yang saya maknai, khususnya suasana kehidupan demokrasi dan politik kita menjelang Pemilu 2024,” ujar Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Jumat (9/6).
Sebab, kata Didik, potensi ancaman terhadap kehidupan demokrasi dan politik di Tanah Air terasa sejak lama.
“Masih ingat wacana dan gerakan untuk memperpanjang masa jabatan? Masih ingat wacana dan gerakan untuk melakukan penundaan pemilu? Tidak tanggung-tanggung wacana itu sempat dilempar oleh Ketua Umum Parpol Koalisi Pemerintah,” kata Didik
Tak hanya itu, Didik juga menilai upaya pembajakan demokrasi juga semakin vulgar dan adanya pembiaran seperti kasus KSP Moeldoko yang notabene adalah bagian dari pemerintahan yang mencoba untuk mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat secara serampangan.
“Dan upaya itu nyata hingga saat ini melalui upaya Peninjauan Kembali (PK),” tuturnya.
Atas dasar itu, Didik menyebut akan sangat mudah bagi publik menilai adanya upaya-upaya tersebut. Karena secara
common sense rentetan itu tidak terpisahkan dengan perjuangan Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP) yang dibentuk oleh Demokrat, Nasdem dan PKS yang telah bersepakat untuk mendukung Anies Baswedan sebagai Calon Presiden dalam Pemilu 2024.
“Ya saya juga bisa ikut merasakan adanya potensi upaya dari "
invisible hand" atau penumpang gelap demokrasi yang mengganggu stabilitas demokrasi dan politik kita, termasuk upaya ingin mengatur dan mengendalikan pelaksanaan Pemilu 2024,” tuturnya.
Namun begitu, kata Didik, relasi rasionalnya memang cukup mudah dirasakan, tapi ia pun harus jujur tidak mudah untuk mengumpulkan alat bukti dan membuktikannya.
Sehingga, sebagai sebuah aspirasi, karena partai politik termasuk DPR punya peran sebagai agregator politik, ia harus menerima setiap aspirasi masyarakat. Termasuk dalam hal ini mengenai desakan
impeachment Presiden Jokowi dari Denny Indrayana agar DPR RI bersikap.
“Kami masih belum bisa mengambil sikap apapun. Perlu penelaahan, pendalaman dan analisa yang lebih mendalam, serta melihat indikasi nyata dan semua bukti-bukti pendukungnya,” pungkasnya.
