Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati/RMOL
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akhirnya menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, dan Ketua DK OJK Mahendra Siregar dan Kepala BPS Margo Yuwono pada hari ini Senin (5/6).
Sri Mulyani terlambat menghadiri raker tersebut namun Wamenkeu Suahasil Nazara sempat menggantikan keterlambatannya.
Sri Mulyani pun meminta maaf atas keterlambatannya dalam raker yang membahas Pembahasan mengenai Asumsi Dasar dalam Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA 2024; dan Pembentukan Panja Penerimaan dan Pertumbuhan dan Pembangunan Nasional.
Dia pun akhirnya mendapatkan giliran memaparkan RAPBN Tahun Anggaran 2024.
Dalam pemaparannya, Sri Mulyani menegaskan bahwa dalam APBN tahun 2024, pokok-pokok kebijakan fiskalnya adalah untuk mendukung berbagai macam prioritas nasional.
“Pendidikan antara Rp643,1 T hingga Rp695 T, Perlindungan Sosial (Perlinsos) kita antara Rp503,7 T hingga Rp546,9 T," kata Sri Mulyani.
"Kalau kita lihat tadi angka-angka sebelum 2024 adalah di Rp470-an T, jadi ada kenaikan untuk Perlinsos. Terutama tadi untuk bisa menangani kemiskinan ekstrem,” imbuhnya.
Ia melanjutkan, di sektor Kesehatan alokasi anggaran mencapai Rp187,9 T hingga Rp200,8 T. Menurut dia, besaran anggaran kesehatan ini juga relatif stabil meskipun sudah tidak ada Covid-19.
Sementara, Ketahanan Pangan juga diberikan alokasi cukup besar yakni Rp104,3 T-Rp124,3 T. Sedangkan infrastruktur alokasi anggaran paling besar yakni Rp396,9 T-Rp477,5 T.
“Kita akan terus menghubungkan terutama di Sumatera karena cukup besar anggaran untuk membangun jalan lintas Sumatera itu penggunaan APBN-nya luar biasa besar. Jadi sebetulnya yang mendapatkan APBN besar itu Sumatera dari sisi infrastruktur jalan tol," urainya.
Lebih lanjut, Sri Mulyani berharap Sumatera akan menjadi daerah yang menyumbangkan gross lebih tinggi dan lebih stabil, karena asumsi ketergantungan hanya kepada Jawa menjadi bisa didistribusikan lebih adil dan merata ke daerah-daerah lain.
“Demikian Pimpinan dan Anggota Komisi XI yang kami hormati. Mohon maaf atas keterlambatan saya. Semoga ini juga bisa menjadi bahan untuk pembahasan dari asumsi APBN yang akan kita susun," pungkasnya.
