Berita

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto/RMOL

Politik

Tanggapi Surat Denny ke Mega, Hasto Singgung SBY Pernah Ubah Sistem Pemilu

JUMAT, 02 JUNI 2023 | 22:03 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

PDI Perjuangan menjawab surat terbuka Denny Indrayana kepada Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, terkait sistem proporsional tertutup berpotensi penundaan Pemilu.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menuturkan, Denny Indrayana berlebihan menuding PDIP menginginkan sistem proporsional tertutup di 2024, sebagai jalan untuk menunda Pemilu.

"Itu tuduhan berlebihan dari Pak Denny Indrayana," kata Hasto, usai menjamu elite PAN, di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Jumat (2/6).


Dia mengingatkan Denny terkait Pemilu 2009, di mana pada Desember 2008 terjadi perubahan sistem politik, beberapa bulan sebelum Pileg dimulai, April 2009. Menurutnya perubahan sistem Pemilu itu sengaja dibuat oleh pemerintahan SBY saat itu.

"Itu bagian dari desain untuk meningkatkan perolehan Partai Demokrat sebesar 300 persen. Ini yang membedakan," katanya.

Hasto merasa Denny Indrayana hanya mendengar isu liar di Indonesia, terkait sistem Pemilu yang saat ini menjadi polemik di tengah masyarakat.

"Sehingga Pak Denny Indrayana, karena tinggal di Australia, menerima rumors dari Indonesia," imbuhnya.

Seharusnya, kata Hasto, Denny membuat surat terbuka yang menjelaskan tentang berbagai manuver kekuasaan Partai Demokrat hingga bisa naik 300 persen kala itu.

"Itu kalau ingin membangun demokrasi Indonesia yang sehat, agar berbagai manipulasi DPT tidak terjadi lagi. Kalau tidak percaya, silahkan datang ke Pacitan. Silahkan datang di Ponorogo, dimana DPT-nya dimanipulasi, hingga perolehan suara meningkat drastis di basis partai itu," tutup Hasto.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

UPDATE

PKB Merawat NU Tanpa Campuri Urusan Internal

Kamis, 05 Februari 2026 | 18:01

Polisi: 21 Karung Cacahan Uang di TPS Liar Terbitan BI

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:56

Seskab: RI Belum Bayar Iuran Board of Peace, Sifatnya Tidak Wajib

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:51

Ekonomi Jakarta Tumbuh Positif Sejalan Capaian Nasional

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:46

Amdatara Gelar Rakernas Perkuat Industri Air Minum Berkelanjutan

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:30

Mahfud Sebut Sejarah Polri Dipisah dari Kementerian Hankam karena Dikooptasi

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:14

AHY Optimistis Ekonomi Indonesia Naik Kelas

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:13

Gaya Komunikasi Yons Ebit Bisa Rusak Reputasi DPN Tani Merdeka

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:08

Juda Agung Ngaku Mundur dari BI karena Ditunjuk Prabowo Jadi Wamenkeu

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:05

Tragedi Anak di Ngada Bukti Kesenjangan Sosial Masih Lebar

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:04

Selengkapnya