India Janji Beri Santunan Rp 179 Juta untuk Keluarga Korban Kekerasan Etnis di Manipur

Pemerintah India pada Selasa (30/5) berjanji memberikan kompensasi sebesar satu juta rupee (setara 179,8 juta rupiah) kepada keluarga korban kekerasan antar etnis di negara bagian Manipur.

Sedikitnya 75 orang tewas sejak 3 Mei selama bentrokan antara kelompok Meitei dan Kuki atas kebijakan baru pemerintah yang dapat memberikan hak yang lebih besar kepada Meiteis yang mayoritas beragama Hindu.

Keputusan Selasa diambil oleh pemerintah lokal dan federal setelah Menteri Dalam Negeri India Amit Shah bertemu dengan Ketua Menteri negara bagian Nongthambam Biren Singh selama kunjungan ke negara bagian itu. Sampai saat ini, beberapa distrik tetap berada di bawah jam malam dan larangan internet.

Selain uang, pemerintah juga berjanji untuk memberikan pekerjaan kepada salah satu anggota keluarga almarhum.

Shah, yang tiba pada Senin malam untuk kunjungan empat hari, berkeliling negara bagian pada hari Selasa. Dia kemudian mengadakan pertemuan dengan sekelompok pemimpin perempuan dan perwakilan organisasi sipil.

“Melakukan diskusi yang bermanfaat dengan anggota organisasi masyarakat sipil yang berbeda hari ini di Imphal. Mereka menyatakan komitmen mereka untuk perdamaian dan meyakinkan bahwa kita bersama-sama akan berkontribusi membuka jalan untuk memulihkan keadaan normal di Manipur,” cuit Shah di Twitter setelah pertemuan, seperti dikutip dari The National.

Wilayah Manipur memiliki sejarah pemberontakan bersenjata dan insiden militan. Wilayah yang berbatasan dengan Myanmar dan dipenuhi perbukitan dan lembah ini, diperintah oleh Partai Nasionalis Hindu Bharatiya Janata pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi.

Sekitar 34 suku mendiami wilayah yang mencakup 90 persen daratan ini. Suku Meitei, yang merupakan lebih dari separuh populasi, sudah lama menuntut untuk diakui sebagai suku agar mendapatkan hak eksklusif atas tanah dan tunjangan pekerjaan yang dinikmati kelompok suku lain.

Banyak kelompok menentang hal ini, dengan mengatakan Meitei sudah mendominasi lanskap demografis, politik dan sosial negara bagian.

Kelompok pemberontak Kuki menuduh pemerintah negara bagian mendukung Meiteis, dan menuntut negara terpisah untuk suku-suku tersebut.