Berita

Ketum Golkar, Airlangga Hartarto, dan Ketum PAN, Zulkifli Hasan, dinilai pantas untuk maju pada Pilpres 2024/Ist

Politik

Duet Airlangga-Zulhas Bagus, IPR: Masih Fifty-fifty

RABU, 31 MEI 2023 | 10:23 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Wacana duet Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas pada Pemilu 2024 dinilai baik dan menjanjikan. Khusus Airlangga, memang sudah dimandatkan oleh Golkar untuk menjadi capres, bukan cawapres.

“Kan hasil Munas diteguhkan Rapimnas Golkar, Airlangga itu Capres, bukan Cawapres loh. Jadi, sampai saat ini belum dicabut. Ya kalau berani, Golkar bersama PAN mengusung sendiri. Capresnya Airlangga, Cawapresnya Zulhas,” kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (31/5).

Ujang menilai, peluang duet Airlangga-Zulhas pada Pilpres 2024 cukup baik dan menjanjikan menjadi poros keempat. Itu bisa memberikan pilihan yang banyak bagi rakyat Indonesia pada pesta demokrasi lima tahunan nanti.


“Airlangga-Zulhas berduet ya bagus-bagus saja. Soal peluang sih fifty-fifty lah, masih bisa menang masih bisa tumbang,” tuturnya.

Oleh karena itu, jika duet Airlangga dan Zulhas serius maka keduanya bisa mulai menggerakkan mesin partai untuk mendongkrak elektabilitas.

“Yang harus dilihat menjadi poros keempat ya, harus punya elektabilitas tinggi dan kuat bisa menang,” katanya.

Sebelumnya, Partai Amanat Nasional (PAN) membuka opsi mewacanakan duet Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan pada helatan Pilpres 2024 nanti.

Sehingga pada pesta demokrasi lima tahunan nanti rakyat akan punya banyak opsi dalam  memilih calon pemimpin Indonesia di masa mendatang.

“Artinya poros itu kami munculkan dengan serius dengan harapan bisa terwujud,” kata Wakil Ketua Umum PAN, Yandri Susanto, dalam keterangannya, Selasa (30/5).

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya