Berita

Politisi 8 partai politik di DPR RI menolak sistem pemilu proporsional tertutup/RMOL

Politik

Nasdem Minta Jokowi Dengarkan Suara 8 Fraksi DPR Tolak Proporsional Tertutup

SELASA, 30 MEI 2023 | 18:16 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Fraksi Partai Nasdem DPR RI mendesak Presiden Joko Widodo untuk merespons suara penolakan delapan fraksi terhadap sistem pemilu proporsional tertutup yang hingga kini masih bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).

Sebab, masyarakat termasuk partai politik tetap menghendaki agar sistem pemilu tetap menggunakan proporsional terbuka.

“Enggak cuman MK yang kami minta, kami minta juga Presiden bisa mendukung apa yang menjadi harapan dari masyarakat,” tegas Ketua Fraksi Nasdem Robert Rouw saat jumpa pers bersama delapan fraksi DPR RI di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/5).  


Robert menegaskan, sistem pemilu proporsional terbuka merupakan keinginan rakyat banyak. Sehingga, MK dan Jokowi harus mendengarkan suara rakyat tersebut.

“(Presiden) beliau sendiri sampaikan harus ikut cawe-cawe untuk menjaga kelanjutan pembangunan dan stabilitas negara dalam rangka Pemilu 2024? Ini bukan cuman harapan kita, tapi ini harapan dari masyarakat untuk pemilu ini bisa secara terbuka,” kata dia.

Menurutnya, Jokowi harus memberikan pandangannya kepada MK tentang sistem proporsional terbuka agar tidak menimbulkan kegaduhan politik lantaran memutuskan sistem proporsional tertutup nantinya.

“Tinggal berapa bulan lagi, kalau ini sampai dilakukan oleh MK maka bagaimana kegaduhan yang akan terjadi khususnya di partai-partai kami ini caleg akan bergaduh mulai dari tingkat bawah DPRD Provinsi sampai pusat,” pungkasnya.

Sebanyak delapan fraksi di DPR RI kembali menyatakan sikap bersama menolak sistem proporsional tertutup pada Pemilu 2024.

Delapan fraksi itu yakni; fraksi Golkar, fraksi Demokrat, fraksi PKS, fraksi PAN, fraksi PPP, fraksi PKB, fraksi Nasdem, dan fraksi Gerindra. Hanya fraksi PDIP yang tidak ikut menolak proporsional tertutup.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

PKS Minta Pemerintah Fokus Reformasi Kebencanaan, Bukan Merger Besar-Besaran

Kamis, 10 September 2026 | 10:25

Minyak Dunia Kembali Membara, Rupiah Tertekan ke Rp17.528 per Dolar AS

Kamis, 10 September 2026 | 10:10

Prabowo Bicara Masa Depan RI: 2050 Jadi Kekuatan Besar Dunia

Kamis, 10 September 2026 | 10:06

Usai Tiga Hari Ambruk, Harga Emas Antam Kembali Naik

Kamis, 10 September 2026 | 09:57

KPK Bidik Pemilik PT CMC dan Cara Dapat Proyek di Bengkulu

Kamis, 10 September 2026 | 09:39

Banding Kasus Penyiraman Air Keras, Imparsial: Status Tak Boleh Beri Jalur Hukum Khusus

Kamis, 10 September 2026 | 09:38

IHSG Dibuka Hijau, Investor Cermati Sentimen Global

Kamis, 10 September 2026 | 09:31

Mentan Amran Berduka, Tiga Petugas Pertanian Tewas Ditembak di Jayawijaya

Kamis, 10 September 2026 | 09:18

Prabowo Tekankan Pentingnya Persatuan dan Kerukunan dalam Demokrasi

Kamis, 10 September 2026 | 09:11

Bupati Lahat: Indonesia Terus Dukung Kemerdekaan Palestina

Kamis, 10 September 2026 | 09:04

Selengkapnya