Berita

Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden 2024/RMOL

Politik

LSI Denny JA: Koalisi Terganggu, Pencapresan Anies Terancam

SENIN, 05 JUNI 2023 | 16:36 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Pencalonan Anies Baswedan sebagai presiden 2024 oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan terganggu dengan persoalan yang dihadapi partai koalisi.

Peneliti LSI Denny JA Ade Mulyana memaparkan, ada beberapa gangguan yang menerpa koalisi beranggotakan Nasdem, PKS, dan Demokrat.

Pertama, adalah gugatan Moeldoko atas kepengurusan Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Pada bulan Mei lalu, kubu Moeldoko mengajukan empat bukti baru ke Mahkamah Agung (MA) terkait gugatannya.


"Jika Demokrat versi Moeldoko yang disahkan, Partai Demokrat besar kemungkinan tak mendukung Anies Baswedan menjadi Capres 2024," papar Ade saat merilis survei LSI Denny JA bertajuk 'Jika Anies Gagal Tiket Capres', Senin (5/6).

Sebab jika Demokrat berganti kepemimpinan, maka calon presiden yang diusung kemungkinan besar akan berubah.

Hal itu makin terkonfirmasi dengan pernyataan AHY belum lama ini bahwa gugatan Moeldoko melalui Peninjauan Kembali ke MA berujung untuk menggagalkan Anies Baswedan menjadi Capres 2024.

Persoalan lain yang bisa mengganggu pencapresan Anies adalah kasus dugaan korupsi yang menjerat Sekjen Nasdem yang juga Menkominfo, Johnny G Plate.

"Pemberantasan korupsi memang menjadi prioritas membentuk pemerintahan yang bersih. Namun konteks dan suasana politik masa kini, mudah saja menafsir peristiwa ini sebagai bagian dari tekanan politik," sambungnya.

Hal lain, kabar bisnis Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh terdampak negatif setelah deklarasi Anies Baswedan sebagai capres. Mulai dari jasa katering di Freeport hingga bisnis properti Surya Paloh terancam macet meski rencananya dapat pinjaman bank pemerintah.

Jika Demokrat atau Nasdem tak lagi mencalonkan Anies, tiket capres Anies gagal didapat. Tanpa kehadiran salah satu partai itu, koalisi perubahan tak mencapai minimum 20 persen untuk pencalonan presiden.

Populer

Negara Jangan Kalah dari Mafia, Copot Dirjen Bea Cukai

Selasa, 10 Februari 2026 | 20:36

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Nasabah Laporkan Perusahaan Asuransi ke OJK

Kamis, 05 Februari 2026 | 16:40

Keppres Pengangkatan Adies Kadir Digugat ke PTUN

Rabu, 11 Februari 2026 | 19:58

Koordinator KKN UGM Tak Kenal Jokowi

Rabu, 04 Februari 2026 | 08:36

Lima Orang dari Blueray Cargo Ditangkap saat OTT Pejabat Bea Cukai

Kamis, 05 Februari 2026 | 15:41

UPDATE

Program Prabowo Tak Akan Berdampak Jika Soliditas Internal Rapuh

Jumat, 13 Februari 2026 | 16:03

Prabowo Tantang Danantara Capai Return on Asset 7 Persen

Jumat, 13 Februari 2026 | 16:01

Pakar: Investigasi Digital Forensik Bisa jadi Alat Penegakan Hukum Kasus Investasi

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:46

Wapres Tekankan Kuartal I Momentum Emas Sektor Pariwisata

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:40

Kapolri Siap Bangun Lebih dari 1.500 SPPG Selama 2026

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:26

Kolaborasi Inspiratif: Dari Ilustrasi ke Mesin Pertumbuhan Ekonomi Kreatif

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:20

Setnov Hadir, Bahlil Hanya Pidato Singkat di HUT Fraksi Partai Golkar DPR

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:18

Kepala BPKH: Desain Kelembagaan Sudah Tepat, Tak Perlu Ubah Struktur

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:16

Prabowo Hadiri Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara

Jumat, 13 Februari 2026 | 14:53

Keuangan Haji Harus Berubah, Wamenhaj Dorong Tata Kelola yang Lebih Modern

Jumat, 13 Februari 2026 | 14:36

Selengkapnya