Berita

Ganjar Pranowo (paling kanan) saat ditugaskan oleh Megawati Soekarnoputri menjadi Bacapres 2024/RMOL

Politik

Jamiluddin Ritonga: PDIP Berpeluang Tidak Utuh Dukung Ganjar Capres 2024

SABTU, 27 MEI 2023 | 03:30 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Ada konsekuensi politik bagi PDI Perjuangan setelah mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai bakal capres pada Pilpres 2024.

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga melihat sejak awal dukungan kader PDIP terhadap Ganjar tampaknya tidak utuh. Hal itu wajar karena di PDIP sendiri terdiri banyak faksi.

Pengamatan Jamiluddin, faksi Puan Maharani misalnya, salah satu pihak yang tampaknya sulit menerima Ganjar sebagai capres dari PDIP.


"Sebab, jauh sebelum dideklarasikan Ganjar, faksi Puan sudah bergerak. Faksi ini dikoordinir di DPR RI dan sudah melakukan kerja-kerja politik untuk menggolkan Puan jadi bakal capres,"demikian kata Jamiluddin kepada Kantor Berita Politik RMOL.

Lebih lanjut, Jamiluddin menganalisa, diantara mereka ada yang meremehkan Ganjar. Bahkan, kelompok itu di media massa secara lantang mempertanyakan prestasi Ganjar selama menjadi Gubernur Jawa Tengah.

Prediksi mantan Dekan Fikom IISIP ini, faksi Puan tampaknya tidak akan mendukung Ganjar dalam Pilpres 2024. Artinya, langkah politik para pihak yang ada di faksi Puan, melakukannya dengan politik senyap, karena mereka tak mau terlihat berseberangan dengan keputusan Ketua Umumnya Megawati Soekarnoputri.

"Jadi, peluang ada perpecahan di PDIP sangat terbuka. Hanya saja perpecahan itu tidak akan ditunjukkan secara terbuka dan frontal," tandas Jamiluddin.

Dalam pandangan Jamiluddin, bentuk perpecahan yang paling mungkin terjadi di PDI Perjuangan usai mendukung Ganjar sebagai capres bisa saja ditunjukkan dengan dukungan setengah hati.

"Di depan umum seolah mendukung, padahal di belakang mereka sesungguhnya tidak memberi dukungan kepada Ganjar," pungkasnya.

Populer

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Tetangga Sudah Mendahului, Indonesia Masih Berpidato

Jumat, 15 Mei 2026 | 05:30

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

Anak SMA Peserta Cerdas Cermat MPR Ramai-ramai Dibully Juri dan MC

Senin, 11 Mei 2026 | 14:27

Tuntutan Seret Jokowi ke Pengadilan terkait Kasus Nadiem Mengemuka

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:02

Bebaskan Nadiem, Lalu Adili Jokowi

Senin, 18 Mei 2026 | 02:46

UPDATE

Mantan Kasipenkum Kejati Jakarta Jabat Kajari Aceh Singkil

Jumat, 22 Mei 2026 | 04:40

Walkot Semarang Dorong Sinergi dengan ISEI Lewat Program Waras Ekonomi

Jumat, 22 Mei 2026 | 04:18

Wasiat Terakhir Founding Fathers

Jumat, 22 Mei 2026 | 04:05

Pelapor Kasus Dugaan Pemalsuan Sertifikat Tanah di Tambora Alami Tekanan Mental

Jumat, 22 Mei 2026 | 03:53

98 Resolution Network: Program Prabowo-Gibran Sejalan dengan Mandat Reformasi

Jumat, 22 Mei 2026 | 03:40

Bos PT QSS jadi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Tambang Bauksit di Kalbar

Jumat, 22 Mei 2026 | 03:20

KPK Dinilai Belum Utuh Baca Peta Kasus Blueray Cargo

Jumat, 22 Mei 2026 | 02:55

Empat WN China Diduga Pelaku Penipuan Online Ditangkap Imigrasi

Jumat, 22 Mei 2026 | 02:30

Membangun Kedaulatan Ekonomi di Era Prabowo

Jumat, 22 Mei 2026 | 02:16

Pidato Prabowo di DPR Upaya Konkret Membumikan Pasal 33 UUD 1945

Jumat, 22 Mei 2026 | 01:55

Selengkapnya