Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat/Ist
Efektivitas penanggulangan dan penghapusan kemiskinan ekstrem harus ditingkatkan untuk menjawab sejumlah tantangan dalam upaya mengakselerasi pembangunan nasional.
"Jumlah penduduk miskin yang harus dientaskan saat ini masih relatif tinggi, sekaligus merupakan tantangan yang harus segera dijawab bersama dalam rangka mempercepat proses pencapaian Indonesia yang lebih adil, makmur, dan sejahtera," ucap Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, melalui keterangannya, Minggu (4/6).
Data World Bank mencatat, angka kemiskinan di Indonesia mencapai 16 persen dari total penduduk pada 2022 lalu. Perhitungan jumlah penduduk miskin itu dengan asumsi pendapatan mereka di bawah 1,90 dolar AS per hari.
Di sisi lain, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Suharso Monoarfa, beberapa waktu lalu mengungkapkan outlook jumlah kemiskinan di Indonesia pada 2024 mendatang adalah 7,99 persen.
Menurut Rerie, sapaan akrabnya, upaya penajaman dan perbaikan data kependudukan yang lebih rinci harus secara konsisten dilakukan agar akurasi penanggulangan kemiskinan lebih akurat mencapai kelompok sasaran.
Demikian juga, pengintegrasian sejumlah program pemberdayaan ekonomi yang masif juga harus menjadi kepedulian bersama para pemangku kebijakan di tingkat pusat dan daerah.
Legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu berpendapat, upaya pengentasan kemiskinan yang terintegrasi dan konsisten merupakan langkah strategis yang harus dilakukan.
Karena, tegas anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu, upaya pengentasan kemiskinan dalam proses pembangunan memiliki dimensi ekonomi dan sosial, sekaligus bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia nasional.
Dalam pandangan Rerie, sejumlah faktor itu sangat berperan dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara yang berdaya saing tinggi dan tangguh. Baik secara ekonomi dan politik di kawasan dan dunia di masa datang.
