Berita

Ganjar Pranowo (paling kanan) saat ditugaskan oleh Megawati Soekarnoputri menjadi Bacapres 2024/RMOL

Politik

Jamiluddin Ritonga: PDIP Berpeluang Tidak Utuh Dukung Ganjar Capres 2024

SABTU, 27 MEI 2023 | 03:30 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Ada konsekuensi politik bagi PDI Perjuangan setelah mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai bakal capres pada Pilpres 2024.

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga melihat sejak awal dukungan kader PDIP terhadap Ganjar tampaknya tidak utuh. Hal itu wajar karena di PDIP sendiri terdiri banyak faksi.

Pengamatan Jamiluddin, faksi Puan Maharani misalnya, salah satu pihak yang tampaknya sulit menerima Ganjar sebagai capres dari PDIP.


"Sebab, jauh sebelum dideklarasikan Ganjar, faksi Puan sudah bergerak. Faksi ini dikoordinir di DPR RI dan sudah melakukan kerja-kerja politik untuk menggolkan Puan jadi bakal capres,"demikian kata Jamiluddin kepada Kantor Berita Politik RMOL.

Lebih lanjut, Jamiluddin menganalisa, diantara mereka ada yang meremehkan Ganjar. Bahkan, kelompok itu di media massa secara lantang mempertanyakan prestasi Ganjar selama menjadi Gubernur Jawa Tengah.

Prediksi mantan Dekan Fikom IISIP ini, faksi Puan tampaknya tidak akan mendukung Ganjar dalam Pilpres 2024. Artinya, langkah politik para pihak yang ada di faksi Puan, melakukannya dengan politik senyap, karena mereka tak mau terlihat berseberangan dengan keputusan Ketua Umumnya Megawati Soekarnoputri.

"Jadi, peluang ada perpecahan di PDIP sangat terbuka. Hanya saja perpecahan itu tidak akan ditunjukkan secara terbuka dan frontal," tandas Jamiluddin.

Dalam pandangan Jamiluddin, bentuk perpecahan yang paling mungkin terjadi di PDI Perjuangan usai mendukung Ganjar sebagai capres bisa saja ditunjukkan dengan dukungan setengah hati.

"Di depan umum seolah mendukung, padahal di belakang mereka sesungguhnya tidak memberi dukungan kepada Ganjar," pungkasnya.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Investor Diminta Wait and See, Pengamat Prediksi Banyak yang Ditangkap Imbas MSCI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 12:30

Serangan Houthi Ganggu Ajang Olahraga Saudi, Piala Asia Tetap Sesuai Jadwal

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 12:14

Putusan MK soal UU Peradilan Militer Momentum Akhiri Impunitas

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 12:06

Komisi III DPR Desak Pelaku Korupsi Dana Bencana Dihukum Maksimal!

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 11:46

Daftar Negara Masuk Standalone Market MSCI, Ada 12 Negara

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 11:34

Dihantam Ancaman MSCI, IHSG Terancam Anjlok ke 4.700 Pekan Depan

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 11:24

Minyak Dunia Tembus 110 Dolar AS

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 11:07

Profil Hamenang Wajar Ismoyo, Bupati Klaten Tersangka Kasus Suap Audit BPK

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 10:53

Karhutla Meluas, Legislator Golkar Desak Evaluasi Pencegahan dan Penegakan Hukum

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 10:52

BMKG Deteksi Sebaran Asap Karhutla hingga Jakarta dan Papua

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 10:39

Selengkapnya