Berita

Wakil Ketua Komisi II, Saan Mustopa/Net

Politik

Persilahkan Mahfud MD Usut Kebocoran Putusan MK, DPR: Tapi Sistem Pemilu Tetap Terbuka

SENIN, 29 MEI 2023 | 19:50 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kabar sistem pemilihan legislatif (Pileg) diubah Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi tertutup, direspon Partai Nasdem.

Wakil Ketua Komisi II, Saan Mustopa mengatakan, spekulasi putusan MK terkait norma sistem Pileg sudah beredar lama.

"MK ada kecendrungan akan memutus sistem pemilu proporsional tertutup," ujar Saan Mustopa saat ditemui Kantor Berita Politik RMOL, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/5).


Dia juga mengomentari pernyataan Menko Polhukam, Mahfud MD, yang mendorong adanya penegakan hukum terhadap pihak yang membocorkan Putusan MK itu.

"Menurut saya lakukan saja. Sekaligus kita juga ingin spekulasi-spekulasi yang membuat sesuatu yang belum pasti memang harus diproses, diselidiki," tuturnya.

Namun, ia menegaskan kembali, Putusan MK sebelumnya yang memberikan kewenangan kepada rakyat untuk memilih secara bebas calon pemimpin, sehingga nama-nama caleg dibuat dalam daftar terbuka di kertas suara.

Hal itu, ditegaskan Ketua DPD Nasdem Jawa Barat ini, seharusnya menjadi bahan pertimbangan MK dalam memutus perkara 114/PUU-XX/2022 terkait norma sistem pileg di UU Pemilu.

"Yang penting MK-nya harus firm bahwa tidak ada yang namanya proses itu dilakukan secara tertutup sidangnya," katanya.

"MK harus transparan, dan mendengar suara-suara di masyarakat yang menginginkan tetap proporsional terbuka," demikian Saan menambahkan.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Miris! Hafalan Al-Qur’an Jadi Bahan Permainan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 02:11

OJK Dukung Pemprov DKI Terbitkan Obligasi Daerah

Kamis, 13 Agustus 2026 | 02:00

Jangan Main Hakim Sendiri terkait Kasus Hafalan Al-Qur'an Berhadiah Miras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 01:48

Dua ASN Ditjen Pajak Jadi Tersangka Korupsi PT TPL

Kamis, 13 Agustus 2026 | 01:23

Tak Ditemukan Luka Luar di Jenazah Sutrimo

Kamis, 13 Agustus 2026 | 01:06

Pemprov DKI Pastikan Miliki Kapasitas Keuangan Terbitkan Obligasi

Kamis, 13 Agustus 2026 | 00:26

Walkot Jakut Imbau Masyarakat Tetap Tenang soal Kasus Promosi Miras di Ancol

Kamis, 13 Agustus 2026 | 00:19

Kemendag Perluas Akses Pasar Produk UMKM dengan Libatkan Ritel Modern

Kamis, 13 Agustus 2026 | 00:02

Furikake dan Tantangan Pangan Bergizi: Jangan Berhenti pada Produknya

Rabu, 12 Agustus 2026 | 23:51

Utang Pemerintah Tembus Rp10.000 Triliun

Rabu, 12 Agustus 2026 | 23:41

Selengkapnya