Berita

Ketua Umum IKA Universitas Padjajaran, Irawati Hermawan (kedua kanan) bersama para alumni Unpad, seperti Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, (kedua kiri), Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri, Cecep Hermawan (kanan), dan (kiri) Prof Ahmad Ramli/Ist

Politik

Irawati Hermawan: Prof. Mochtar Kusumaatmadja Sangat Layak Jadi Pahlawan Nasional

RABU, 24 MEI 2023 | 20:34 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Ikatan Alumni Universitas Padjadjaran (IKA Unpad) yang menaungi lebih dari 370 ribu alumni Unpad mendukung dan mengawal proses pengajuan Prof. Mochtar Kusumaatmmadja sebagai pahlawan nasional.

Dukungan itu dibuktikan dengan partisipasi yang diberikan IKA Unpad dalam acara Seminar Nasional “Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional untuk Prof. Mochtar Kusumaatmadja" yang diselenggarakan di Gedung Nusantara, Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, pada Rabu (24/5).

Menurut Ketua Umum IKA Unpad, Irawati Hermawan, sosok Prof. Mochtar Kusumaatmadja sangat layak untuk dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Untuk itu, dia berharap proses pengusulan dapat segera dirampungkan.


"Saya berharap Prof. Mochtar Kusumaatmadja dapat dipertimbangkan dan diumumkan sebagai pahlawan nasional di hari pahlawan nasional bulan November mendatang," ujarnya didampingi sejumlah alumni IKA Unpad.

Sebagai akademisi dan diplomat Indonesia yang pernah menjabat sebagai Menteri Kehakiman (1974-1978), Menteri Luar Negeri (1978-1988), Gurubesar Fakultas Hukum dan Rektor Universitas Padjadjaran, peran dan kontribusi Prof. Mochtar untuk Indonesia dan dunia tidak diragukan lagi.

Melalui kepemimpinannya sebagai Menteri Luar Negeri, Prof. Mochtar berhasil membuat Indonesia memperoleh wilayah perairannya tanpa perlu mengangkat senjata. Yaitu melalui langkah diplomasi yang melahirkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut atau United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982.

Dampaknya, luas Indonesia seketika bertambah 2,5 kali lipat dari 2.027.087 km persegi menjadi 5.193.250 km persegi dan kapal asing tidak diperkenankan lagi melintas ke lautan Indonesia tanpa izin.

Tidak hanya itu, potensi ekonomi kekayaan Indonesia dari sumber bahari berupa perikanan, migas, energi hingga bertambah hingga sebesar 1.200 miliar dolar AS.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Protelindo Masuk BTEL, Kuasai 10,86 Persen Saham Bakrie Telecom

Rabu, 26 Agustus 2026 | 10:26

Prabowo ke NTT Hari Ini, Pastikan Penanganan Korban Gempa Berjalan Baik

Rabu, 26 Agustus 2026 | 10:17

Pengamat: Rekam Jejak Mumpuni Bikin KH Marsudi Syuhud Unggul di Bursa Ketum PBNU

Rabu, 26 Agustus 2026 | 10:13

Presiden Prabowo Dijadwalkan Buka Muktamar ke-35 NU Besok

Rabu, 26 Agustus 2026 | 10:12

Emas Antam Merosot Rp18.000, Satu Gram Jadi Segini

Rabu, 26 Agustus 2026 | 10:03

DEEP Ingatkan Percepatan Pemilu Harus Punya Alasan Konstitusional

Rabu, 26 Agustus 2026 | 09:55

IHSG Balik Arah ke Zona Merah, Rupiah Menguat ke Rp17.690 per Dolar AS

Rabu, 26 Agustus 2026 | 09:44

SHOW Token Dorong Transformasi Industri Hiburan Global lewat Teknologi AI dan Blockchain

Rabu, 26 Agustus 2026 | 09:21

Bursa Asia Variatif, Investor Pantau Pergerakan Timur Tengah

Rabu, 26 Agustus 2026 | 09:06

THMP Bantah Pertemuan Jokowi-Relawan Bahas Pemilu 2029

Rabu, 26 Agustus 2026 | 09:03

Selengkapnya