Berita

Pemanggilan Prabowo Subianto ke Istana oleh Presiden Jokowi lebih berupa upaya memantapkan strategi menghadapi Pilpres 2024/Ist

Politik

Jokowi Bawa Drama ke Istana, Berdalih Panggil Prabowo Padahal Rapikan Barisan

JUMAT, 09 JUNI 2023 | 02:19 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Isu penolakan Proposal Perdamaian Ukraina-Rusia yang diajukan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dimanfaatkan oleh Presiden Joko Widodo untuk memantapkan strategi politik jelang Pilpres 2024.

Begitu analisis pengamat politik Citra Institute, Efriza, menanggapi pemanggilan Menhan Prabowo Subianto oleh Jokowi sebagai buntut dari penolakan proposal itu oleh Ukraina.

"Jadi Jokowi lebih ingin membawa drama dalam istana," ujar Efriza kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (8/6).


Menurutnya, rencana Jokowi memanggil Prabowo ke Istana bukan karena membuat kebijakan sendiri, dan tanpa diketahui dia.

Tetapi, dosen Ilmu Pemerintahan ini menilai Jokowi tak mau kehilangan peluang mencalonkan Prabowo pada Pilpres 2024.

Efriza melihat, momentum kegagalan Prabowo mendamaikan Ukraina dan Rusia bisa menjadi kelemahan, dan malah memperkuat lawan politiknya yaitu capres PDIP, Ganjar Pranowo.

"Cara itu dianggap strategi terbaik, menghentikan kekecewaan PDIP, yang juga akan membuat publik memberikan persepsi negatif kepada pemerintah," tuturnya.

Lebih lanjut, Efriza menduga Jokowi juga tengah memperkuat barisan pendukungnya untuk memenangkan Prabowo, dan melawan PDIP.

Sehingga, di mata publik, mantan Walikota Solo itu menunjukkan sikap seolah kecewa dengan Ketua Umum Partai Gerindra itu. Padahal di balik fakta permukaan ada maksud yang lain.

"Jokowi merapikan barisan menteri-menterinya kembali," demikian Efriza. 

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Cegah Penimbunan BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 02:00

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

Pesawat Perintis Bawa BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:02

UPDATE

Denny Indrayana Ingatkan Konsekuensi Putusan MKMK dalam Kasus Arsul Sani

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:30

HAPPI Dorong Regulasi Sempadan Pantai Naik Jadi PP

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:22

Pembentukan Raperda Penyelenggaraan Pasar Libatkan Masyarakat

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:04

Ijazah Asli Jokowi Sama seperti Postingan Dian Sandi

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:38

Inovasi Jadi Kunci Hadapi Masalah Narkoba

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:12

DPR: Jangan Kasih Ruang Pelaku Ujaran Kebencian!

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:06

Korban Meninggal Banjir Sumatera Jadi 1.030 Jiwa, 206 Hilang

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

Bencana Sumatera, Telaah Konstitusi dan Sustainability

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

PB HMI Tegaskan Putusan PTUN terkait Suhartoyo Wajib Ditaati

Senin, 15 Desember 2025 | 23:10

Yaqut Cholil Masih Saja Diagendakan Diperiksa KPK

Senin, 15 Desember 2025 | 23:07

Selengkapnya