Moeldoko dan Presiden Joko Widodo/Net
Tujuan cawe-cawe Presiden Joko Widodo, diduga pakar hukum tata negara, Denny Indrayana, agar Anies Baswedan tersingkir dari Pilpres 2024.
Menurutnya, Jokowi tidak menggunakan tangannya sendiri menghapus Anies dari daftar calon presiden (capres) yang maju lewat Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).
“Saya menyetujui pernyataan Rommy (politisi PPP Romahurmuziy) dalam sebuah podcast, kalau Demokrat dicekik oleh Moeldoko maka Anies tidak bisa (jadi) capres,” ujar Denny dalam dalam Talkshow Indonesia Lawyers Club, bertajuk “Jokowi: Saya Akan Terus Cawe-cawe”, Kamis (1/6).
Ia menuturkan, Moeldoko merupakan orang dekat Jokowi dan menjabat Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), yang mengajukan Peninjauan Kembali (PK) gugatan sengketa kepengurusan parpol di Mahkamah Agung (MA).
“Ini salah satu orang dekat di Istana. Pak Jokowi tidak bisa mengatakan beliau tidak setuju (Moeldoko mengambil alih Demokrat),” tuturnya.
Denny memandang, Jokowi seharusnya tidak setuju stafnya mencomot parpol, sehingga paling tidak dia marah atau bahkan mereshuffle Moeldoko.
“Kalau diam, tidak melakukan langkah apapun, itu menunjukkan ada persetujuan diam-diam,” tuturnya.
Akan tetapi sampai sekarang, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM ini mengaku tidak mendengar penolakan Jokowi terhadap upaya Moeldoko mengambilalih Demokrat.
Karena itu, Denny meyakini Jokowi tengah cawe-cawe politik untuk pemenangan Pilpres 2024. Tujuannya, memastikan capres yang ogah didukungnya, yaitu Anies Baswedan tidak menang.
“Jadi, kalau Demokrat diambil Moeldoko, lagi-lagi pencapresan Anies Bawsedan terganggu. Itu yang saya lihat sebagai bentuk cawe-cawe,” demikian Denny menambahkan.
