Berita

Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) DKI Jakarta, Ari Aprian Harahap/RMOL

Politik

Hanya Disanksi Moral, IMM DKI Minta Thomas Djamaluddin Introspeksi

MINGGU, 28 MEI 2023 | 14:01 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Meski hanya disanksi moral berupa menyampaikan permohonan maaf, peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Thomas Djamaluddin, diminta tidak kembali menyampaikan sesuatu yang memicu polemik.

Harapan itu disampaikan Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) DKI Jakarta, Ari Aprian Harahap, menanggapi putusan BRIN yang memecat peneliti Andi Pangerang Hasanuddin alias AP Hasanuddin, dan memberi sanksi moral kepada Thomas, buntut ancaman membunuh warga Muhammadiyah.

"Terhadap Prof TD (Thomas Djamaluddin) ini pada dasarnya kami juga ingin hukuman serupa dengan APH (Andi Pangerang Hasanuddin). Tapi kami menghargai mekanisme regulasi yang ada di internal BRIN," kata Ari, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (28/5).


Dia berharap sanksi moral itu menjadi bahan evaluasi bagi Thomas. Sehingga tidak menganggap sepele sanksi itu.

Untuk itu IMM DKI Jakarta meminta Thomas fokus menjalankan tugas dan wewenang sebagai peneliti, tidak kembali mengeluarkan kata-kata yang memicu polemik.

"Beliau juga harus mengakui, APH dipecat hari ini karena terpancing komentar Prof TD itu sendiri. Jadi jangan sampai ada APH baru karena komentar Prof TD yang tidak terkontrol terus menerus ke depannya," pungkas Ari.

Seperti diberitakan, dalam siaran persnya, BRIN menyatakan bahwa Andi Pangerang Hasanuddin diberi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemecatan, dan telah disetujui Kepala BRIN, Laksana Tri Handoko.

"Kepala BRIN sebagai pejabat pembina kepegawaian menyetujui bahwa APH dinyatakan bersalah dan dikenai hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian sebagai ASN," bunyi siaran pers BRIN, seperti dikutip redaksi, Minggu (28/5).

Andi Pangerang Hasanuddin dinyatakan terbukti melanggar Peraturan Pemerintah No 94/2021 tentang Disiplin PNS. Pemberhentian terhadap AP Hasanuddin kini diproses Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia BRIN.

Selain Andi, BRIN juga memberikan sanksi terhadap peneliti Thomas, berupa penyampaian permintaan maaf secara terbuka dan tertulis.

"Kepala BRIN juga telah menyetujui penjatuhan sanksi moral bagi TD berupa perintah untuk menyampaikan permohonan maaf secara terbuka dan tertulis," bunyi siaran pers BRIN.

Seperti diketahui, publik sempat dihebohkan pernyataan AP Hasanuddin soal ancaman terhadap warga Muhammadiyah. Pernyataan itu merupakan balasan atas komentar dalam unggahan Thomas Djamaluddin yang menyampaikan soal perbedaan hari Lebaran.

Sementara itu Bareskrim Polri juga telah menetapkan AP Hasanuddin sebagai tersangka ujaran kebencian dan ditahan pada Senin (1/5).

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya