Denny Indrayana Nilai Cawe-cawe Jokowi Bisa Pemakzulan, PDIP: Pemilu 2009 Instrumen Negara Digunakan

DPP PDIP menyayangkan pernyataan mantan Wamenkumham Denny Indrayana yang menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa dimakzulkan karena cawe-cawe dan bersikap tidak netral pada Pemilu 2024.

Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto menyebut cewe-cawe Jokowi untuk tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara dan Pemilu 2024 berjalan sukses. Sehingga, pernyataan pakar hukum tata negara itu tidak mencerminkan seorang intelektual.

“Beliau ini kan sosok akademis, ya harus berbicara menggunakan kerangka berpikir intelektual, jangan berbicara tentang perasaan, apalagi berbicara tentang pemakzulan,” kata Hasto di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (7/6).

Menurut Hasto, sistem politik di Indonesia itu presiden dan wapres dipilih secara langsung oleh rakyat, maka legitimasi dan legalitas pemimpin nasional itu sangat kuat sehingga tidak bisa diberhentikan di tengah jalan. Pun, harus melalui mekanisme yang tidak mudah.

“Sehingga, harus paham Bung Denny terhadap sistem politik kita,” tegasnya.

Di sisi lain, Hasto justru menyarankan Denny Indrayana untuk melakukan upaya korektif terhadap Pemilu 2009 lalu di era Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang jelas-jelas menggunakan instrumen negara untuk kepentingan politik penguasa.

“Kalau berbicara pemakzulan, Pak Denny saya ajak untuk coba evaluasi pemilu yang terjadi pada tahun 2009, ketika instrumen negara digunakan, sehingga ada partai politik yang bisa mencapai kenaikan 300 persen,” pungkasnya.

Mantan Wamenkumham Denny Indrayana menilai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah layak menjalani proses pemeriksaan impeachment (pemakzulan) karena sikap tidak netralnya alias cawe-cawe dalam Pilpres 2024.

"Pelanggaran konstitusi yang dilakukan Presiden Jokowi jauh lebih berbahaya, sehingga lebih layak dimakzulkan," kata Denny dalam keterangannya, Rabu (7/6).