Ketua KPK RI Firli Bahuri bersama delegasi negara anggota ASEAN-PAC/Ist
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan program capacity building ASEAN Parties Against Corruption (ASEAN-PAC) yang diikuti oleh delegasi dari 11 negara anggota ASEAN-PAC.
Program capacity building ASEAN-PAC ini merupakan inisiasi KPK yang disampaikan pada pertemuan ke-14 Secretariat Meeting ASEAN-PAC di Manila, 17-18 Juli 2018. Acara tersebut bakal digelar mulai tanggal 30 hingga 31 Mei 2023 mendatang di Jakarta.
Firli menyampaikan, KPK menggandeng Anti-Corruption Unit (ACU) Cambodia dan UNODC dalam penyelenggaraan program capacity building yang mengambil tema “Anti-Corruption Education and Corruption Prevention Strategies on a National Scale" ini.
“Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan promosi serta menguatkan kolaborasi antar anggota ASEAN-PAC dalam mencegah dan memberantas korupsi,” kata Ketua KPK Firli Bahuri kepada wartawan di Jakarta, Selasa (30/5).
Firli mengatakan,
capacity building ini akan fokus terhadap tema penting yakni pendidikan antikorupsi dan strategi pencegahan korupsi skala nasional.
Dalam kesempatan itu, Firli menyampaikan bahwa dalam upaya mencegah perilaku korupsi, KPK telah mengintegrasikan pendidikan antikorupsi ke dalam kurikulum di semua tingkat pendidikan yang ada di Indonesia, berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
“Juga pemerintah daerah, untuk menyusun peraturan yang diperlukan untuk mempromosikan pendidikan antikorupsi,” kata Firli.
Sementara itu, terkait dengan pencegahan, KPK juga melakukan pemetaan resiko korupsi terhadap lintas kementerian/lembaga serta pemerintah daerah untuk mengidentifikasi sektor yang rentan terjadi tindak pidana korupsi. Dengan begitu, kata Firli, bisa meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sektor publik.
“Seperti yang mungkin sudah kita ketahui, menurut buku panduan UNODC, dalam pengadaan publik rata-rata 10 sampai 25 persen dari nilai kontrak bisa hilang karena korupsi. Menjadi ratusan miliar dolar setiap tahun dalam skala global,” papar Firli.
Oleh karena itu, Firli menekankan kalau ASEAN-PAC tidak hanya sekedar forum bagi lembaga antikorupsi di negara-negara ASEAN semata, melainkan sebagai satu keluarga besar yang harus saling mendukung, membantu mereka yang membutuhkan. Lewat forum ini, Firli ingin memastikan kalau setiap anggota keluarga yaitu negara-negara yang terbagung di dalam ASEAN-PAC tidak ada yang tertinggal dalam upaya bersama memberantas korupsi, meningkatkan transparansi, memperkuat akuntabilitas dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik di negaranya dan di ASEAN.
“Saya berharap suatu hari kita akan melihat korupsi adalah sesuatu dimasa lalu, dan kita akan hidup di peradaban yang bebas dari korupsi,” demikian Firli Bahuri.
Sejumlah delegasi yang hadir dalam acara ini antara lain dari 10 negara anggota ASEAN diantaranya Vice President of The Anti-Corruption Unit of The Kingdom of Cambodia, Yonn Sinat. OIC Country Manager UNODC Indonesia, Zoelda Anderton, Acting Chief Special Investigator/Head of Prevention Section of ACB Brunei, Hajah Norashiken Haji Mat Salleh.
Deputy Head of Multilateral Division International Relations of SIA Laos, Songkani Inthalangsy, Senior Assistant Commisionner of MACC Malaysia, Samsul bin Salip. Commisioner of ACC Myanmar, H.E Aung Myint Lwin. Acting Director Case Record Evaluation monitoring and Enforcement Bureau (Cremeb) of OMB Philipine.
Senior Executive of CPIB Singapore, Raymond Choo Jia Xin. International Affairs Officer, Practitioner Level of NACC Thailand, Orawan Phuwathalradol. Chief Inspector of GI Vietnam, Duong Hong Thanh dan Director of CAC Timor Leste, Rosario de Araujo.
