Berita

Ketua Fraksi Partai Golkar Kahar Muzakir/Net

Politik

Jika Pileg Tertutup, Kahar Muzakir: Kasihan 300 Ribu Caleg Kehilangan Hak Konstitusional

SELASA, 30 MEI 2023 | 21:06 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Sistem pemilu terbuka sudah dilaksanakan sejak tahun 2008, dan berlangsung efektif untuk demokrasi di Indonesia. Jika diubah, kembali ke sistem tertutup, maka ada ratusan ribu calon anggota legislatif yang bakal kehilangan hak konstitusionalnya.

"Kita sudah menyampaikan DCS kepada KPU. Setiap partai politik, calegnya  dari DPRD kabupaten/kota DPR RI jumlahnya kurang lebih 20 ribu orang. Jadi kalau ada 15 partai politik itu ada 300 ribu," kata Ketua Fraksi Partai Golkar Kahar Muzakir di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (30/5).

"Mereka ini akan kehilangan hak konstusionalnya kalau dia pakai sistem tertutup," kata Kahar.


Kahar mengatakan Partai Golkar tetap menginginkan sistem terbuka. Jika memaksakan untuk tertutup, maka para caleg seluruh partai akan meminta ganti rugi.

"Paling tidak mereka urus SKCK segala macem itu ada biayanya. Kepada siapa ganti ruginya mereka minta? Bayangkan, 300 ribu orang itu minta ganti rugi, dan dia berbondong-bondong datang ke MK agak gawat juga itu," ujarnya.

Oleh karena itu, kata Kahar, MK tidak perlu mengubah sistem pemilu yang selama ini sudah berjalan secara terbuka.

"Jadi kalau ada yang coba mengubah-ubah sistem pemilu, orang yang mendaftar sebanyak itu akan memprotes," tutupnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya