Berita

Menteri Dalam Negeri India Amit Shah mengadakan pertemuan dengan Ketua Menteri negara bagian Nongthambam, Biren Singh, dan organissi masyarakat sipil pada Selasa 30 Mei 2023/Net

Global

India Janji Beri Santunan Rp 179 Juta untuk Keluarga Korban Kekerasan Etnis di Manipur

RABU, 31 MEI 2023 | 07:41 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah India pada Selasa (30/5) berjanji memberikan kompensasi sebesar satu juta rupee (setara 179,8 juta rupiah) kepada keluarga korban kekerasan antar etnis di negara bagian Manipur.

Sedikitnya 75 orang tewas sejak 3 Mei selama bentrokan antara kelompok Meitei dan Kuki atas kebijakan baru pemerintah yang dapat memberikan hak yang lebih besar kepada Meiteis yang mayoritas beragama Hindu.

Keputusan Selasa diambil oleh pemerintah lokal dan federal setelah Menteri Dalam Negeri India Amit Shah bertemu dengan Ketua Menteri negara bagian Nongthambam Biren Singh selama kunjungan ke negara bagian itu. Sampai saat ini, beberapa distrik tetap berada di bawah jam malam dan larangan internet.


Selain uang, pemerintah juga berjanji untuk memberikan pekerjaan kepada salah satu anggota keluarga almarhum.

Shah, yang tiba pada Senin malam untuk kunjungan empat hari, berkeliling negara bagian pada hari Selasa. Dia kemudian mengadakan pertemuan dengan sekelompok pemimpin perempuan dan perwakilan organisasi sipil.

“Melakukan diskusi yang bermanfaat dengan anggota organisasi masyarakat sipil yang berbeda hari ini di Imphal. Mereka menyatakan komitmen mereka untuk perdamaian dan meyakinkan bahwa kita bersama-sama akan berkontribusi membuka jalan untuk memulihkan keadaan normal di Manipur,” cuit Shah di Twitter setelah pertemuan, seperti dikutip dari The National.

Wilayah Manipur memiliki sejarah pemberontakan bersenjata dan insiden militan. Wilayah yang berbatasan dengan Myanmar dan dipenuhi perbukitan dan lembah ini, diperintah oleh Partai Nasionalis Hindu Bharatiya Janata pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi.

Sekitar 34 suku mendiami wilayah yang mencakup 90 persen daratan ini. Suku Meitei, yang merupakan lebih dari separuh populasi, sudah lama menuntut untuk diakui sebagai suku agar mendapatkan hak eksklusif atas tanah dan tunjangan pekerjaan yang dinikmati kelompok suku lain.

Banyak kelompok menentang hal ini, dengan mengatakan Meitei sudah mendominasi lanskap demografis, politik dan sosial negara bagian.

Kelompok pemberontak Kuki menuduh pemerintah negara bagian mendukung Meiteis, dan menuntut negara terpisah untuk suku-suku tersebut.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo Terlalu Berisiko

Senin, 16 November 2026 | 12:36

Prabowo Ajak ASEAN Perkuat Pengaruh di PBB Lewat Dukungan Bersama

Senin, 16 November 2026 | 12:04

Sidang MPR Pemilihan Wapres Pengganti Gibran Diusulkan Mundur ke 9 Desember

Senin, 16 November 2026 | 12:04

Koalisi Tak Keberatan Prabowo Pilih Kader Gerindra Gantikan Gibran

Senin, 16 November 2026 | 12:01

Kasasi Ditolak, Mantan Sekretaris MA Nurhadi Bakal Segera Dieksekusi KPK

Senin, 16 November 2026 | 11:46

BRILink Agen Berkah Nasution di Medan Jadi Sumber Penghidupan Warga

Senin, 16 November 2026 | 11:44

Wapres Pengganti Gibran Harus Figur Premium

Senin, 16 November 2026 | 11:32

Laba TINS Melonjak 584 Persen, MIND ID Masih Jadi Pemegang Saham Mayoritas

Senin, 16 November 2026 | 11:29

Hanura Minta Prabowo Evaluasi Bahlil Lahadalia

Senin, 16 November 2026 | 11:12

Harga Emas Antam Mulai Naik di Awal Pekan

Senin, 16 November 2026 | 11:09

Selengkapnya