Sistem pemilihan umum (Pemilu) proporsional tertutup dipandang lebih menguntungkan dibandingkan sistem proporsional terbuka yang berlaku saat ini.
Selain itu, menurut analis politik dari Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting, sistem proporsional tertutup juga bisa menekan biaya Pemilu menjadi lebih murah.
"Bukan para bohir atau pemilik modal yang mengendalikan pemilu," kata Ginting dikutip
Kantor Berita RMOLJakarta, Selasa (30/5).
Ditambahkan Ginting, partai politik akan menjadi satu-satunya pengendali dana kampanye. Sistem proporsional tertutup juga bisa mencegah persaingan tidak sehat para calon anggota legislatif di dalam satu parpol.
“Walau dengan sistem proporsional tertutup, tapi bukan seperti membeli kucing dalam karung. Rakyat tetap bisa mengetahui siapa saja calon anggota legislatif dari partai-partai politik. Jadi ada adu gagasan serta platform partai politik. Rakyat memilih partai politik dan sekalian kecocokan dengan calon anggota parlemennya,” papar Ginting.
Lanjut Ginting, hal ini sama seperti pada Pemilu 1955 dan Pemilu era Orde Baru, serta Pemilu di awal Reformasi 1999 dan 2004. Di mana masyarakat hanya memilih atau menusuk tanda gambar partai politik untuk memilih anggota parlemen.
Nantinya partai politik yang akan menentukan wakilnya yang akan duduk di DPR/DPRD. Dibuka secara transparan siapa saja dan urutan calon anggota legislatif dari partai politik.
“Sehingga jika ada anggota partai yang tidak berkualitas atau melakukan penyimpangan, maka partai politik akan menanggung akibatnya. Kedaulatan partai sebagai instrumen demokrasi menjadi pertaruhan,” pungkas Ginting.
