Berita

Ketua DPD PDIP Sumatera Selatan (Sumsel) HM Giri Ramanda N Kiemas/RMOLSumsel

Politik

PDIP Sumsel Keukeuh Pemilu 2024 Kembali Gunakan Sistem Proporsional Tertutup

KAMIS, 01 JUNI 2023 | 14:52 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

 Polemik sistem Pemilu Legislatif 2024 apakah dilaksanakan dengan sistem proporsional tertutup atau terbuka masih menjadi perdebatan. Saat ini publik tengah menunggu-nunggu putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK).

Terkait polemik ini, PDI Perjuangan tetap mendorong pelaksanaan Pileg 2024 menggunakan sistem proporsional tertutup. Meskipun akan tetap mengikuti apapun yang menjadi putusan MK.

Hal ini diungkapkan Ketua DPD PDIP Sumatera Selatan (Sumsel), HM Giri Ramanda N Kiemas, di sela-sela memperingati Hari Kelahiran Pancasila di Lapangan DPRD Sumsel, Kamis (1/6).


"PDIP pada prinsipnya akan mengikuti apapun yang menjadi kemauan dari Mahkamah Konstitusi, artinya baik proporsional tertutup maupun yang terbuka kita sudah siap sekarang. Kalau PDIP, dalam Kongres di Bali tahun 2019, sudah mengusulkan untuk tertutup dan sekarang masih menunggu putusan MK. Tapi pada prinsipnya PDIP Sumsel siap (apapun putusan MK)," kata Giri, dikutip Kantor Berita RMOLSumsel.

Dijelaskan Wakil Ketua DPRD Sumsel ini, PDIP memiliki alasan jelas mengusulkan sistem proporsional tertutup itu. Yaitu agar kaderisasi partai berjalan dengan baik.

"Dampak positifnya bagi semua partai beda-beda, tapi kalau buat PDIP dengan proporsional tertutup artinya menjamin kaderisasi partai berjalan dengan baik. Orang-orang yang sudah berbuat baik dan bekerja untuk partai mendapatkan kesempatan untuk duduk sebagai anggota legislatif," jelasnya.

Meski begitu, sistem proporsional tertutup juga punya kerugian. Yaitu semua berjuang untuk partai, karena kader dan bacaleg mengkampanyekan partai, bukan mereka.

"Nah ketika sistem pemilu dengan proporsional terbuka yang bertarung adalah orang-orang partai maupun bacalegnya yang punya suara untuk mencari suara lain," tutupnya.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

UPDATE

Persib Naik Peringkat Usai Tahan Imbang Dewa United

Senin, 12 Oktober 2026 | 02:20

Menata Kembali Pendidikan Kita

Senin, 12 Oktober 2026 | 01:58

Koperasi di Bima Sukses Produksi Garam Merah Putih

Senin, 12 Oktober 2026 | 01:35

Golkar Perkenalkan Sistem Dapil Nasional, Begini Penjelasannya

Senin, 12 Oktober 2026 | 01:15

Dua Tahun Prabowo-Gibran: Paradoks Kebijakan Pertahanan Negara

Senin, 12 Oktober 2026 | 00:48

Baintelkam Polri Alami Perombakan di Era Suyudi

Senin, 12 Oktober 2026 | 00:20

Taruna Merah Putih Gelar Taman Talks Kupas Masa Depan Kerja di Era AI

Minggu, 11 Oktober 2026 | 23:45

Polemik Revitalisasi Taman Coatesville, Warga Protes Bangunan 480 Meter Persegi

Minggu, 11 Oktober 2026 | 23:33

Pangandaran Run 2026 Rajut Kebersamaan TNI dan Rakyat

Minggu, 11 Oktober 2026 | 23:18

Manggala Agni Turun Tangan Padamkan Karhutla yang Mendekati Permukiman

Minggu, 11 Oktober 2026 | 23:07

Selengkapnya