Berita

Pembangunan jalan yang dilakukan pemerintah dari tahun 1999-2020/Repro

Politik

Kalah dari SBY, Masih Ada Waktu Buat Jokowi Bangun Jalan Nasional

KAMIS, 25 MEI 2023 | 18:28 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Perbandingan pembangunan jalan nasional era Presiden Joko Widodo dengan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menuai polemik.

Hal ini pertama kali diungkap Bacapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, saat berpidato dalam acara hari ulang tahun (HUT) ke-21 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (20/5).

Dalam penyampaiannya, Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 itu mengutip dari katadata yang merujuk pada Badan Pusat Statistik (BPS). Anies mengkritik pembangunan jalan nasional era Jokowi masih kalah dengan era SBY.


Belakangan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengakui data jalan yang digunakan Anies untuk membandingkan pembangunan jalan era Jokowi dan SBY benar. Namun, Basuki menegaskan ada salah tafsir yang dilakukan oleh Anies dari data tersebut.

Menanggapi hal ini, Sekretaris Majelis Pertimbangan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (MPW PKS) DKI Jakarta, M. Taufik Zoelkifli menyarankan pemerintah pusat lebih baik melakukan evaluasi.

"Masih ada kesempatan bagi Jokowi sampai tahun 2024 untuk menyusul ketertinggalannya dalam pembangunan jalan dari SBY," singkat Taufik yang juga duduk sebagai Anggota DPRD DKI Jakarta itu saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (25/5).

Berdasarkan data BPS, SBY membangun 14,482 km/tahun dan Jokowi membangun 3,545 km/tahun. Rasio membangun jalan gratis rakyat SBY dibandingkan Jokowi adalah 4 kali per tahun.

Sebaliknya, era Jokowi menjabat, justru gemar membangun tol berbayar. Era Jokowi per Oktober 2014-Maret 2023 membangun jalan tol 1.848,1 km dan pemerintahan SBY kurun 2004-2014 Tol berbayar hanya 212 km.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

UPDATE

Bea Cukai Sita 1.435 Bale Pakaian Bekas Ilegal Senilai Rp11,4 Miliar

Selasa, 22 September 2026 | 12:26

Bea Cukai Gagalkan 30 Kontainer Berisi Beras-Garam hingga Balpres, Nilainya Rp27,3 Miliar

Selasa, 22 September 2026 | 12:14

Lulus Kuliah, Sarjana SGU Ditantang Adaptif Hadapi Perubahan

Selasa, 22 September 2026 | 12:03

KPK Bakal Dalami Keterlibatan Dua Dirjen ATR/BPN yang Belum Jadi Tersangka

Selasa, 22 September 2026 | 11:55

Keselamatan Warga Harus Diprioritaskan di Tengah Banjir Bandang Solok

Selasa, 22 September 2026 | 11:51

Menlu Sugiono Serukan Langkah Nyata Group Eight Hentikan Krisis Gaza

Selasa, 22 September 2026 | 11:49

Harga Bitcoin Melonjak 6,66 Persen ke 86.614 Dolar AS

Selasa, 22 September 2026 | 11:47

Parpol Nonparlemen Bakal Kesulitan Jika Wacana Dua Fraksi untuk Capres Diterapkan

Selasa, 22 September 2026 | 11:37

NPCT1 Pastikan Tidak Ada Korban Pasca-Kebakaran Kontainer

Selasa, 22 September 2026 | 11:32

Sjafrie Apresiasi Jepang, dari Kemitraan Pertahanan hingga Bantuan Chinook

Selasa, 22 September 2026 | 11:05

Selengkapnya