Para uskup dan pemimpin Katolik terkemuka telah diminta untuk mengurangi komentar mereka di media sosial demi menghindari perpecahan dan memicu polemik yang merugikan seluruh Gereja.
Seruan itu merupakan bagian dari dokumen setebal 20 halaman yang dikeluarkan oleh departemen komunikasi Vatikan pada Senin (29/5) yang berjudul, “Menuju Kehadiran Penuh. Refleksi Pastoral tentang Keterlibatan dengan Media Sosial.”
Dokumen tersebut, yang ditujukan kepada semua umat Katolik, memperingatkan bahaya berita palsu di media sosial dan penyalahgunaan data tanpa sepengetahuan atau persetujuan mereka.
Dokumen tersebut mengutuk polarisasi dan ekstremisme yang telah menyebabkan "kesukuan digital" di media sosial. Disebutkan bahwa individu sering mengunci diri dalam silo pendapat yang menghambat dialog dan sering menyebabkan kekerasan, pelecehan, dan informasi yang salah.
“Gaya Kristiani harus reflektif, bukan reaktif, di media sosial. Kita semua harus berhati-hati untuk tidak jatuh ke dalam perangkap digital yang tersembunyi dalam konten yang sengaja dirancang untuk menyebarkan konflik di antara pengguna, dengan menyebabkan kemarahan atau reaksi emosional,” kata dokumen tersebut, seperti dikutip dari
AFP.Seringkali komunikasi yang dangkal dapat memecah belah, sangat mengkhawatirkan ketika itu datang dari kepemimpinan Gereja.
Sejumlah komentator telah mengkritik Paus Francis di Twitter, dengan beberapa mendukung serangan video sayap kanan yang sengit terhadap Paus.
“Sayangnya, hubungan yang rusak, konflik, dan perpecahan bukanlah hal asing bagi Gereja. Misalnya, ketika kelompok yang menampilkan diri mereka sebagai 'Katolik' menggunakan kehadiran media sosial mereka untuk mendorong perpecahan, mereka tidak berperilaku sebagaimana seharusnya komunitas Kristen,” kata dokumen itu.
