Berita

Politisi 8 partai politik di DPR RI menolak sistem pemilu proporsional tertutup/RMOL

Politik

Nasdem Minta Jokowi Dengarkan Suara 8 Fraksi DPR Tolak Proporsional Tertutup

SELASA, 30 MEI 2023 | 18:16 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Fraksi Partai Nasdem DPR RI mendesak Presiden Joko Widodo untuk merespons suara penolakan delapan fraksi terhadap sistem pemilu proporsional tertutup yang hingga kini masih bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).

Sebab, masyarakat termasuk partai politik tetap menghendaki agar sistem pemilu tetap menggunakan proporsional terbuka.

“Enggak cuman MK yang kami minta, kami minta juga Presiden bisa mendukung apa yang menjadi harapan dari masyarakat,” tegas Ketua Fraksi Nasdem Robert Rouw saat jumpa pers bersama delapan fraksi DPR RI di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/5).  


Robert menegaskan, sistem pemilu proporsional terbuka merupakan keinginan rakyat banyak. Sehingga, MK dan Jokowi harus mendengarkan suara rakyat tersebut.

“(Presiden) beliau sendiri sampaikan harus ikut cawe-cawe untuk menjaga kelanjutan pembangunan dan stabilitas negara dalam rangka Pemilu 2024? Ini bukan cuman harapan kita, tapi ini harapan dari masyarakat untuk pemilu ini bisa secara terbuka,” kata dia.

Menurutnya, Jokowi harus memberikan pandangannya kepada MK tentang sistem proporsional terbuka agar tidak menimbulkan kegaduhan politik lantaran memutuskan sistem proporsional tertutup nantinya.

“Tinggal berapa bulan lagi, kalau ini sampai dilakukan oleh MK maka bagaimana kegaduhan yang akan terjadi khususnya di partai-partai kami ini caleg akan bergaduh mulai dari tingkat bawah DPRD Provinsi sampai pusat,” pungkasnya.

Sebanyak delapan fraksi di DPR RI kembali menyatakan sikap bersama menolak sistem proporsional tertutup pada Pemilu 2024.

Delapan fraksi itu yakni; fraksi Golkar, fraksi Demokrat, fraksi PKS, fraksi PAN, fraksi PPP, fraksi PKB, fraksi Nasdem, dan fraksi Gerindra. Hanya fraksi PDIP yang tidak ikut menolak proporsional tertutup.

Populer

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Tetangga Sudah Mendahului, Indonesia Masih Berpidato

Jumat, 15 Mei 2026 | 05:30

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

Cegah Kabur, Segera Eksekusi Razman Nasution!

Kamis, 21 Mei 2026 | 05:04

Tuntutan Seret Jokowi ke Pengadilan terkait Kasus Nadiem Mengemuka

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:02

Bebaskan Nadiem, Lalu Adili Jokowi

Senin, 18 Mei 2026 | 02:46

UPDATE

Kasus Roy Cs, Polisi Sudah Lengkapi Petunjuk Jaksa

Sabtu, 23 Mei 2026 | 20:13

Bukan Soal Salah Nama Desa, IPI: Reshuffle Perlu Karena Rapor Merah Menko Pangan

Sabtu, 23 Mei 2026 | 19:49

Pertamina Trans Kontinental Berdampak bagi Lingkungan, Raih Best CSR 2026

Sabtu, 23 Mei 2026 | 19:10

Hilirisasi Nasional, Jalan Menuju Keadilan Ekonomi

Sabtu, 23 Mei 2026 | 18:13

Ekonom: Tata Kelola SDA dan Perekonomian Sudah Keluar Jalur UUD 1945

Sabtu, 23 Mei 2026 | 18:10

Ekonom Ramal Rupiah Betah di Rp17.000 per Dolar AS

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:45

Dukung Dakwah di AS, KAUMY Salurkan Bantuan untuk Nusantara Foundation

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:43

Bamsoet dan Ketum Perbakin Banten Berburu Babi Hutan Perusak Panen

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:27

Salah Beri Informasi Saat Minyakita Bermasalah, Pengamat: Ucapan Prabowo Peringatan untuk Zulhas

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:13

Regulasi Right to Be Forgotten di Indonesia Masih Abu-abu

Sabtu, 23 Mei 2026 | 16:58

Selengkapnya