Berita

Pengerjaan jalan/Net

Politik

Stafsus Menkeu Sok Netral, Pembangunan Jalan SBY Lebih Panjang daripada Jokowi

JUMAT, 26 MEI 2023 | 16:39 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Data pembangunan jalan nasional dalam dua masa pemerintahan berbeda, yaitu Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi), terus diperdebatkan.

Bahkan, klaim Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo, yang mengalihkan perdebatan data tersebut dengan menyebut SBY dan Jokowi sama-sama melanjutkan dan membangun jalan, terlalu naif.

"Ini sok netral tapi ya mengutip artikel yang misleading," tutur politisi Partai Demokrat Ardi Widamulya dalam akun Twitternya, dikutip Jumat (26/5).

Ia menyatakan, Badan Pusat Statistik (BPS) telah jelas mencatat capaian pembangunan jalan nasional era Presiden SBY lebih panjang ketimbang era Presiden Jokowi.

"SBY menambah panjang jalan negara sekitar 11.000 km lebih. Jokowi sampai 2020 itu sekitar 500 km. Tapi ini lah yang mau ditutup-tutupi oleh Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), dengan kampanye medianya," urainya sembari menyindir.

Perdebatan data pembangunan jalan yang dimulai dari singgung Anies politik Anies Baswedan, saat berpidato di acara Milad ke-21 PKS, ia nilai sudah tepat.

"Anies itu sepertinya sudah mengantisipasi spin yang bakal dilakukan. Soal peralihan status jalan. Jadi beliau fokus pada pertambahan jalan secara total 114.000 km (jalan nasional era SBY dibangun)," ucap Ardi.

"Ini yang kemudian dibandingkan dengan periode Jokowi 19.000 km. Dikontraskan sebagai non berbayar vs berbayar (oleh Anies dalam pidatonya di acara PKS tersebut)," sambungnya.

Menurutnya, soal pertambahan jalan total ini tidak terpengaruh oleh perubahan status. Karena kalau statusnya berubah dari jalan kabupaten ke jalan negara, ya jalan negara nya bertambah tapi jalan kabupatennya berkurang dengan nilai yang sama.

"Jadi tidak berpengaruh pada pertambahan jalan total," tambahnya menegaskan.

Maka dari itu, ia, memandang catatan data PUPR yang menjelaskan soal peralihan status jalan, ternyata Surat Keputusannya (SK-nya) pada tahun 2015, atau setelah masa pemerintahan SBY berakhir.

"Padahal yang di SK kan pada tahun 2015 itu sebanyak 9000-an km. Enggak akan ada logikanya ada pertambahan jalan 9.000 km selama kurang dari 1 tahun. PUPR juga tahu itu. Jadi ini murni adalah pencatatan administratif. Fairnya ya kita harus terima 9.000 itu kemajuan di jaman SBY," ujarnya.

Lebih dari itu, Ardi coba mengkalkulasi capaian jalan nasional era SBY dan Jokowi, apabila mengikuti klaim PUPR soal 9.000 km jalan nasional dibangun di 2015.

"Karena kalau mau balik lagi ke pertambahan jalan non berbayar, bahkan setelah ngaku-ngaku punya 9.000 km di 2015, tetap saja enggak sebanding," ketusnya.

"SBY kalau dikurangi 9.000 (dari total sepanjang 19. 000 km yang dicatat BPS) itu jadi 105.000 km. Jokowi kalaupun ditambah 9.000 km (dari 19.000 km jalan nasional yang dicatat BPS) itu cuma jadi 28.000 km. Masih jauh," demikian Ardi menambahkan.

Populer

Pemuda Katolik Tolak Program Transmigrasi di Papua

Rabu, 30 Oktober 2024 | 07:45

Akbar Faizal Sindir Makelar Kasus: Nikmati Breakfast Sebelum Namamu Muncul ke Publik

Senin, 28 Oktober 2024 | 07:30

Pilkada Jateng dan Sumut Memanas Buntut Perseteruan PDIP Vs Jokowi

Minggu, 03 November 2024 | 13:16

Ketum PITI Sayangkan Haikal Hasan Bikin Gaduh soal Kewajiban Sertifikasi Halal

Kamis, 31 Oktober 2024 | 20:01

Inilah Susunan Dewan Komisaris IPC TPK Baru

Jumat, 01 November 2024 | 01:59

Komandan IRGC: Serangan Balasan Iran Melampaui Ekspektasi Israel

Jumat, 01 November 2024 | 12:04

Hizbullah Bombardir Pangkalan Militer Israel Pakai Rudal, Sirine Berdengung Kencang

Sabtu, 02 November 2024 | 18:04

UPDATE

Tiga Hakim PN Surabaya Tersangka Dugaan Suap Diperiksa di Kejagung

Selasa, 05 November 2024 | 14:04

Beberapa Jam Sebelum Pilpres AS, Korut Luncurkan Rudal Balistik ke Laut Timur

Selasa, 05 November 2024 | 13:58

Pembiayaan Hijau Jadi Kunci Percepatan SDGs

Selasa, 05 November 2024 | 13:58

Dipimpin Titiek Soeharto, Komisi IV DPR Rapat Bareng Kementan

Selasa, 05 November 2024 | 13:57

Cegah Pelanggaran Etik, DKPP Rakor Bareng 622 Penyelenggara Pemilu

Selasa, 05 November 2024 | 13:53

Susun Prolegnas 2025-2029, Baleg DPR Bahas Revisi UU Hak Cipta

Selasa, 05 November 2024 | 13:51

BPOM Sita Puluhan Ribu Kemasan Latio Imbas Kasus Keracunan

Selasa, 05 November 2024 | 13:45

Laporan Dugaan Gratifikasi Private Jet Kaesang Masih Berproses di KPK

Selasa, 05 November 2024 | 13:36

DKPP Terima 584 Pengaduan Pilkada, Terbanyak di Sumut

Selasa, 05 November 2024 | 13:35

Masih Sakit, Megawati Belum Bisa Bertemu Prabowo

Selasa, 05 November 2024 | 13:20

Selengkapnya