Berita

Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden 2024/RMOL

Politik

LSI Denny JA: Koalisi Terganggu, Pencapresan Anies Terancam

SENIN, 05 JUNI 2023 | 16:36 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Pencalonan Anies Baswedan sebagai presiden 2024 oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan terganggu dengan persoalan yang dihadapi partai koalisi.

Peneliti LSI Denny JA Ade Mulyana memaparkan, ada beberapa gangguan yang menerpa koalisi beranggotakan Nasdem, PKS, dan Demokrat.

Pertama, adalah gugatan Moeldoko atas kepengurusan Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Pada bulan Mei lalu, kubu Moeldoko mengajukan empat bukti baru ke Mahkamah Agung (MA) terkait gugatannya.


"Jika Demokrat versi Moeldoko yang disahkan, Partai Demokrat besar kemungkinan tak mendukung Anies Baswedan menjadi Capres 2024," papar Ade saat merilis survei LSI Denny JA bertajuk 'Jika Anies Gagal Tiket Capres', Senin (5/6).

Sebab jika Demokrat berganti kepemimpinan, maka calon presiden yang diusung kemungkinan besar akan berubah.

Hal itu makin terkonfirmasi dengan pernyataan AHY belum lama ini bahwa gugatan Moeldoko melalui Peninjauan Kembali ke MA berujung untuk menggagalkan Anies Baswedan menjadi Capres 2024.

Persoalan lain yang bisa mengganggu pencapresan Anies adalah kasus dugaan korupsi yang menjerat Sekjen Nasdem yang juga Menkominfo, Johnny G Plate.

"Pemberantasan korupsi memang menjadi prioritas membentuk pemerintahan yang bersih. Namun konteks dan suasana politik masa kini, mudah saja menafsir peristiwa ini sebagai bagian dari tekanan politik," sambungnya.

Hal lain, kabar bisnis Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh terdampak negatif setelah deklarasi Anies Baswedan sebagai capres. Mulai dari jasa katering di Freeport hingga bisnis properti Surya Paloh terancam macet meski rencananya dapat pinjaman bank pemerintah.

Jika Demokrat atau Nasdem tak lagi mencalonkan Anies, tiket capres Anies gagal didapat. Tanpa kehadiran salah satu partai itu, koalisi perubahan tak mencapai minimum 20 persen untuk pencalonan presiden.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Tambahan Dana BBM Subsidi Tembus Rp2 Triliun per Hari

Jumat, 10 April 2026 | 02:02

HIPKA Dorong Kepercayaan Pengusaha di Tengah Ketidakpastian Global

Jumat, 10 April 2026 | 01:26

Warga Dunia Khawatir Konflik Iran-Israel Kembali Pecah

Jumat, 10 April 2026 | 01:19

Perlu Hitungan Matang Jaga Ketahanan BBM

Jumat, 10 April 2026 | 01:04

Sandiaga Uno Raih Penghargaan Muzakki Teladan Berdampak

Jumat, 10 April 2026 | 00:31

Prabowo Cerdas Sikapi Wacana Impeachment

Jumat, 10 April 2026 | 00:18

Masa Depan Jakarta Ada di Kota Tua dan Kepulauan Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 00:05

Gencatan Senjata Iran-Israel Bukan Akhir Konflik, Indonesia Wajib Waspada

Kamis, 09 April 2026 | 23:41

Badan Pelaksana Otoritas Danau Toba Butuh Pemimpin Baru

Kamis, 09 April 2026 | 23:24

MRT Adalah Game Changer Transformasi Kota Tua Jakarta

Kamis, 09 April 2026 | 23:03

Selengkapnya