Presiden Keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)/Net
Presiden Keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), diharapkan dapat turun langsung memimpin revolusi untuk menyelamatkan negeri dari kegagalan Presiden Joko Widodo mengelola demokrasi, hukum, dan keadilan.
Sebagai mantan presiden dan mantan Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat, SBY masih berhak untuk menilai dan mencermati jalannya perpolitikan di Indonesia.
"Apa yang diresahkan oleh SBY melalui twit-nya menanggapi perkiraan Prof Denny Indrayana soal kemungkinan MK memutuskan sistem proporsional tertutup adalah wajar dalam iklim demokrasi saat ini," ujar Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (29/5).
Menurut Muslim, sulit rasanya membantah adanya ikut campur istana untuk memenangkan gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pileg sistem proporsional tertutup.
Pun sulit rasanya membantah tidak ada campur tangan Jokowi atau Istana soal perjuangan keras Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko untuk membegal Demokrat.
"Apalagi Demokrat telah capreskan Anies Baswedan, capres yang tidak dikehendaki dan tidak disukai Jokowi atau Istana," jelas Muslim.
Muslim melihat, ada desain dan ikut campur istana dalam persoalan perpolitikan dan hukum di Indonesia agar semuanya tunduk pada kepentingan mereka.
Semua itu yang menjadi kekhawatiran SBY dan rakyat saat ini. Apalagi, Jokowi secara tegas dan gamblang mendukung Ganjar Pranowo, bahkan Jokowi juga mengendorse Prabowo Subianto.
"Itu artinya istana terlibat langsung menentukan, mendukung, dan memenangkan capres pilihannya. Dan semua desain istana itu dapat dengan mudah terbaca. Ada kepentingan besar untuk singkirkan Anies, dan ada upaya menangkan PDIP melalui MK yang dipimpin adik ipar Jokowi," papar Muslim.
Melihat perjalanan politik saat ini, Muslim pun menilai, kepentingan istana untuk memenangkan capresnya dan partai pendukungnya makin sempurna. Termasuk berupaya menyingkirkan capres yang tidak dikehendaki dan menghancurkan partai di luar istana.
"Semuanya adalah bukti kegagalan Jokowi kelola demokrasi, hukum, dan keadilan di negeri ini. Jika MA dan MK menjadi alat istana untuk kepentingan politiknya menghadapi Pemilu 2024 ini, demokrasi, hukum, dan keadilan terancam," ujar Muslim.
"Untuk selamatkan demokrasi, hukum dan politik di negeri ini, SBY dapat turun langsung pimpin revolusi selamatkan negeri ini," pungkas Muslim.
