Presiden Rusia Vladimir Putin/Net
Rusia berharap mitra BRICS, yang terdiri dari China, Rusia, India, Brasil, dan Afrika Selatan, tidak terpengaruh oleh keputusan penangkapan tidak sah dari Pengadilan Kriminal Internasional (ICC).
Hal tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Kremlin, Dmitry Peskov pada Selasa (30/5), yang menanggapi desakan penangkapan Presiden Rusia Vladimir Putin dari partai oposisi Afrika Selatan Aliansi Demokratik (DA), menjelang KTT BRICS Agustus mendatang.
Kehadiran Putin dalam KTT tersebut memang diperlukan, namun jika Putin benar-benar datang maka ia akan terancam ditangkap, karena Africa Selatan merupakan anggota dari Pengadilan Kriminal Internasional (ICC).
"Moskow mengharapkan mitra BRICS tidak dipengaruhi oleh keputusan tidak sah seperti surat perintah penangkapan ICC," kata Dmitry.
Menurut juru bicara itu, Rusia akan tetap mengambil bagian dari KTT yang akan diselenggarakan di Pretoria pada Agustus mendatang, namun kehadiran Putin masih belum dapat dipastikan lebih lanjut.
"Rusia akan diwakili sebagaimana mestinya dalam pertemuan puncak yang direncanakan di Afrika Selatan dengan negara-negara BRICS," tambahnya, yang dikutip dari
Reuters.Sementara oposisi DA telah meluncurkan desakannya dengan mengambil tindakan hukum untuk membuat pemerintah menangkap Putin, yang kini sedang dicari oleh ICC atas kejahatan perang.
Melalui permohonan yudisial "pre-emptive", pihak oposisi bertujuan untuk memastikan bahwa pemerintah menghormati kewajibannya dan menyerahkan Putin ke ICC, jika pemimpin negara yang dituduh menculik ribuan anak Ukraina itu menginjakkan kakinya di Afrika Selatan, jelang pertemuan BRICS.
"Tidak boleh ada ambiguitas yudisial," tegas DA dalam sebuah pernyataan.
Menurut Anggota Majelis Nasional Afrika Selatan, Glynnis Breytenbach, partainya sedang mencari perintah deklaratif untuk menghindari terulangnya kembali kejadian 2015, ketika Pretoria gagal menangkap Presiden Sudan saat itu Omar Hassan al-Bashir, yang sama-sama dicari oleh ICC. Untuk itu, mereka mendesak penangkapan Putin.