Berita

Kerusuhan yang meletus di Senegal pada Sabtu, 3 Juni 2023/Net

Dunia

Hindari Sebaran Ujaran Kebencian, Senegal Putus Akses Internet

SENIN, 05 JUNI 2023 | 13:27 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Pemerintah Senegal mengumumkan pemadaman akses ke layanan internet seluler di beberapa daerah, setelah serangkaian kerusuhan mematikan terjadi di negara itu selama tiga hari.

Dalam pernyataan yang dikeluarkan Minggu (4/6), pemerintah menyatakan bahwa pemadaman ini dilakukan karena maraknya penyebaran pesan kebencian di platform online.

Negara Afrika Barat itu telah diguncang oleh aksi protes keras selama tiga hari sejak Jumat pekan lalu, di mana 16 orang tewas, dan menjadi salah satu serangan kerusuhan sipil paling mematikan di negara itu dalam beberapa dekade.

Sebelumnya, pemerintah telah membatasi akses ke platform perpesanan tertentu pada pekan lalu, tetapi banyak orang berhasil menghindari pembatasan tersebut dengan menggunakan jaringan pribadi virtual (VPN) yang dapat menyembunyikan lokasi pengguna.

Namun, pemadaman internet segera diperluas untuk mencakup semua data pada perangkat internet seluler di beberapa daerah dengan waktu-waktu tertentu.

"Pemadaman internet seluler dilakukan pada jam-jam dan daerah tertentu karena adanya penyebaran pesan kebencian dan subversif," ujar pernyataan pemerintah, seperti dikutip Reuters, Senin (5/6).

Meskipun pernyataan pemerintah tidak merinci daerah mana yang terkena dampak atau pada waktu-waktu tertentu apa, namun warga di seluruh Dakar telah melaporkan bahwa mereka tidak dapat mengakses internet melalui jaringan seluler tanpa koneksi Wi-Fi mulai Minggu sore, yang merupakan waktu di mana protes umumnya memuncak.

Pemadaman internet merupakan langkah yang populer di kalangan pemerintahan di negara Afrika, sebagai upaya mereka untuk meredam perbedaan pendapat publik dan mengontrol penyebaran informasi saat terjadi ketidakstabilan.

Kelompok hak asasi manusia menyatakan bahwa tindakan itu telah melanggar kebebasan berbicara hingga berpotensi merusak ekonomi yang sudah rapuh.

"Pembatasan ini merupakan tindakan sewenang-wenang yang melanggar hukum internasional dan tidak dapat dibenarkan dengan alasan keamanan," tulis pernyataan Amnesty International dalam tanggapannya.

Kerusuhan yang terjadi di Senegal beberapa hari terakhir itu dipicu oleh hukuman dua tahun penjara yang dijatuhkan kepada tokoh oposisi populer, Ousmane Sonko, yang dianggap telah merusak kaum muda, karena kerap menyerukan aksi protes di negara itu.

Populer

Jaksa Agung Tidak Jujur, Jam Tangan Breitling Limited Edition Tidak Masuk LHKPN

Kamis, 21 November 2024 | 08:14

MUI Imbau Umat Islam Tak Pilih Pemimpin Pendukung Dinasti Politik

Jumat, 22 November 2024 | 09:27

Kejagung Periksa OC Kaligis serta Anak-Istri Zarof Ricar

Selasa, 26 November 2024 | 00:21

Rusia Siap Bombardir Ukraina dengan Rudal Hipersonik Oreshnik, Harga Minyak Langsung Naik

Sabtu, 23 November 2024 | 07:41

Ini Identitas 8 Orang yang Terjaring OTT KPK di Bengkulu

Minggu, 24 November 2024 | 16:14

Sikap Jokowi Munculkan Potensi konflik di Pilkada Jateng dan Jakarta

Senin, 25 November 2024 | 18:57

Legislator PKS Soroti Deindustrialisasi Jadi Mimpi Buruk Industri

Rabu, 20 November 2024 | 13:30

UPDATE

Jokowi Tak Serius Dukung RK-Suswono

Jumat, 29 November 2024 | 08:08

Ferdian Dwi Purwoko Tetap jadi Kesatria

Jumat, 29 November 2024 | 06:52

Pergantian Manajer Bikin Kantong Man United Terkuras Rp430 Miliar

Jumat, 29 November 2024 | 06:36

Perolehan Suara Tak Sesuai Harapan, Andika-Hendi: Kami Mohon Maaf

Jumat, 29 November 2024 | 06:18

Kita Bangsa Dermawan

Jumat, 29 November 2024 | 06:12

Pemerintah Beri Sinyal Lanjutkan Subsidi, Harga EV Diprediksi Tetap Kompetitif

Jumat, 29 November 2024 | 05:59

PDIP Akan Gugat Hasil Pilgub Banten, Tim Andra Soni: Enggak Masalah

Jumat, 29 November 2024 | 05:46

Sejumlah Petahana Tumbang di Pilkada Lampung, Pengamat: Masyarakat Ingin Perubahan

Jumat, 29 November 2024 | 05:31

Tim Hukum Mualem-Dek Fadh Tak Gentar dengan Gugatan Paslon 01

Jumat, 29 November 2024 | 05:15

Partisipasi Pemilih Hanya 55 Persen, KPU Kota Bekasi Dinilai Gagal

Jumat, 29 November 2024 | 04:56

Selengkapnya