Berita

Politisi 8 partai politik di DPR RI menolak sistem pemilu proporsional tertutup/RMOL

Politik

Nasdem Minta Jokowi Dengarkan Suara 8 Fraksi DPR Tolak Proporsional Tertutup

SELASA, 30 MEI 2023 | 18:16 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Fraksi Partai Nasdem DPR RI mendesak Presiden Joko Widodo untuk merespons suara penolakan delapan fraksi terhadap sistem pemilu proporsional tertutup yang hingga kini masih bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).

Sebab, masyarakat termasuk partai politik tetap menghendaki agar sistem pemilu tetap menggunakan proporsional terbuka.

“Enggak cuman MK yang kami minta, kami minta juga Presiden bisa mendukung apa yang menjadi harapan dari masyarakat,” tegas Ketua Fraksi Nasdem Robert Rouw saat jumpa pers bersama delapan fraksi DPR RI di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/5).  


Robert menegaskan, sistem pemilu proporsional terbuka merupakan keinginan rakyat banyak. Sehingga, MK dan Jokowi harus mendengarkan suara rakyat tersebut.

“(Presiden) beliau sendiri sampaikan harus ikut cawe-cawe untuk menjaga kelanjutan pembangunan dan stabilitas negara dalam rangka Pemilu 2024? Ini bukan cuman harapan kita, tapi ini harapan dari masyarakat untuk pemilu ini bisa secara terbuka,” kata dia.

Menurutnya, Jokowi harus memberikan pandangannya kepada MK tentang sistem proporsional terbuka agar tidak menimbulkan kegaduhan politik lantaran memutuskan sistem proporsional tertutup nantinya.

“Tinggal berapa bulan lagi, kalau ini sampai dilakukan oleh MK maka bagaimana kegaduhan yang akan terjadi khususnya di partai-partai kami ini caleg akan bergaduh mulai dari tingkat bawah DPRD Provinsi sampai pusat,” pungkasnya.

Sebanyak delapan fraksi di DPR RI kembali menyatakan sikap bersama menolak sistem proporsional tertutup pada Pemilu 2024.

Delapan fraksi itu yakni; fraksi Golkar, fraksi Demokrat, fraksi PKS, fraksi PAN, fraksi PPP, fraksi PKB, fraksi Nasdem, dan fraksi Gerindra. Hanya fraksi PDIP yang tidak ikut menolak proporsional tertutup.

Populer

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

KPK Gelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi Riau

Senin, 29 Juni 2026 | 15:05

UPDATE

OJK Minta Masyarakat Waspada Scam Berkedok Sensus Ekonomi 2026

Selasa, 07 Juli 2026 | 10:12

Harga Minyak Dunia Stabil, Pasar Pantau Kebijakan OPEC+ dan Arab Saudi

Selasa, 07 Juli 2026 | 10:03

PSI Sulit Jadikan Jateng Kandang Gajah Jika Hanya Andalkan Jokowi

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:57

Prabowo Bersiap Gelar Pertemuan Bilateral dengan Modi di Istana Pagi Ini

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:54

IHSG Menguat, Rupiah Bergerak ke Rp17.985 per Dolar AS

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:48

BBNI Tuntaskan Buyback 2026, Saham Dialihkan Penuh untuk Program Pegawai (ESOP)

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:45

PPP Menangkan Lima Gugatan Sengketa Internal, Legalitas Kepengurusan Semakin Kuat

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:38

GREAT Insitute: Perubahan Pradigma Pembangunan Indonesia Diakui Dunia

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:32

Harga Emas Antam Anjlok Rp15 Ribu, Termurah Rp1,37 Juta

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:32

Keputusan RI Hadiri Pemakaman Ayatollah Khamenei Sangat Tepat

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:22

Selengkapnya