Pemerintah Zimbabwe memutuskan untuk menutup sementara tambang lithium terbesarnya, Bikita Minerals, yang saat ini dikendalikan oleh perusahaan China, Sinomine Resource Group.
Menurut laporan New Zimbabwe, penutupan operasi dilakukan selama sepekan untuk di tengah klaim penjarahan yang diajukan oleh pengawas lokal.
Wakil Menteri Pertambangan dan Pengembangan Pertambangan Polite Kambamura mengkonfirmasi penangguhan yang terjadi setelah audit antar kementerian minggu lalu.
Direktur Center for Natural Resource Governance (CNRG) Farai Maguwu pada 2 Mei mengklaim penjarahan lithium besar-besaran di tambang tersebut. Ia mengatakan 42 truk bijih lithium dikatakan meninggalkan lokasi setiap hari.
“Rekan-rekan warga Zimbabwe, penjarahan mineral kita di Bikita Minerals telah mencapai level yang lebih tinggi. Mereka mengolah 754 ton konsentrat per hari, 42 truk bermuatan konsentrat litium berangkat setiap hari dengan barang rampasan,” kata Maguwu.
Bikita Minerals yang mempekerjakan 860 pekerja memiliki 11 juta ton lithium, deposit mineral terbesar yang diketahui di dunia.
Sinomine Resource Group mengambil alih Bikita Minerals pada tahun lalu, yang pada saat itu merupakan satu-satunya tambang penghasil lithium di Zimbabwe dan salah satu tambang tertua di Afrika, dalam kesepakatan senilai 180 juta dolar AS.
Lithium dipandang sebagai jalan keluar Zimbabwe dari krisis ekonomi selama tiga dekade. Analis berpendapat mineral itu juga dapat membantu menghindari dampak pembatasan perdagangan dan bantuan keuangan sejak awal 2000-an.
Penambang Tiongkok menginvestasikan 200 juta dolar AS lagi untuk memperluas operasi yang ada di Bikita, termasuk pembangunan dua pabrik pemrosesan litium untuk menghasilkan 250.000 ton konsentrat spodumene dan 480.000 ton petalite per tahun.
Spodumene adalah mineral baterai utama lainnya, dan petalite adalah mineral litium yang digunakan dalam industri kaca dan keramik.
Sementara itu, dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada awal pekan ini, Manajer Tambang Bikita Minerals David Mwanza mengatakan bahwa mereka bekerja untuk menyelesaikan masalah yang diangkat tanpa menyebutkan namanya.
“Rilis ini berfungsi untuk memberi tahu pemangku kepentingan dan mitra kami bahwa kami telah menangguhkan operasi di pabrik kami selama tujuh hari untuk mengatasi masalah administratif yang diajukan oleh pihak berwenang,” kata Mwanza.
Di samping terjadi lonjakan produksi, kondisi kerja dilaporkan memburuk karena para pekerja diduga mengalami perlakuan buruk. Mereka ditampung di fasilitas yang tidak manusiawi dan tidak terdaftar di badan hukum seperti Otoritas Jaminan Sosial Nasional.
