Berita

Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadhan saat konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (7/6)/RMOL

Hukum

Marak Kasus TPPO, Kompolnas Minta Polri Petakan Jaringanya

KAMIS, 08 JUNI 2023 | 14:30 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Polri diminta memetakan wilayah yang menjadi lokasi jaringan komplotan dari Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Indonesia.

Permintaan itu disampaikan anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti dalam menyikapi maraknya kejahatan perdagangan orang.

"Pemetaan jaringan komplotan TPPO, koordinasi dengan para pegiat anti TPPO dan segerakan pencegahan serta penegakan hukum di seluruh Polda di Indonesia," kata Poengky Kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (8/6).


Bahkan, Poengky menekankan Polri harus fokus di beberapa daerah yang menjadi lokasi terbanyak TPPO, tertutama di daerah terluar dan terdepan yang ada di perbatasan Indonesia.

"Khususnya di daerah-daerah yang terbanyak kasus TPPO, antara lain NTT, Kepri, dan daerah-daerah perbatasan lainnya," kata Poengky.

Dari pemetaan ini, Poengky berharap, pihak kepolisian dapat mencegah sekaligus mengungkap TPPO beserta jaringannya dengan cepat.

Sebelumnya, sebanyak 500 kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dari tahun 2020 hingga 2023 telah ditangani Polri.

"Penanganan kasus oleh Polri ada sekitar 500 lebih," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadhan saat konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (7/6).

Dari ungkapan tersebut, ratusan orang telah ditetapkan ditetapkan sebagai tersangka. Masih dari data yang ada, kasus paling tinggi terjadi pada tahun 2022.

"Pada tahun 2022 terdapat kasus paling tinggi yaitu dengan modus pekerja migran yang kita tangani dengan jumlah korban paling banyak," ucap Ramadhan.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polda Metro Jelaskan Alasan Cakra Adi Ditangkap

Sabtu, 21 November 2026 | 12:25

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Sabtu, 21 November 2026 | 12:13

Legislator PAN Kirim Bantuan Sembako dan Selimut bagi Korban Banjir Agam

Sabtu, 21 November 2026 | 11:59

UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 | 11:44

Produksi Mobil Nasional Tembus 1,1 Juta Unit, Penjualan Naik 20 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 11:28

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

Sabtu, 21 November 2026 | 11:17

Buyback Emas Antam Anjlok Rp50.000, Satu Gram Dibanderol Rp2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:58

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 10:42

Lanjutkan Buyback, ELSA Siapkan Dana Rp84,5 Miliar untuk Jaga Stabilitas Saha

Sabtu, 21 November 2026 | 10:36

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:22

Selengkapnya