Berita

Perdana Menteri Georgia, Irakli Garibashvili/Net

Dunia

Khawatir Ekonomi Hancur, Georgia Tolak Beri Sanksi ke Rusia

RABU, 24 MEI 2023 | 20:13 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Georgia tidak akan menjatuhkan sanksi kepada Rusia atas perang di Ukraina. Sebab pemberian sanksi justru akan menghancurkan perekonomian negara berpenduduk 3,7 juta orang tersebut.

Penegasan ini disampaikan langsung Perdana Menteri Georgia, Irakli Garibashvili di Forum Ekonomi Qatar pada Rabu (24/5), di tengah banyaknya desakan sanksi ekonomi dan penerbangan yang diserukan Uni Eropa.

Menurut Garibashvili, pihaknya menolak untuk mengadopsi sanksi tersebut karena akan membawa risiko yang tinggi terhadap negaranya.


“Kami tidak hanya akan merugikan Georgia, tetapi juga akan menghancurkan ekonomi kami dan membahayakan kepentingan negara kami, rakyat kami, jika kami menjatuhkan segala bentuk sanksi ekonomi terhadap Rusia,” kata Garibashvili.

Berdasarkan laporan yang dimuat Alarabiya, perdagangan bilateral Georgia dengan Rusia mencapai sekitar 1 miliar dolar AS per tahun, yang enggan mereka korbankan begitu saja untuk konflik antara Kyiv dan Moskow.

Selain itu, Garibashvili mengingatkan bahwa saat negaranya memiliki konflik dengan Rusia pada 2008 lalu, tidak ada komunitas internasional yang mengambil tindakan seperti sanksi yang diserukan untuk mendukung Ukraina.

“Di mana logikanya? Konflik kami bukanlah perang, dan perang Ukraina adalah perang. Saya harus mengatakan bahwa kami cukup kecewa karena bisnis seperti biasa berlanjut dengan Rusia setelah perang 2008. Meski 20 persen tanah bersejarah kami diambil alih oleh Moskow," tambahnya.

Untuk itu, negaranya menolak mengambil risiko lebih jauh yang akan menyebabkan kemunduran ekonomi negaranya. Apalagi, perang Ukraina masih belum jelas kapan akan berhenti .

“Sayangnya kami tidak melihat tanda-tanda bahwa perang ini akan segera berakhir. Saya juga tidak melihat upaya yang cukup dari masyarakat internasional untuk mengambil tindakan yang tepat untuk mendorong konsultasi, untuk mendorong pembicaraan damai,” tutupnya.

Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

Sangat Aneh Bila Disimpulkan Ijazah Jokowi Asli

Kamis, 19 Februari 2026 | 18:39

UPDATE

Kuota Internet Hangus Digugat ke Mahkamah Konstitusi

Jumat, 27 Februari 2026 | 00:01

Mantan Personel Militer Filipina Ungkap Skandal Politik Uang Pejabat Negara

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:56

Penanganan Kasus Lapangan Padel Jangan hanya Reaktif Usai Muncul Polemik

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:38

Legislator PKS Soroti Ketimpangan Politik Hukum Laut Nasional

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:22

PLN Enjiniring Raih Dua Penghargaan ITAY 2026

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:17

Tiga Syarat ‘State Capitalism’

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:04

CMNP Minta Sita Jaminan Rumah Hary Tanoe di Beverly Hills

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:47

IPK 2025 Anjlok ke 34, Rudy Darsono: Efek Jera Cuma Jualan Politik

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:37

Konektivitas Nasional di Daerah Bencana Pulih 100 Persen

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:32

BPKH Perkuat Sinergi Investasi Nasional dan Internasional Lewat Revisi UU

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:18

Selengkapnya