Berita

Kanselir Jerman Olaf Scholz/Net

Dunia

Kanselir Jerman Galang Dukungan untuk Bantu Italia Tangani Krisis Pengungsi

JUMAT, 09 JUNI 2023 | 12:19 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Kedatangan migran ilegal yang semakin meningkat dari waktu ke waktu terus menjadi permasalahan di antara negara-negara Eropa.

Beberapa negara, khususnya Italia, Yunani, dan negara Mediterania lainnya memperoleh tantangan lebih serius terkait jumlah migran yang datang dari Afrika Utara.

Merespons kondisi tersebut, Kanselir Jerman Olaf Scholz menyatakan keprihatinannya tentang lonjakan migran di Italia dan mendorong agar negara itu tidak ditinggal sendirian dalam menghadapi krisis pengungsi.


"Kita tidak bisa meninggalkan Italia dan negara-negara lain sendirian, kita harus mengadopsi pendekatan solidaritas dan tanggung jawab," ujarnya, menjelang pertemuannya dengan Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni di Roma, seperti dimuat AFP pada Kamis (8/6).

Scholz mendorong agar ada kebijakan lebih rigit tentang distribusi tanggung jawab dan kompetensi bersama antara anggota UE tentang penanganan migran tersebut. Terlebih Jerman sudah menampung jutaan pengungsi.

"Lebih dari satu juta pengungsi perang Ukraina pada tahun 2022 serta 230.000 pengungsi dari negara lain ada di Jerman," ungkapnya.

Sejak awal tahun 2020, jumlah orang yang menyeberang ke Italia dengan perahu telah meningkat signifikan.

Menurut angka dari Kementerian Dalam Negeri Italia, sekitar 52.300 orang mendarat di Italia antara 1 Januari dan 7 Juni, dibandingkan dengan 21.200 selama periode yang sama tahun 2022.

Italia telah berulang kali mendesak agar negara-negara Uni Eropa lainnya harus berbuat lebih banyak untuk membantu, terutama dengan menerima beberapa pendatang.

Para menteri dalam negeri Uni Eropa bertemu Kamis (8/6) di Luksemburg untuk mencoba mencapai kesepakatan tentang revisi pembagian pencari suaka dan migran di antara negara anggota secara lebih adil.

Tetapi para diplomat telah memperingatkan bahwa kemungkinan kesepakatan masih 50-50, dan banyak banyak negara yang tidak setuju dengan rencana tersebut karena alasan keamanan.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Warga Gembira TransJakarta Layani Rute Kepulauan Seribu

Selasa, 11 Agustus 2026 | 06:10

KPK Temukan Dokumen Pengurusan Perkara Lain di Rumah Ayah Iptu Setya Budi Dias

Rabu, 12 Agustus 2026 | 22:18

UPDATE

Harga Minyak Dunia Merangkak Naik ke 93 Dolar AS

Jumat, 21 Agustus 2026 | 10:17

TransNusa dan Tourism Malaysia Ajak Media Eksplorasi Penang, Perlis hingga Langkawi

Jumat, 21 Agustus 2026 | 09:57

Rupiah Perpanjang Tren Positif di Jumat Pagi

Jumat, 21 Agustus 2026 | 09:51

Strategi Mendapatkan Libur Panjang Saat Peringatan Maulid Nabi 2026

Jumat, 21 Agustus 2026 | 09:46

OTT Rektor Unsoed, KPK Tangkap 14 Orang dan Amankan Uang Ratusan Juta

Jumat, 21 Agustus 2026 | 09:35

IHSG Naik ke 6.526,30, Saham Mayoritas Menguat

Jumat, 21 Agustus 2026 | 09:20

Salah Paham tentang Kembali ke UUD 1945

Jumat, 21 Agustus 2026 | 09:06

Kebutuhan Pangan Pengungsi NTT Dipastikan Terpenuhi, Stok Beras 39 Ribu Ton

Jumat, 21 Agustus 2026 | 09:00

Bursa Asia Merah Tergusur Sentimen Wall Street

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:58

Terjaring OTT KPK, Rektor Unsoed Diduga Terkait Korupsi PMB

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:49

Selengkapnya