Berita

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Jamaah Ahli Toriqoh Muktabaroh lndonesia (JATMI) Provinsi Lampung, Gus Haris/RMOLLampung

Politik

Sesalkan Konflik PKB, Ketua JATMI Minta Ardito Pimpin Partai dengan Arif dan Bijak

SENIN, 05 JUNI 2023 | 03:44 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Salah satu pejuang yang juga Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Jamaah Ahli Toriqoh Muktabaroh lndonesia (JATMI) Provinsi Lampung, Gus Haris, menyesalkan terjadinya konflik di internal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lampung Tengah akhir-akhir ini.

Menurut Gus Haris, langkah yang diambil Ketua DPC PKB Lamteng, Ardito Wijaya, terkait nomor urut salah satu Bacaleg adalah langkah yang tidak tepat. Sehingga memicu kekisruhan dan kekecewaan Kader di internal partai.

Pemicu kekecewaan dan kisruh itu, lanjutnya, karena ada salah satu kader pendatang baru yang notabene tidak pernah berkontribusi untuk Partai, namun diduga mendapat keistimewaan dari Ketua DPC PKB Lamteng, dengan memberikan nomor urut 1.


"Pemberian nomor urut teratas itu tentunya memiliki dasar, kualifikasi, dan pertimbangan yang matang. Seperti contoh Kader yang dianggap telah banyak memberikan kontribusi untuk membesarkan Partai, dan telah berpengalaman dalam menjalankan mesin partai," ujar Gus Haris, saat ditemui Kantor Berita RMOLLampung di kediamannya, Minggu (4/6).

Hal itulah, kata Gus Haris, yang menjadi dilema, dan tentunya sangat sensitif sekali bagi umat, dan warga PKB. Meskipun dirinya bukan bagian dari pengurus PKB Lamteng, tetapi dirinya merupakan salah satu yang pernah bersama-sama berjuang membesarkan PKB di awal-awal lahirnya PKB pada pertengahan 1998.

Bahkan dia menjelaskan salah satu penyebab terjadinya polemik di internal Partai disebabkan, perbedaan ideologi dari para anggotanya, perbedaan pelaksanaan kebijaksanaan, atau persaingan kepemimpinan dalam partai itu sendiri.

"Saya sendiri sampai saat ini masih dilema atas sikap yang diambil Ketua DPC. Terkait apa alasannya memberikan nomor urut 1 itu kepada kader yang belum berpengalaman di partai, bahkan kabarnya sebagai pendatang baru di Parpol," ungkapnya.

Lebih lanjut dia menjelaskan, Ketua Dewan Syuro PKB, Slamet Anwar, diberikan nomor urut 4 meski yang bersangkutan sudah dua kali mengikuti kontestasi Pileg, bahkan pernah menjabat sebagai Ketua DPC PKB Lamteng. Bahkan hingga saat ini masih menjabat sebagai anggota DPRD aktif di Kabupaten yang berjuluk Beguwai Jejamo Wawai itu.

Bahkan Ketua DPW JATMI Lampung ini mengatakan, bila hal ini dibiarkan berlanjut, tentunya akan mengancam keberlangsungan roda PKB Lamteng ke depan.

Untuk itu, dirinya berpesan kepada Ardito Wijaya untuk menjalankan roda organisasi kepartaian dengan baik, arif, dan bijaksana, bila ingin berjuang untuk membesarkan PKB.

"Tetapi kalau ingin mencari jabatan, jangan harap PKB ini akan bisa menjadi apa yang sudah dicita-citakan oleh para masis PKB itu sendiri," pungkasnya.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Bahlil Tak Boleh Seenaknya Jadikan Ujung Kulon Wilayah Usaha Pertambangan

Selasa, 17 November 2026 | 18:21

Konsumsi Naik Belum Tentu Daya Beli Pulih

Selasa, 17 November 2026 | 18:04

Pemerintah Tak Akan Pindahkan Badak Jawa ke Alas Purwo Tanpa Kajian Ilmiah

Selasa, 17 November 2026 | 17:53

Menyorot Kebijakan PIT dan PNBP

Selasa, 17 November 2026 | 17:36

Mengenal Badak Jawa yang Hanya Ada di Taman Nasional Ujung Kulon

Selasa, 17 November 2026 | 17:15

Mengenal Ragam Tradisi dan Etnik Borneo di Kampung Budaya Sarawak

Selasa, 17 November 2026 | 17:14

MA Harus Menata Ulang Perlawanan Perdata Terhadap Putusan Berkekuatan Tetap

Selasa, 17 November 2026 | 17:14

Pramono-Tito Sepakati Skema Pendanaan Rp7,5 Triliun untuk Jakarta

Selasa, 17 November 2026 | 17:10

Kuasai Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra Punya Modal jadi Gantikan Gibran

Selasa, 17 November 2026 | 17:07

Profil Ahmad Muzani, Dasco, dan Sugiono yang Masuk Bursa Cawapres Prabowo

Selasa, 17 November 2026 | 17:02

Selengkapnya