Berita

Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden 2024/RMOL

Politik

LSI Denny JA: Koalisi Terganggu, Pencapresan Anies Terancam

SENIN, 05 JUNI 2023 | 16:36 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Pencalonan Anies Baswedan sebagai presiden 2024 oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan terganggu dengan persoalan yang dihadapi partai koalisi.

Peneliti LSI Denny JA Ade Mulyana memaparkan, ada beberapa gangguan yang menerpa koalisi beranggotakan Nasdem, PKS, dan Demokrat.

Pertama, adalah gugatan Moeldoko atas kepengurusan Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Pada bulan Mei lalu, kubu Moeldoko mengajukan empat bukti baru ke Mahkamah Agung (MA) terkait gugatannya.


"Jika Demokrat versi Moeldoko yang disahkan, Partai Demokrat besar kemungkinan tak mendukung Anies Baswedan menjadi Capres 2024," papar Ade saat merilis survei LSI Denny JA bertajuk 'Jika Anies Gagal Tiket Capres', Senin (5/6).

Sebab jika Demokrat berganti kepemimpinan, maka calon presiden yang diusung kemungkinan besar akan berubah.

Hal itu makin terkonfirmasi dengan pernyataan AHY belum lama ini bahwa gugatan Moeldoko melalui Peninjauan Kembali ke MA berujung untuk menggagalkan Anies Baswedan menjadi Capres 2024.

Persoalan lain yang bisa mengganggu pencapresan Anies adalah kasus dugaan korupsi yang menjerat Sekjen Nasdem yang juga Menkominfo, Johnny G Plate.

"Pemberantasan korupsi memang menjadi prioritas membentuk pemerintahan yang bersih. Namun konteks dan suasana politik masa kini, mudah saja menafsir peristiwa ini sebagai bagian dari tekanan politik," sambungnya.

Hal lain, kabar bisnis Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh terdampak negatif setelah deklarasi Anies Baswedan sebagai capres. Mulai dari jasa katering di Freeport hingga bisnis properti Surya Paloh terancam macet meski rencananya dapat pinjaman bank pemerintah.

Jika Demokrat atau Nasdem tak lagi mencalonkan Anies, tiket capres Anies gagal didapat. Tanpa kehadiran salah satu partai itu, koalisi perubahan tak mencapai minimum 20 persen untuk pencalonan presiden.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Berjuang Bawa Bantuan Bencana

Kamis, 04 Desember 2025 | 05:04

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Cegah Penimbunan BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 02:00

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

UPDATE

PIP Berubah Jadi Kartu Undangan Kampanye Anggota DPR

Senin, 15 Desember 2025 | 06:01

Perpol versus Putusan MK Ibarat Cicak versus Buaya

Senin, 15 Desember 2025 | 05:35

Awas Revisi UU Migas Disusupi Pasal Titipan

Senin, 15 Desember 2025 | 05:25

Nelangsa Dipangku Negara

Senin, 15 Desember 2025 | 05:06

Karnaval Sarendo-Rendo Jadi Ajang Pelestarian Budaya Betawi

Senin, 15 Desember 2025 | 04:31

Dusun Bambu Jual Jati Diri Sunda

Senin, 15 Desember 2025 | 04:28

Korupsi di Bandung Bukan Insiden Tapi Tradisi yang Dirawat

Senin, 15 Desember 2025 | 04:10

Rektor UI Dorong Kampus Ambil Peran Strategis Menuju Indonesia Kuat

Senin, 15 Desember 2025 | 04:06

Hutan Baru Dianggap Penting setelah Korban Tembus 1.003 Jiwa

Senin, 15 Desember 2025 | 03:31

Jangan Keliru Tafsirkan Perpol 10/2025

Senin, 15 Desember 2025 | 03:15

Selengkapnya