Berita

Tiga gambar di atas adalah para mantan walikota dan bupati di Pulau Jawa, sementara tiga di bawah adalah para gubernur 2 periode di luar Jawa/Net

Politik

Pigai Kritik Politik Identitas PDIP: Walikota di Jawa Lebih Mujur daripada Gubernur 2 Periode

MINGGU, 28 MEI 2023 | 22:15 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

PDI Perjuangan yang dikenal sebagai partai pengusung pluralisme mendapat kritikan tajam dari pegiat HAM asal Papua, Natalius Pigai. Ini lantaran PDIP seolah menerapkan politik identitas dan diskriminatif.

Dalam catatan Natalius Pigai, PDIP mengutamakan kader-kader yang berasal dari Pulau Jawa untuk duduk di jabatan penting tingkat nasional. Sekalipun para kader ini hanya kaliber pemimpin kabupaten atau kota saja, tapi nasib mereka lebih mujur ketimbang yang berasal dari luar Jawa.

Dia mengambil contoh mantan Walikota Surabaya Tri Rismaharini yang kini menjabat Menteri Sosial, lalu mantan Bupati Banyuwangi Azwar Anas yang kini menjabat sebagai Menteri PAN-RB.


Selain itu, ada juga Bupati Kulonprogo yang dipercaya memegang jabatan sebagai Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

“Mari kita kritik diskriminatif dan politik identitas suku PDIP, yang menentang bhinneka bangsa,” ujarnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu malam (28/5).

Disebut diskriminatif dan politik identitas suku lantaran PDIP mengesampingkan kader-kader berprestasi di luar Jawa. Seperti gubernur dua periode di Nusa Tenggara Timur (NTT) Frans Lebu Raya, gubernur 2 periode di Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang, dan terakhir ada gubernur dua periode di Kalimantan Selatan, Cornelis.

Ketiganya, menurut Pigai adalah orang-orang yang berprestasi dan berhasil karena menjabat dua periode di tingkat gubernur di daerah masing-masing.

“Tapi tidak dikasih menteri,” tutupnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polda Metro Jelaskan Alasan Cakra Adi Ditangkap

Sabtu, 21 November 2026 | 12:25

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Sabtu, 21 November 2026 | 12:13

Legislator PAN Kirim Bantuan Sembako dan Selimut bagi Korban Banjir Agam

Sabtu, 21 November 2026 | 11:59

UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 | 11:44

Produksi Mobil Nasional Tembus 1,1 Juta Unit, Penjualan Naik 20 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 11:28

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

Sabtu, 21 November 2026 | 11:17

Buyback Emas Antam Anjlok Rp50.000, Satu Gram Dibanderol Rp2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:58

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 10:42

Lanjutkan Buyback, ELSA Siapkan Dana Rp84,5 Miliar untuk Jaga Stabilitas Saha

Sabtu, 21 November 2026 | 10:36

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:22

Selengkapnya