Berita

Jurubicara Mahkamah Konstitusi, Fajar Laksono/RMOL

Politik

Jubir MK Pastikan Bocoran Denny Indrayana Bukan dari “Orang Dalam”

RABU, 31 MEI 2023 | 13:32 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kebocoran informasi putusan uji materiil sistem pemilihan legislatif (Pileg), diklaim bukan dari orang dalam Mahkamah Konstitusi (MK).

Jurubicara MK, Fajar Laksono mengatakan, klaim itu dibenarkan pihak yang menginformasikan kebocoran putusan uji materiil sistem Pileg, yakni pakar hukum tata negara, Denny Indrayana.

"Kemarin yang bersangkutan sudah mengklarifikasi ya. Artinya tidak ada orang dalam (MK) terlibat," ujar Fajar saat ditemui di Kantor MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (31/5).


Ia menegaskan, Denny Indrayana juga menyampaikan sumber informasi putusan MK diterima dari pihak luar MK.

"(Disampaikam Denny Indrayana) informasi yang kredibel dan dapat dipercaya itu, dipastikan oleh yang bersangkutan bukan (dari) orang dalam (MK)," tambahnya menegaskan.

Oleh karena pernyataan Denny Indrayana itu, Fajar memastikan rencana investigasi di internal MK batal dilakukan.

"Sehingga sampai sejauh ini kami tidak mengambil langkah apa-apa," tandasnya.

Denny Indrayana menyampaikan kebocoran informasi putusan MK terhadap uji materiil Pasal 168 ayat (2) UU 7/2017 yang mengatur sistem proporsional terbuka dalam Pileg.

Ia mengatakan, MK memutuskan menerima gugatan yang dilayangkan pengurus PDIP cabang Probolinggo, Demas Brian Wicaksono.

Isi putusan itu, disebutkan Denny Indrayana, mengubah sistem proporsional terbuka menjadi tertutup, sehingga nama-nama caleg tak tampil di kertas suara dan tak bisa dipilih langsung oleh masyarakat.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya