Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Hindari Konflik, Vatikan Minta Uskup dan Pemimpin Katolik Kurangi Main Medsos

SELASA, 30 MEI 2023 | 07:15 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Para uskup dan pemimpin Katolik terkemuka telah diminta untuk mengurangi komentar mereka di media sosial demi menghindari perpecahan dan memicu polemik yang merugikan seluruh Gereja.

Seruan itu merupakan bagian dari dokumen setebal 20 halaman yang dikeluarkan oleh departemen komunikasi Vatikan pada Senin (29/5) yang berjudul, “Menuju Kehadiran Penuh. Refleksi Pastoral tentang Keterlibatan dengan Media Sosial.”

Dokumen tersebut, yang ditujukan kepada semua umat Katolik, memperingatkan bahaya berita palsu di media sosial dan penyalahgunaan data tanpa sepengetahuan atau persetujuan mereka.


Dokumen tersebut mengutuk polarisasi dan ekstremisme yang telah menyebabkan "kesukuan digital" di media sosial. Disebutkan bahwa individu sering mengunci diri dalam silo pendapat yang menghambat dialog dan sering menyebabkan kekerasan, pelecehan, dan informasi yang salah.

“Gaya Kristiani harus reflektif, bukan reaktif, di media sosial. Kita semua harus berhati-hati untuk tidak jatuh ke dalam perangkap digital yang tersembunyi dalam konten yang sengaja dirancang untuk menyebarkan konflik di antara pengguna, dengan menyebabkan kemarahan atau reaksi emosional,” kata dokumen tersebut, seperti dikutip dari AFP.

Seringkali komunikasi yang dangkal dapat memecah belah, sangat mengkhawatirkan ketika itu datang dari kepemimpinan Gereja.

Sejumlah komentator telah mengkritik Paus Francis di Twitter, dengan beberapa mendukung serangan video sayap kanan yang sengit terhadap Paus.

“Sayangnya, hubungan yang rusak, konflik, dan perpecahan bukanlah hal asing bagi Gereja. Misalnya, ketika kelompok yang menampilkan diri mereka sebagai 'Katolik' menggunakan kehadiran media sosial mereka untuk mendorong perpecahan, mereka tidak berperilaku sebagaimana seharusnya komunitas Kristen,” kata dokumen itu.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya