Berita

Mantan Ketum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, usai menerima kunjungan Presiden PKS, Ahmad Syaikhu, Selasa (23/5)/RMOL

Politik

Sesalkan Ada Upaya Penjegalan Capres, Din Syamsuddin: Perbuatan Tercela yang Jauh dari Etika Politik

RABU, 24 MEI 2023 | 10:10 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Adanya gelagat upaya penjegalan salah satu calon presiden (Capres) tertentu melalui manuver politik yang tidak sportif disesalkan tokoh senior Muhammadiyah, Din Syamsuddin. Upaya tersebut dinilai telah merusak iklim politik demokrasi di Tanah Air.

"Patut disesalkan dan sangat memprihatinkan. Ada gelagat dan gejala praktik politik yang tidak positif, atau negatif, dan bahkan bersifat dekonstruktif merusak, yaitu politik penjegalan," tegas Din Syamsuddin usai menerima silaturahmi Presiden PKS, Ahmad Syaikhu, di kediamannya Jalan Margasatwa, Jakarta Selatan, Selasa (23/5).

Menurut mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini, upaya penjegalan itu merupakan tanda tidak siapnya kelompok tertentu dalam menghadapi pertarungan Pemilu 2024 melawan calon presiden dari koalisi lain.


"(Mereka) tidak siap bersaing dan bertanding secara fair, secara positif dan konstruktif. Atau dalam bahasa agama Islam, fashabul khoirot, dengan upaya mencoba mencari-cari kesalahan dari lawan politik dan menggunakan isu serta narasi yang sebenarnya negatif untuk mendiskreditkan lawan politik," tuturnya.

Din melihat ada upaya untuk melanggengkan kekuasaan dari kalangan incumbent sehingga menempuh segala cara yang tidak halal. Seperti yang terjadi kepada partai politik pendukung Anies Baswedan, kata Din Syamsuddin.

"Saya rasakan, dan banyak dirasakan Anies Baswedan, diupayakan untuk dijegal baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap partai-partai pengusungnya. Ini sungguh perbuatan tercela yang jauh dari etika politik," demikian Din.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya