Tolak UU Antiteror, Warga Swedia Protes karena Pemerintah Terlalu Nurut pada Turki

Ratusan warga menggelar aksi unjuk rasa di jalan-jalan Stockholm untuk mengutarakan penolakan mereka terhadap UU antiteror baru yang disahkan pemerintah Swedia.

Demonstran yang diorganisir oleh kelompok yang dekat dengan Partai Pekerja Kurdistan (PKK) itu mengaku tidak setuju dengan keputusan Swedia karena dinilai terlalu patuh pada kemauan Turki.

Hal itu merujuk pada alasan dibalik pengesahan undang-undang baru anti-teror yang dilakukan pemerintah Swedia agar Turki yakin dan mengizinkan Stockholm masuk NATO.

Juru bicara Aliansi Anti-NATO, Tomas Pettersson menyebut Turki telah memanfaatkan keinginan Swedia masuk NATO untuk mengincar PKK.

“Ide di balik undang-undang tersebut adalah untuk melakukan penangkapan dan pengadilan bangsa Kurdi. Sehingga (Presiden Recep Tayyip) Erdogan akan membiarkan Swedia masuk ke NATO,” tegasnya, seperti dimuat AFP pada Senin (5/6).

Para pengunjuk rasa mengibarkan banyak bendera PKK, bersama dengan spanduk bertuliskan “Tidak untuk NATO”.

Mantan anggota parlemen Swedia Amineh Kakabaveh bahkan blak-blakan menyebut masuk dalam keanggotaan NATO hanya akan membuat Swedia terus diperas.

"Keanggotaan kami di NATO akan menyebabkan banyak pemerasan dari Erdogan," kata Kakabaveh.

Sejak perang Rusia-Ukraina meletus Februari tahun lalu, Swedia dan Finlandia membatalkan kebijakan non-bloknya dan mendaftar untuk bergabung dengan NATO.

Finlandia secara resmi bergabung pada bulan April, namun Turki dan Hongaria belum meratifikasi tawaran keanggotaan Swedia.

Turki menangguhkan negosiasi NATO dengan Swedia karena marah setelah aksi protes pembakaran Alquran di luar kedutaan Turki di Stockholm Februari lalu.