Berita

Ganjar Pranowo (paling kanan) saat ditugaskan oleh Megawati Soekarnoputri menjadi Bacapres 2024/RMOL

Politik

Jamiluddin Ritonga: PDIP Berpeluang Tidak Utuh Dukung Ganjar Capres 2024

SABTU, 27 MEI 2023 | 03:30 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Ada konsekuensi politik bagi PDI Perjuangan setelah mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai bakal capres pada Pilpres 2024.

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga melihat sejak awal dukungan kader PDIP terhadap Ganjar tampaknya tidak utuh. Hal itu wajar karena di PDIP sendiri terdiri banyak faksi.

Pengamatan Jamiluddin, faksi Puan Maharani misalnya, salah satu pihak yang tampaknya sulit menerima Ganjar sebagai capres dari PDIP.


"Sebab, jauh sebelum dideklarasikan Ganjar, faksi Puan sudah bergerak. Faksi ini dikoordinir di DPR RI dan sudah melakukan kerja-kerja politik untuk menggolkan Puan jadi bakal capres,"demikian kata Jamiluddin kepada Kantor Berita Politik RMOL.

Lebih lanjut, Jamiluddin menganalisa, diantara mereka ada yang meremehkan Ganjar. Bahkan, kelompok itu di media massa secara lantang mempertanyakan prestasi Ganjar selama menjadi Gubernur Jawa Tengah.

Prediksi mantan Dekan Fikom IISIP ini, faksi Puan tampaknya tidak akan mendukung Ganjar dalam Pilpres 2024. Artinya, langkah politik para pihak yang ada di faksi Puan, melakukannya dengan politik senyap, karena mereka tak mau terlihat berseberangan dengan keputusan Ketua Umumnya Megawati Soekarnoputri.

"Jadi, peluang ada perpecahan di PDIP sangat terbuka. Hanya saja perpecahan itu tidak akan ditunjukkan secara terbuka dan frontal," tandas Jamiluddin.

Dalam pandangan Jamiluddin, bentuk perpecahan yang paling mungkin terjadi di PDI Perjuangan usai mendukung Ganjar sebagai capres bisa saja ditunjukkan dengan dukungan setengah hati.

"Di depan umum seolah mendukung, padahal di belakang mereka sesungguhnya tidak memberi dukungan kepada Ganjar," pungkasnya.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Mantan Relawan: Jokowi Takut Ijazahnya Terungkap di Pengadilan

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:06

Eggi Sudjana Nyetir Mobil Mewah di Malaysia Bukan Hoaks

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:01

Madu Dari Sydney

Sabtu, 17 Januari 2026 | 23:32

Zakat Harus Jadi Bagian Solusi Kebangsaan

Sabtu, 17 Januari 2026 | 23:27

Sudirman Said Dilamar Masuk Partai Gema Bangsa

Sabtu, 17 Januari 2026 | 23:01

Trump Ancam Kenakan Tarif ke Negara yang Tak Sejalan soal Greenland

Sabtu, 17 Januari 2026 | 22:51

Dirut Indonesia Air Transport Klarifikasi Kru Pesawat Bawa Pegawai KKP Hilang Kontak di Maros Bukan Delapan

Sabtu, 17 Januari 2026 | 22:51

KKP Terus Monitor Pencarian Pesawat ATR 42-500 Usai Hilang Kontak

Sabtu, 17 Januari 2026 | 22:09

Ini Identitas dan Pangkat Tiga Pegawai KKP di Pesawat ATR yang Hilang Kontak di Maros

Sabtu, 17 Januari 2026 | 21:48

Klarifikasi Menteri Trenggono, Pesawat ATR Sewaan KKP yang Hilang Kontak di Maros Sedang Misi Pengawasan Udara

Sabtu, 17 Januari 2026 | 21:37

Selengkapnya