Akui Cawe-cawe Pilpres Demi Keberlanjutan Pembangunan, Alasan Jokowi Kurang Cerdas

Presiden Joko Widodo akhirnya mengakui dirinya telah cawe-cawe atau mencampuri urusan kontestasi politik menjelang Pilpres 2024. Jokowi beralasan, itu dilakukan demi kepentingan negara dan keberlanjutan pembangunan.

Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi ketika bertemu dengan sejumlah pemimpin redaksi media massa nasional di Istana Merdeka, Jakarta, Senin petang (29/5).

Menanggapi hal ini, Direktur Lembaga Riset Lanskap Politik Indonesia, Andi Yusran, menilai sikap Jokowi tersebut sangatlah salah kaprah.

Menurutnya, presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan memang berkepentingan untuk memastikan keberlanjutan pembangunan nasional. Namun tidak dengan cara ikut memoles dan me-makeup capres pilihannya.

"Ini ranah praktis dan haram secara konstitusional dilakukan oleh kepala negara atau kepala pemerintahan," tegas Andi saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (30/5).

Untuk memastikan keberlanjutan pembangunan, Presiden sebagai kepala pemerintahan seharusnya mempersiapkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional tahun 2025-2045.

Dokumen RPJP tersebut yang akan dipedomani oleh siapapun presiden terpilih nantinya untuk menyusun RPJMN 2025-2030. Dengan demikian maka bisa dipastikan keberlanjutan pembangunan Nasional akan terkawal secara sempurna.

"Jokowi kurang cerdas memilih alasan pembenaran kegiatan cawe-cawenya," kritik analisis politik dari Universitas Nasional itu.