Berita

Pembangunan jalan yang dilakukan pemerintah dari tahun 1999-2020/Repro

Politik

Kalah dari SBY, Masih Ada Waktu Buat Jokowi Bangun Jalan Nasional

KAMIS, 25 MEI 2023 | 18:28 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Perbandingan pembangunan jalan nasional era Presiden Joko Widodo dengan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menuai polemik.

Hal ini pertama kali diungkap Bacapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, saat berpidato dalam acara hari ulang tahun (HUT) ke-21 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (20/5).

Dalam penyampaiannya, Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 itu mengutip dari katadata yang merujuk pada Badan Pusat Statistik (BPS). Anies mengkritik pembangunan jalan nasional era Jokowi masih kalah dengan era SBY.


Belakangan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengakui data jalan yang digunakan Anies untuk membandingkan pembangunan jalan era Jokowi dan SBY benar. Namun, Basuki menegaskan ada salah tafsir yang dilakukan oleh Anies dari data tersebut.

Menanggapi hal ini, Sekretaris Majelis Pertimbangan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (MPW PKS) DKI Jakarta, M. Taufik Zoelkifli menyarankan pemerintah pusat lebih baik melakukan evaluasi.

"Masih ada kesempatan bagi Jokowi sampai tahun 2024 untuk menyusul ketertinggalannya dalam pembangunan jalan dari SBY," singkat Taufik yang juga duduk sebagai Anggota DPRD DKI Jakarta itu saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (25/5).

Berdasarkan data BPS, SBY membangun 14,482 km/tahun dan Jokowi membangun 3,545 km/tahun. Rasio membangun jalan gratis rakyat SBY dibandingkan Jokowi adalah 4 kali per tahun.

Sebaliknya, era Jokowi menjabat, justru gemar membangun tol berbayar. Era Jokowi per Oktober 2014-Maret 2023 membangun jalan tol 1.848,1 km dan pemerintahan SBY kurun 2004-2014 Tol berbayar hanya 212 km.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Kembali Bongkar Peran Dirjen Bea Cukai dalam Skandal Suap Blueray Cargo

Kamis, 27 Agustus 2026 | 01:46

UPDATE

Kemenkum Tegas Pertahankan Pembatalan Status Badan Hukum PLK

Selasa, 01 September 2026 | 16:28

Rebranding Dukcapil di Tarakan Tembus 1.387 Layanan Adminduk

Selasa, 01 September 2026 | 16:22

WNI Jadi Tentara Rusia Gegara Diiming-imingi Gaji Besar

Selasa, 01 September 2026 | 16:11

Pengamat Wanti-wanti BLU Batu Bara: Efisien Boleh, Pembangkit Jangan Terganggu

Selasa, 01 September 2026 | 15:53

UBakrie's Week 2026 Persiapkan 1.147 Mahasiswa Baru untuk Dunia Kampus dan Industri

Selasa, 01 September 2026 | 15:41

Bukan Cuma Cari Juara, Kemenag Bidik Kader Ulama dari MTQN XXXI

Selasa, 01 September 2026 | 15:39

DPR: Usut Tuntas Kematian Warga Pejompongan Korban Kerusuhan Demo

Selasa, 01 September 2026 | 15:34

Destry Resmi Pimpin BI, Perry Titip Pesan di Tengah Gejolak Global

Selasa, 01 September 2026 | 15:30

BNI Tawarkan Sukuk Ritel SR025 Lewat wondr, Imbal Hasil hingga 6,9 Persen

Selasa, 01 September 2026 | 15:25

Bawa Program "Klasterku Hidupku", BRI Ajak Pengusaha Ikan Kering Sorong Naik Kelas

Selasa, 01 September 2026 | 15:24

Selengkapnya