Berita

Perdana Menteri Georgia, Irakli Garibashvili/Net

Dunia

Khawatir Ekonomi Hancur, Georgia Tolak Beri Sanksi ke Rusia

RABU, 24 MEI 2023 | 20:13 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Georgia tidak akan menjatuhkan sanksi kepada Rusia atas perang di Ukraina. Sebab pemberian sanksi justru akan menghancurkan perekonomian negara berpenduduk 3,7 juta orang tersebut.

Penegasan ini disampaikan langsung Perdana Menteri Georgia, Irakli Garibashvili di Forum Ekonomi Qatar pada Rabu (24/5), di tengah banyaknya desakan sanksi ekonomi dan penerbangan yang diserukan Uni Eropa.

Menurut Garibashvili, pihaknya menolak untuk mengadopsi sanksi tersebut karena akan membawa risiko yang tinggi terhadap negaranya.


“Kami tidak hanya akan merugikan Georgia, tetapi juga akan menghancurkan ekonomi kami dan membahayakan kepentingan negara kami, rakyat kami, jika kami menjatuhkan segala bentuk sanksi ekonomi terhadap Rusia,” kata Garibashvili.

Berdasarkan laporan yang dimuat Alarabiya, perdagangan bilateral Georgia dengan Rusia mencapai sekitar 1 miliar dolar AS per tahun, yang enggan mereka korbankan begitu saja untuk konflik antara Kyiv dan Moskow.

Selain itu, Garibashvili mengingatkan bahwa saat negaranya memiliki konflik dengan Rusia pada 2008 lalu, tidak ada komunitas internasional yang mengambil tindakan seperti sanksi yang diserukan untuk mendukung Ukraina.

“Di mana logikanya? Konflik kami bukanlah perang, dan perang Ukraina adalah perang. Saya harus mengatakan bahwa kami cukup kecewa karena bisnis seperti biasa berlanjut dengan Rusia setelah perang 2008. Meski 20 persen tanah bersejarah kami diambil alih oleh Moskow," tambahnya.

Untuk itu, negaranya menolak mengambil risiko lebih jauh yang akan menyebabkan kemunduran ekonomi negaranya. Apalagi, perang Ukraina masih belum jelas kapan akan berhenti .

“Sayangnya kami tidak melihat tanda-tanda bahwa perang ini akan segera berakhir. Saya juga tidak melihat upaya yang cukup dari masyarakat internasional untuk mengambil tindakan yang tepat untuk mendorong konsultasi, untuk mendorong pembicaraan damai,” tutupnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

UPDATE

Komisi I DPR: Kisruh Rating IGRS di Steam Picu Kegaduhan

Rabu, 08 April 2026 | 19:50

JK Jangan jadi Martir Pemecah Belah Bangsa

Rabu, 08 April 2026 | 19:41

Narasi Pesimis di Tengah Gejolak Global Ganggu Stabilitas Nasional

Rabu, 08 April 2026 | 19:19

Ulama Dukung Wacana BNN Larang Vape

Rabu, 08 April 2026 | 19:18

KAMMI: Kerusakan Lingkungan Tidak Bisa Selesai di Ruang Diskusi

Rabu, 08 April 2026 | 19:05

WFH Momentum Perkuat Layanan Digital

Rabu, 08 April 2026 | 19:02

Motor Listrik Operasional SPPG Sudah Direncanakan Sejak 2025

Rabu, 08 April 2026 | 19:00

Harus Melayani, Kader PKB Jangan jadi Tamu 5 Tahunan

Rabu, 08 April 2026 | 18:51

JK Minta Jokowi Tunjukkan Ijazah Asli Buat Akhiri Polemik

Rabu, 08 April 2026 | 18:44

7 Menu Warteg Paling Dicari Orang Indonesia

Rabu, 08 April 2026 | 18:42

Selengkapnya