Berita

Mantan Ketum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, usai menerima kunjungan Presiden PKS, Ahmad Syaikhu, Selasa (23/5)/RMOL

Politik

Sesalkan Ada Upaya Penjegalan Capres, Din Syamsuddin: Perbuatan Tercela yang Jauh dari Etika Politik

RABU, 24 MEI 2023 | 10:10 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Adanya gelagat upaya penjegalan salah satu calon presiden (Capres) tertentu melalui manuver politik yang tidak sportif disesalkan tokoh senior Muhammadiyah, Din Syamsuddin. Upaya tersebut dinilai telah merusak iklim politik demokrasi di Tanah Air.

"Patut disesalkan dan sangat memprihatinkan. Ada gelagat dan gejala praktik politik yang tidak positif, atau negatif, dan bahkan bersifat dekonstruktif merusak, yaitu politik penjegalan," tegas Din Syamsuddin usai menerima silaturahmi Presiden PKS, Ahmad Syaikhu, di kediamannya Jalan Margasatwa, Jakarta Selatan, Selasa (23/5).

Menurut mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini, upaya penjegalan itu merupakan tanda tidak siapnya kelompok tertentu dalam menghadapi pertarungan Pemilu 2024 melawan calon presiden dari koalisi lain.


"(Mereka) tidak siap bersaing dan bertanding secara fair, secara positif dan konstruktif. Atau dalam bahasa agama Islam, fashabul khoirot, dengan upaya mencoba mencari-cari kesalahan dari lawan politik dan menggunakan isu serta narasi yang sebenarnya negatif untuk mendiskreditkan lawan politik," tuturnya.

Din melihat ada upaya untuk melanggengkan kekuasaan dari kalangan incumbent sehingga menempuh segala cara yang tidak halal. Seperti yang terjadi kepada partai politik pendukung Anies Baswedan, kata Din Syamsuddin.

"Saya rasakan, dan banyak dirasakan Anies Baswedan, diupayakan untuk dijegal baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap partai-partai pengusungnya. Ini sungguh perbuatan tercela yang jauh dari etika politik," demikian Din.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Ini Susunan Lengkap Direksi dan Komisaris bank bjb

Selasa, 09 Desember 2025 | 17:12

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

UPDATE

Rumah Dinas Kajari Bekasi Disegel KPK, Dijaga Petugas

Jumat, 19 Desember 2025 | 20:12

Purbaya Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas Apa?

Jumat, 19 Desember 2025 | 20:10

Dualisme, PB IKA PMII Pimpinan Slamet Ariyadi Banding ke PTTUN

Jumat, 19 Desember 2025 | 19:48

GREAT Institute: Perluasan Indeks Alfa Harus Jamin UMP 2026 Naik

Jumat, 19 Desember 2025 | 19:29

Megawati Pastikan Dapur Baguna PDIP Bukan Alat Kampanye Politik

Jumat, 19 Desember 2025 | 19:24

Relawan BNI Ikut Aksi BUMN Peduli Pulihkan Korban Terdampak Bencana Aceh

Jumat, 19 Desember 2025 | 19:15

Kontroversi Bantuan Luar Negeri untuk Bencana Banjir Sumatera

Jumat, 19 Desember 2025 | 18:58

Uang Ratusan Juta Disita KPK saat OTT Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 18:52

Jarnas Prabowo-Gibran Dorong Gerakan Umat Bantu Korban Banjir Sumatera

Jumat, 19 Desember 2025 | 18:34

Gelora Siap Cetak Pengusaha Baru

Jumat, 19 Desember 2025 | 18:33

Selengkapnya