Berita

Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, Salamuddin Daeng/Net

Publika

Mobil dan Motor Listrik Bisa Belakangan, yang Penting Kompor Induksi Dulu

SENIN, 05 JUNI 2023 | 10:52 WIB | OLEH: SALAMUDDIN DAENG

MASIH ingat program pemerintah terkait kompor induksi? Ke mana perginya program yang bagus ini agar segera ada langkah signifikan mengurangi konsumsi LPG 3 kg? Mengapa dibiarkan lenyap ditelan bumi?

Pertama, LPG 3 kg itu barang impor, harga impornya mahal, menyedot devisa negara dan membuat ekonomi indonesia disedot oleh bandar-bandar minyak tanpa ampun. Impor LPG sekitar 4 miliar kilogram atau sekitar 35 triliunan.

Kedua, sebagian besar LPG ini adalah barang subsidi gila-gilaan, terus membengkak dari waktu ke waktu.


Kata ESDM sesuai APBN tahun anggaran 2023, subsidi LPG tabung 3 kg mencapai Rp 117,85 triliun. Ngeri sekali. Tapi ESDM cuma bisa ngomong dan tidak ada langkah berarti untuk mengatasinya.

Ketiga, LPG ini berasal dari minyak bumi dan termasuk dalam kategori energi kotor. Seharusnya sisa minyak ini disuntikkan kembali ke bumi atau ditanam di dalam bumi dalam agenda pengurangan emisi karbon yang berasal dari minyak bumi.

Keempat, lebih dari 90 persen LPG yang diperdagangkan sebagai barang subsidi di Indonesia. Bagaimana mungkin 90 persen orang dijadikan sebagai kelompok masyarakat penerima subsdi.

Seharunya LPG ini dikhususnya bagi usaha mikro dan masyarakat berpendapatan rendah.

Kelima, LPG telah menjadi bahan bancakan yang disalahgunakan dengan berbagi modus karena tidak memiliki mekanisme penyaluran yang terarah.

Pemerintah, dalam hal ini tidak mampu mengawasi alokasi subsidi dari APBN agar tepat sasaran. Pemerintah terkesan melakukan pembiaran.

Padahal gampang membuat orang mampu berhenti memakai LPG subsidi 3 kg, arahkan atau wajibkan mereka memiliki kompor induksi yang menggunakan listrik dan aman bagi lingkungan.

Dengan demikian, orang kaya di Jakarta terutama, mereka bisa berkontribusi dalam agenda transisi energi dan membantu negara menghemat devisa. Mengapa kompor induksi sampai terkena tendangan bibir?

Penulis adalah Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Manusia Nusantara dan Karakteristiknya

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:59

Diduga Terlibat Korupsi, Wali Kota Pematangsiantar Dilaporkan ke KPK

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:40

Telkom Bidik Peluang AI di Berbagai Sektor Industri Lewat Alcosystem

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:20

Bahlil: Bagi Golkar, Kosgoro ‘Seng Ada Lawan’

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:57

Film Pesta Babi Dianggap jadi Instrumen Kampanye Disintegrasi Papua

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:33

Banyak Orang Cemas dengan Ekonomi Indonesia, Chatib Basri jadi Solusi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:15

Membongkar Jaringan Korupsi Terstruktur Keimigrasian

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:55

Penangkapan 320 WNA Jaringan Judol jadi Kado Manis Hari Bhayangkara

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:30

Kasus Silmy Karim Harus jadi Momentum Reformasi Total Keimigrasian

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:10

Purbaya Bantah Isu Mundur dari Menkeu: Saya Lebih Suka Maju!

Sabtu, 06 Juni 2026 | 00:53

Selengkapnya