Berita

Pembangunan jalan yang dilakukan pemerintah dari tahun 1999-2020/Repro

Politik

Kalah dari SBY, Masih Ada Waktu Buat Jokowi Bangun Jalan Nasional

KAMIS, 25 MEI 2023 | 18:28 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Perbandingan pembangunan jalan nasional era Presiden Joko Widodo dengan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menuai polemik.

Hal ini pertama kali diungkap Bacapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, saat berpidato dalam acara hari ulang tahun (HUT) ke-21 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (20/5).

Dalam penyampaiannya, Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 itu mengutip dari katadata yang merujuk pada Badan Pusat Statistik (BPS). Anies mengkritik pembangunan jalan nasional era Jokowi masih kalah dengan era SBY.


Belakangan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengakui data jalan yang digunakan Anies untuk membandingkan pembangunan jalan era Jokowi dan SBY benar. Namun, Basuki menegaskan ada salah tafsir yang dilakukan oleh Anies dari data tersebut.

Menanggapi hal ini, Sekretaris Majelis Pertimbangan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (MPW PKS) DKI Jakarta, M. Taufik Zoelkifli menyarankan pemerintah pusat lebih baik melakukan evaluasi.

"Masih ada kesempatan bagi Jokowi sampai tahun 2024 untuk menyusul ketertinggalannya dalam pembangunan jalan dari SBY," singkat Taufik yang juga duduk sebagai Anggota DPRD DKI Jakarta itu saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (25/5).

Berdasarkan data BPS, SBY membangun 14,482 km/tahun dan Jokowi membangun 3,545 km/tahun. Rasio membangun jalan gratis rakyat SBY dibandingkan Jokowi adalah 4 kali per tahun.

Sebaliknya, era Jokowi menjabat, justru gemar membangun tol berbayar. Era Jokowi per Oktober 2014-Maret 2023 membangun jalan tol 1.848,1 km dan pemerintahan SBY kurun 2004-2014 Tol berbayar hanya 212 km.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

Komisi XIII DPR Soroti Perlindungan Hukum Pelaku Usaha yang Tabrak Aturan

Senin, 29 Juni 2026 | 12:22

Ketika Jalanan Pindah ke Dalam Genggaman

Senin, 29 Juni 2026 | 12:07

Gaya Komunikasi Presiden Prabowo Berisiko Menenggelamkan Kinerja Pemerintah

Senin, 29 Juni 2026 | 12:01

KPK Periksa Saksi Swasta dalam Kasus Gratifikasi Produksi Batu Bara di Kukar

Senin, 29 Juni 2026 | 11:54

Harga Bapok Kompak Anjlok, Telur Ayam Turun Jadi Rp28.850/Kg

Senin, 29 Juni 2026 | 11:32

Kasus YTR Jadi Alarm, Garnita NasDem Minta Negara Perkuat Perlindungan Perempuan

Senin, 29 Juni 2026 | 11:15

Safari Politik Jokowi Dibungkus Ritual Adat untuk Dongkrak Publisitas PSI

Senin, 29 Juni 2026 | 11:13

Petugas Haji Masih Bersiaga hingga Kepulangan Kloter Terakhir

Senin, 29 Juni 2026 | 11:07

Kenaikan Beruntun CPO Malaysia Didorong Sentimen Minyak Global

Senin, 29 Juni 2026 | 10:57

Prabowo Ingatkan Ancaman AI, Akademisi Diminta Antisipasi Dampaknya

Senin, 29 Juni 2026 | 10:52

Selengkapnya