Berita

Pilot Susi Air, Kapten Philips Max Mehrtens, di tengah Kelompok Separatis Teroris (KST) Papua/Ist

Politik

Ada Pihak Lain Ikut Bermain dalam Penyanderaan Pilot Susi Air?

MINGGU, 28 MEI 2023 | 01:21 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Penyanderaan pilot Susi Air, Kapten Philips Max Mehrtens, oleh Kelompok Separatis Teroris (KST) pimpinan Egianus Kogoya yang berlangsung berbulan-bulan memunculkan dugaan keterlibatan oknum atau pihak lain yang punya kepentingan tertentu.

Dugaan ini menyeruak saat KST mengancam akan menembak Kapten Philips dalam waktu dua bulan ke depan.

"Kenapa harus tunggu dua bulan? KST ini kan bentuk dari kepentingan luar yang ujung-ujungnya adalah soal Sumber Daya Alam (SDA). Tidak mungkin ini (KST) berdiri tanpa ada yang mensupport kepentingan mereka, baik di dalam negeri maupun luar negeri," kata pengamat militer, Hari Purwanto, melalui pesan singkat kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (27/5).


Untuk itu, Hari meminta pemerintah dalam hal ini TNI-Polri untuk berhati-hati dalam menjalankan misi. Artinya, pengusutan tindak kejahatan ini tidak selesai pada pembebasan Kapten Philip saja.

Namun juga harus menelusuri akar persoalannya yang mengarah ke aktor intelektual kasus ini.

"Karena itu, TNI/Polri harus menumpas KST ini ke akar-akarnya, bahkan sampai siapa yang memainkan skenario KST ini," tegas Direktur Studi Demokrasi Rakyat (SDR) ini.

Sudah hampir empat bulan Kapten Philips Max Mehrtens disandera, tepatnya sejak 7 Februari 2023. Usai mendarat di Bandara Paro, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan, Kapten Philips yang mengoperasikan pesawat Susi Air jenis Pilatus Porter dengan nomor penerbangan SI 9368 itu hilang kontak.

Sejauh ini pihak TNI-Polri telah melakukan pencarian. Namun faktor cuaca, medan pegunungan, serta berbaurnya KST dengan penduduk setempat, menjadi hambatan operasi.

Terkini, KST mengultimatum pemerintah Indonesia untuk segera bertindak, kalau tidak maka Kapten Philips akan ditembak dalam kurung waktu dua bulan ke depan.

Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Sopir BYD Penyebab Tabrakan Beruntun di Jaksel jadi Tersangka

Senin, 26 Oktober 2026 | 05:52

Asuransi Tugu Pratama Indonesia Digugat Rp3,51 Miliar ke PN Jaksel

Senin, 26 Oktober 2026 | 05:27

Sukseskan Kemandirian Pangan, Petani Adat Wanam Butuh Pendampingan

Senin, 26 Oktober 2026 | 05:10

DPO Illegal Tapping Pertamina EP Jambi Sukses Diringkus Berkat Sinergitas

Senin, 26 Oktober 2026 | 04:50

TNI Kirim 4,6 Ton Dry Ice ke Banjarmasin dan Palembang Sukseskan OMC Akhiri Karhutla

Senin, 26 Oktober 2026 | 04:25

Refleksi Kisah Nabi Musa AS dan Fir'aun dalam 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

Senin, 26 Oktober 2026 | 03:34

Walkot Bandung Kedepankan Koordinasi Sikapi Bentrokan Berdarah Pasar Caringin

Senin, 26 Oktober 2026 | 03:14

Startup Binaan IPB Raih Potensi Kerja Sama Rp1 Miliar Tembus Pasar Oman

Senin, 26 Oktober 2026 | 02:47

Dari Nasionalisme ke Tata Kelola dan Reformasi Pasar Modal Indonesia

Senin, 26 Oktober 2026 | 02:17

Boris Tampubolon Beri Tiga Alasan Pasal Kerugian Negara Harus Direvisi

Senin, 26 Oktober 2026 | 01:43

Selengkapnya