Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

PBB Kekurangan Dana untuk Beri Makan Pengungsi Rohingya di Bangladesh

SELASA, 30 MEI 2023 | 13:52 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mengaku kesulitan untuk memberi makan lebih dari 1 juta pengungsi Rohingya di Bangladesh karena menipisnya dana.

Pelapor khusus PBB untuk kemiskinan ekstrem dan hak asasi manusia, Oliver De Schutter, mengatakan Bangladesh tidak seharusnya menanggung beban sendirian. Namun di sisi lain, badan-badan PBB juga menghadapi tantangan pendanaan.

"Bangladesh tidak boleh dibiarkan memikul beban kehadiran para pengungsi sendirian. Badan-badan PBB ini harus mendapat dukungan yang jauh lebih baik dalam pekerjaan mereka," ujar De Schutter ketika berkunjung ke Bangladesh pada Senin (29/5).


Selama kunjungan 12 hari ke Bangladesh, De Schutter mengunjungi kamp-kamp Rohingya.

Dia mengatakan tanggapan internasional untuk memenuhi dana yang dibutuhkan untuk mendukung para pengungsi sangat tidak mencukupi.

Sekitar 876 juta dolar AS diperlukan untuk mendukung masyarakat selama satu tahun, tetapi hanya ada 17 persen dari yang telah dijanjikan hingga saat ini yang sudah tersedia.

De Schutter mengatakan Program Pangan Dunia (WFP) terpaksa untuk mengurangi nilai voucher makanan bulanan yang diberikan kepada setiap pengungsi dari 12 dolar AS menjadi 10 dolar AS pada Mei. Ini akan dikurangi lebih lanjut menjadi 8 dolar AS pada 1 Juni.

Bangladesh telah menampung lebih dari 1 juta pengungsi karena Muslim Rohingya menghadapi diskriminasi yang meluas di Myanmar yang mayoritas beragama Buddha.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya