Berita

Mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum/Net

Politik

Sentil SBY, Anas Urbaningrum: Tidak Elok Bikin Cemas dan Gaduh

SENIN, 29 MEI 2023 | 09:34 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Potensi kegaduhan politik yang timbul akibat perubahan sistem proporsional terbuka menjadi tertutup tidak pantas disampaikan Presiden Keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Kekhawatiran tersebut belum tentu terjadi. Namun jika yang menyampaikan adalah seorang mantan kepala negara, maka bisa dimaknai berbeda oleh publik.

"Lebih baik Pak SBY tidak bicara 'chaos' terkait dengan pergantian sistem pemilu di tengah jalan. Tidak elok bikin kecemasan dan kegaduhan," kata mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum dikutip dari akun Twitter resminya, Senin (29/5).


Sebagai seorang yang pernah menjabat presiden dua periode, SBY seharusnya cukup menyampaikan sikap setuju atau tidak setuju, bukan malah memicu kegaduhan baru di tengah masyarakat.

"Cukuplah bicara dalam konteks setuju atau tidak. Itu perihal perbedaan pendapat yang biasa saja," sambungnya.

Bukan tanpa sebab, Anas teringat pada pengalaman politik Indonesia yang sempat mengalami perubahan sistem pemilu. Indonesia, kata dia, menerapkan sistem proporsional terbuka merujuk putusan MK tanggal 23 Desember 2008.

Putusan tersebut lalu diterapkan pada Pemilu 9 April 2009 dan terbukti berjalan lancar dan tidak ada 'chaos' politik sebagaimana yang dikhawatirkan publik.

"Tidak mungkin beliau (SBY) lupa atas peristiwa Pemilu 2009 tersebut yang alhamdulillah tidak terjadi 'chaos', melainkan baik-baik saja," tandasnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

KPK Panggil PNS dan Karyawan Swasta di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:21

Kapolda Riau: Penghargaan Nugraha Sakanti Prestasi Seluruh Personel

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:20

Mahfud MD Ajak Masyarakat Tetap Cintai Polri Seburuk Apa Pun Kinerjanya

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:16

KPK Panggil Sejumlah Pejabat Imigrasi di Kasus Pemerasan Silmy Karim

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:10

KPK Masih Periksa Bupati Kuansing Suhardiman Amby

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:48

Audit Dugaan Penyimpangan Impor Sianida PPI, KPK dan BPKP Didesak Turun Tangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:39

Komisi I DPR Ungkap Alasan Draf RUU KKS Belum Dibuka ke Publik

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:35

Bos Maktour yang Juga Mertua Dito Ariotedjo Dipanggil KPK

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:21

Masih Penyesuaian Sistem, Pajak Olshop di Marketplace Berlaku Mulai 1 Agustus

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:16

Prabowo Layak Dicontoh Bagi Siapa Pun yang Ingin Jadi Presiden

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:01

Selengkapnya